OLEH SAHRUDDIN
PUSAT PERHATIAN ADMINISTRASI PUBLIK PERBANDINGAN
Pengantar
Struktur atau institusi birokrasi dipergunakan sebagai subjek analisis administrasi publik perbandingan karena birokrasi sebagai sustu struktur politik yang secara khusus akan memberika dasar untuk mengatasinya dibandingkan dengan pemilihan satu atau beberapa katagori fungsi.
struktyur atau institusi birokrasi menjadi pusat perhatian administrasi public dengan tujuan untuk mebandingkan administrasi Negara terhadap politik sebagai bagian dari keseluruhan system politik.
Penekanan di letakkan pada struktur karena struktur-struktur tersebut bervatiasi dari satu system dengan system yang lain. dan atas perbedaan itu mempunyai fungsi yang berbeda.
contoh: Bandingkan dengan struktur dan fungsi badan inteligen Amerika dengan Indonesia. bandingkan kedudukan keplisian dan militer di amerika dengan di Indonesia. bandingkan antara militer negara yang mempunyai iklim salju dengan yang tropis.
Dengan mempelajari suatu fungsi melalui berbagai struktur maka akan timbul problema konsep analisis:
1. Fungsi yang dilakukan suatu institusi dan cara melakukannya
Setiap analisis perbandingan dari sistem politik akan menimbulkan dilema dalam pendekatan, mungkin pendekatan yang dilakukan bersifat fungsional dan bisa bersifat institusional.
Hal ini menibuljkan kajian yang serius di dunia barat mengingat terdapat korelasi yang tinggi antara sistem antara struktur-struktur dan fungsi, tetapi akan memberikan kesulitan lebih seius di negara berkembang.
Perbandingan struktur mempunyai bahaya karena lebih mudah membandingkannya, meliputi hilangnya atau bahaya yang timbul akibat struktur mempunyai fungsi yang sama.
2. Konsep birokrasi
Sebagaian ahli sosial mendefenisikan birokrasi dalam arah untuk mengidentifikasi gejala yang berkaitan dengan organisasi yang kompleks dan luas tanpa adanya suatu kondisi persetujuan atau penolakan.
Dimensi birokrai menurut Richard Hill untuk hal-hal yang bersifat khusus.
1. hirarki kekuasaan yang jelas defenisinya
2. pembangian kerja di dasarkan spesialisasi fungsi
3. sistem pengaturan yang meliputi hak-hak dan pekerjaan anggotanya
4. sistem yang mengjasilkan sustu sistem prosedur untuk penelitian
5. impersonalitas hubungan interpersonal
6. pemilihan pekerja dan promosi yang didasarkan pada persetujunan teknis.
Birokrasi adalah bentuk organisasi. Organisasi salah satunya adalah birokrasi dan lainya adalah bukan birokrasi, dalam hal ini tergantung bagaimna sifat-sifatnya.
Keuntungan dan mempergunakan fokus struktural dalam mendefenisikan birokrasi bukan suatu komponen sikap oleh karena akan mengikuti pola-pola sikap yang terdapat dalam birokrasi yang biasanya di sebut sikap birokratik.
Menurut Frederich persoalan yang ada pada aspek sikap birokrasi sebenarnya lebih kompleks dari pada yang berkaitan dengan aspek struktural. ia melihat bahwa neskipun didapkan kesamaan, sikap-sikap birokrat sangat bervariasi di setiap saat dan tempat tanpa menunjukkan suatu pola yang jelas dari perkembangannya. Sikap manusia dalam budaya tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakina pada budaya itu.
Contoh: seorang pejabat China selalu akan dipengaruhi oleh Doktrin Kong Hu Chu yang lebih mengutamakan kebaikan bangsanya, dibandingkan dengan pejabat Swiss yang lebih dipengaruhi ajaran Kristen yang mana lebih mengutamakan kesabaran.
Secara intuisi orang selalau mengangpa bahwa struktur birokrasi birokrasi dan pola kerjanya akan berlainan untuk masing-masing negara dan akan sangat berbeda antara barat dan timur.
Variasi dalam aspek struktural yang dinyatakan dalam bentuk divergensi yang datang bila sikap telah di tumbuhkan.
karakteristik struktur dapat dibagi atas 3 (tiga) hal yaitu:
1. hirarki
2. diferensiasi atau spesialisasi
3. kualifikasi atau kompetensi.
ad. 1. Hirarki
Merupakan hal yang penting karena berhubungan erat dengan usaha-usahan untuk mempergunakan rasionalitas dalam tugas-tugas administrastif. Max Weber meilihat usaha ini sebagai usaha untuk menerangkan asal mula bentuk birokrasi dari organisasi. melihat hirarki sebagai suatu perinsip dan tingkat kekuasaan yang bertingkat, yang menjamin suatu sistem order yang ketat dari super ordinasi dan sub-ordinasi dimana kantor-kantor yang lebih tinggi mengawai yang lebih rendah
ad. 2. Diferesnsiasi atau Spesialisasi. spesialisasi
Spesialisasi dalam organisasi merupakan hasil dari pembagian pekerjaan, yang merupakan persyaratan menyelesaiakan proses kerja sama antara manusia untuk mengatur lingkungan dan mencapai tujuan yang kompleks.
Alokasi tugas secara khusus menunjukkan adanya perbedaan dalam organisasi, dimana peran ilmu sosialogi sangat menentikan. struktur dari organisasi harus memberikan hubungan fungsional dari peran itu.
ad. 3. Kualifikasi atau Kompetensi
Kualifikasi menunjukkan fungsi-fungsi ini atau peran memelukan orang-orang yang mempunyai peran dan karenanya perlu dilatih, yang selanjutnya menuju ke profesionalisme dalam hubungnnya dengan aspek ini.
Kompetensi dan kulifikasi ada hubungnnya dengan hubungan-hubungan tertentu dalam organisasi karenannya lebih di sukai. rumusan Weber di uraikan sebagai tipe ideal yaitu sesuatu yang tidak menunjukkan realitas tetapi merupakan suatu anstraksi gambaran tertentu dan merupakan ”susunan mental” dimana menurut Weber tidak dapat di ketemukan secara empiris dalam kenyataan.
Menurut La Palombara konsep birokrasi itu bagaikan akordion, birokrat sebagai orang orang-orang yang memegang peranan manajerial, baik sebagai manajer tingkat atas, tingkat menengah mapun tingkat bawah tergantung pada jenjang organisasi mana birokrat itu pegang peranan dalam posisinya.
Studi aministrasi publik perbandingan yang memberikan pemusatan perhatian pada institusi atau struktur birokrasi perlu di pertimbangkan untuk menyesuakan dengan lingkungan dimana birokrasi itu tumbuh dengan melihat perkembangan ekonomi, politik dan keadaan sosial suatu negara.
Sebagai contoh dalam membenahi insturu atau struktur birokrasi kalau sudah memungkinkan mengggunakan pelayanan secara e-government mama perlu supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih efisien, efektuif dan lebih transparan.
studi perbandingan administrasi publik dengan memfokuskan pada institusi birokrasi juga memberi keuntungan, seperti yang dikatakan Dwight Waldo pada tahun 1964 sebagai usaha dalam pengembanagn studi perbandingan.
Tema-tema untuk makalah yang akan dipresentasikan setelah UTS, tema ini masih bersifat umum, maka anda tulis makalah dengan judul yang lebih spesifik, makalah sifatnya perseorang, dengan terlebih dahulu menetukan judul sesua dengan kesepakatan di kelas.
1.Hubungan Studi perbandingan administrasi publik dengan ilmu politik (lebih teoretis dengan menjelaskan hubungan studi perbandingan administrasi publik dengan studi ilmu politik)
2.Birokrasi sebagai kompas administrasi negara perbandingan (kajian birokrasi sebagai pemusatan perhatian dalam perbandingan administrasi publik, kajian tidak hanya dalam konteks domestik tapi ditambah dengan uraikan perbandingannya)
3.Ekologi administasi ( faktor-faktor alam dan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan lain-lain)
4.Tinjaun perbandingan sistem administrasi negara maju (perbandingan dengan negara-negara amerika utara, eropa dan asia timur)
5.Tinjaun perbandingan sistem administasi negara berkembang (perbandingan dengan negara-negara afrika, the rest of asian countries, amerika latin)
6.Pengembangan paradigma pembangunan administrasi dan majemen pembangian (paradigma pembangunan dan administrasi pembangunan)
7.Perbandingan perkembangan ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan (perkembangan dan penerapan ilmu administrasi publik di indonesia)
disarikan dari berbagai buku
Senin, 20 Oktober 2008
Selasa, 23 September 2008
USAHA-USAHA MILIK NEGARA
STATE OWNED ENTERPRISES (SOEs)
UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
Mata Kuliah : Usaha-Usaha Milik Negara dan Swasta
Kredit : 3 SKS
Pengasuh : Drs.Syaifudin, M.Si/Sahruddin, S.IP,MA
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar bentuk-bentuk organisasi pemerintah dan swasta, beserta trend evaluasinya terutama dilihat dari segi structure of governance. Di samping itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai dimensi perkembangan organisasi bisnis, terutama yang diarahkan untuk mengontrol biaya koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan.
Minggu I : Negara: Abstrak dan Konkrit
Pemerintahan dan Pemerintah
Minggu II : Tata Negara dan Pemerintahan
Peraturan-Peraturan Negara dan Pemerintahan
Minggu III : Perlindungan, Pemeliharan dan Perkembangan Aset Negara
Inventarisasi Harta Negara dan Pentingnya Manajemen Aset
Negara
Minggu IV : Manajemen Administrasi Pemerintahan
Struktur Organisasi dan Sistem Tata Negara dan Tata
Pemerintahan.
Minggu V : Hukum Privat dan Publik
Sistem Hukum Peradilan
Minggu VI : Sumber Daya Manusia: Para Pengelola Aset Negara. Penciptaan,
Persiapan Tenaga-Tenaga Ahli Di Bidang Pengelolaan Aset
Negara Yang Profesional.
Minggu VII : Recappo (Recruitment, Examination, Certification, Appointment,
Probation, Placement, Orientation, Operation, Controlling.
POSCORB (Planning, Organizing, Staffing, Coordinating,
Operating, Reporting, Budgeting).
Minggu VIII : Mid Term Test
Minggu IX dan X : Pengambilan dan Restrukturisasi
Minggu XI : Korporatisasi
Minggu XII dan XIII : Privatisasi
Minggu XIV : Pranchising
Minggu XV : Studi Kasus: BUMN dan BUMD
Minggu XVI : Final Term Test
MATERI PERKULIAHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA
MINGGU PERTAMA
Negara
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Defenisi negara
Menurut Roger H. Soltau negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara menurut Harold J. Laski negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat dan defenisi yang hampir sama dengan Laski dikemukakan oleh Max Weber negara adalah sutau masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. (Budiardjo,1989).
Sifat-sifat Negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak dimiliki oleh assosiasi, kelompok ataupun individu. Umumnya negara mempuyai sifat memaksa,sifat monopoli dan sifat mencakup semua:
1.sifat memaksa (coercive) dimana negara mempunyai sifat memaksa supaya peraturan perundang-undangan dan norma kehidupan dijalankan warfga masyarakat.
2.sifat monopoli dimiliki oleh negara dalam rangka menentukan arah dan tujuan hidup masyarakat, apa yang boleh dan tidak dibolehkan seperti faham atau ajaran yang tidak dibolehkan hidup dalam suatu negara.
3.sifat mencakup semua (all-encompassing, all embracing), semua aturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa kecuali
unsur-unsur suatu negara
Negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut:
1.wilayah, terbentuknya suatu negara mensyaratkan adanya wilayah dimana sebuah negara berdiri. Setiap negara menduduki tempat tertantu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.
2.penduduk, setiap negara dihuni dan mempunyai penduduk dan kekuasaan negara mampu menjangkau semua penduduk dalam satu wilayahnya.
3.pemeintah, setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya.
4.kedaulatan, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.
5.pengakuan, berdirinya suatu negara butuh pengakuan dari negara lain sebagai bagian dari kehidupan bernegara secara internasional
Pengertian negera dalam bentuk abstrak (umum) adalah:
Negara terikat oleh ruang dan waktu dari suatu negara, misalnya tentang asal mula pertumbuhan serta lenyapnya suatu negara tersebut.
Sedangkan pengertian negara dalam bentuk konkrit:
Negara terikat pada ruang dan waktu dari suatu negara, misalnya letak negara.
Tata negara:
susunan tentang suatu negara tertentu, bagaimana susunan pemerintahannya dan diselenggarakanya, baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah.
Pemerintah:
Di Amerika Serikat, perkataan pemerintah (government) biasanya di gunakan untuk menggambarkan semua cabang pemerintahan, yaitu: legislatif, yudikatif dan eksekutif termasuk fungsi pelayanan umum yang bersifat tetap. Sedangkan tradisi Inggris dan Eropa pada umumnya serta beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Latin perkataan pemerintah lazim diartikan sebagai kabinet saja, yaitu para menteri dan departemen-departemen atau kantor kementerian yang mereka pimpin. (Duchacek, 1973 dalam Asshiddiqie,1996).
Para anggota kabinet biasanya disebut menteri, kecuali di Amerika Serikat yang lazim di sebut secretaries of state. Dalam sistem parlementer, kabinet yang terdiri atas para menteri itu umumnya di sebut Perdana Menteri (Prime Minister) atau di jerman di sebut dengan Kanselir (Chancellor) yang memimipin dewan yang lazim di sebut Dewan Menteri (Council of Ministers). Di amerika serikat untuk meyebut suatu pemerintahan yang di sedang di jalankan oleh suatu rezim di senut dengan administrasi seperti Bush Administration sementara di beberapa negara biasanya disebut dengan pemerintahan A, seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono
Berbagai negara Eropa yang biasa menggunakan perkataan pemerintah dalam pengertian cabang kekuasaan eksekutif itu misalnya, seperti Perancis (Gouvernement), Spanyol (Gobierno), Italia (Governo), Rusia (Gosudarstvo), Belanda (Regering) dan Cekoslovakia (Vlada). (Asshiddiqie, 1996).
Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan. Lalu ’’ memerintah’’ berarti melihat kedepam, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkannya masyarakat ke tujuan yang di tetapkan.(Surbakti,1992)
Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatandan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara. Sementara itu, istilah pemerintahan dan pemerintahan berbeda. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewengangan negara. Dimana setiap masyarakat-negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya bersifat statis sedangkan tugas sifatnya dinamis. (Surbakti,1992).
Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan. (Surbakti,1992). Apabila ditinjau dari segi dinamika pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada keadulatan yang berlandaskan pada dasar negara, menngenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Apabila di tinjau dari segi sruktural fungsional pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Dan sehubungan dengan segi tugas dan kewenangan maka pemerintahan dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Pengertian pemerintah secara sederhana adalah organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsinya, pengertian istilah pemerintahan sering dibedakan dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit:
1.pemerintah dalam arti luas adalah semua organ-organ negara seperti DPR, MPR, MA dan lain-lain.
2.pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif, misalnya menurut UUD terdiri atas presien da wakil presiden dan para menteri.
Pemerintah yang efektif dan efisien dapat di upoayakan melalui Reinventing Government (REGOM). Reinventing Government adalah prinsip dasar yang dikembangkan oleh David Osborn dan Ted Gaebler yang terkenal dengan 10 prinsip dasar REGOM yaitu.
1.pemerintah katalis : catalyc government; Sterring rather rowing) lebih mengarahkan ketimbang mengayuh.
2.pemerintah milik masyarakat: Community owned by government: empowering rather than serving), memberdayakan ketimbang melayani.
3.pemerintaha yang kompetitip: menyuntikkan persaingan kedalam pemberinan pelayanan.
4.pemerintahan yang digerakkkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5.pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan memasukkan
6.pemerintah yang berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi
7.pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan
8.pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati
9.pemerintahan yang berorientasi pasar: mendongkrrak perubahan memalui pasar.
10.mengumpulkan semua menjadi satu.
Hal itu disarankan oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Sebuah paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan/ birokrasi yang baru antara lain:
(a) Catalytic government: steering rather than rowing. Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
(b) Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah.
(c) Competitive government: injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik. (Osborne &Gaebler, 1992)
Pengalaman Bill Clinton dalam menjalankan regom adalah dengan menjalankan 4 prinsip yang menonjol dan perlu diperhatikan secara khusus, yaitu: (Al Gore, 1996)
1.memangkas penyakit birokrasi antara lain:
a.memangkas prose anggaran
b.desentraslisasi persediaan
c.memangkas persediaan
d.membatasi aturan
e.memberdayakan pemda
2.menetapkan pelanggan sebagai focus dengan cara antara lain:
a.memberikan pilihan dan suara kepada pelanggan
b.melengkapi organisasi pelayanan
c.menciptakan dinamika pasar
d.menggunakan mekanisme pasar untuk memecahkan masalah
3.memberdayakan pegawai untuk mencapai hasil dengan cara antara lain:
a.desentaliasasi kekuasaan pengambilan keputusan
b.mengharuskan pegawai federal bertanggungjawab atas hasil
c.memberi pegawai alat yang dibutuhkan pada pekerjaan mereka
d.meningkatkan kwalitas kehidupan kerja
e.membentuk kemitraan manajemen dan pekerja
f.menekankan kepemimpinan
4.melihat dan mengembalikan pada aspek fundamental, antara lain:
a.membatasi hal yang tidak dibutuhkan
b.mengumpulkan lebih banyak hasil
c.menginvestasikan produktifitas yang lebih besar
d.merekayasa ulang program untuk memotong biaya.
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tata Negara
Hukum jika dilihat dari isinya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: hukum publik (hukum negara) dan hukum sipil (hukum privat/perdata). Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara masuk dalam ruang lingkup hukum publik.
Hukum Tata Negara (HKN) adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarki) yang selanjutnya menegaskan wilayahnya dan lingkungannya dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasai) dari masyarakat hukum itu beserta susunan, wewenang, ikatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu (Prof. Van Vollenhoven).
Tata Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata pemerintahan berasal dari bahasa Belanda Administratief Recht. Jika diterjemahkan secara literlijke berarti Hukum Administraso Negara-
Ada tiga arti administrasi negara:
1.sebagai paratur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara.
2.sebagai fungsi atau sebagai aktifitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan, artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
3.sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.
Peraturan Perundang-Undangan
Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang, PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).
PP (Peraturan Pemerintah)
Perda (Peraturan Daerah)
Peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya berlaku bagi manusia individu saja, melainkan juga mengikat anggota-anggota masyarakat seluruhnya hingga menciptakan keadaan yang teratur. Peraturan-peaturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat adalah terwujud ketenteraman dan ketertiban disebut norma (kaidah), yang antara lain terdiri atas:
Norma agama
Norma kesusilaan
Norma kesopanan
Norma hukum yaitu pedoman bagi-bagi setiap orang yang melapisi segala macam peraturan yang terdapat dalam undang-undang.
Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingakah laku manusia dalam bermasyarakat yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya: norma hukum pidanan yang melarang orang membunuh.
Ciri-Ciri Negara Hukum:
Pengakuan dan perlindungan atas hak azasi manusia
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Menurut isinya hukum dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu:
1.hukum publik
2.hukum privat
yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara:
1.negara dengan orang (hukum pidana)
2.negara dengan bagian-bagiannya (pemerintah pusat dengan daerah dan hukum tata negara)
3.negara yang satu dengan negara yang lain (hukum internasional)
4.pejabat pemerintah yang satu dengan yang lain mengenai segala tugas kewajiban dalam waktu mereka sedang melakukan pekerjaan (hukum administratif)
sementara yang dimaksud dengan hukum sipil (private) adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain:
1.hukum sipil (private dalam arti luas meliputi hukum perdata dan perniagaan)
2.hukum sipil dalam arti sempit adalah hanya meliputi hukum perdata.
Perbedaan antara hukum private dan hukum public adalah bahwa dalam hukum private adalah mengatur hubungan antara orang dengan orang sementara dalam hukum public mengatur antara orang dengan pemerintah
PERTEMUAN MINGGU KETIKA
HUKUM INTERNATIONAL
a. Pengertian
Hukum Internasional adalah keseluruhan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang menentukan sampai dimana jauhnya sesuatu negara harus mengindahkan adanya negara lain. Dengan kata lain, perkataan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain atau hubungan-hubungan antar warga negara dari negara yang satu dan warga dari negara yang lain.
Menurut prof. Prancois
Hubungan internasional adalah sejenis hukum, memuat norma-norma hukum yang mengatur tata tertib masyarakat internasional. Norma-norma itu sama seperti norma hukum lainya, akar dasarnya terdapat dalam dasar kesusilaan manusia.
b. Pembagian Hukum Internasional
1. Hukum Tantra (publik) Internasional
a). Pengertian
Hukum Tantra (Publik) Internasional adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa tantra (publik) internasional. Dengan perkataan lain Hukum Tantra (Publik) Internasional adalah hukum antar negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan yang lain dalam hubungan internsional. Hukum tantra internasional tidak meliputi bidang hukum perdata internasional dan hukum pidana internasional.
Hukum publik internasional mulai timbul saat munculnya subjek hukum yang utama yaitu: negara (mungkin dulu belum berbentuk negara nasional seperti sekarang), misalnya negara kerajaan atai negara kota yang dikenal ada zaman yunani kuno.
Kira-kira tahun 3000 sm telah dibuat suatu perjanjian Eannatum, raja lagash di Mesopotamia dengan sebuah negara kota lainnya di Mesopotamia, yaitu Umma, perjanjian ini mengatur perbatasan diantara kedua negara tersebut yang ditandai dengan tapal batas peletakan batu.
Perkembangan selanjutnya hukum internasional dapat dilihat setelah perang dunia I (PD) melalui perjanjian Vesailes pada tahun 1919 dengan didirikanya liga bangsa-bangsa, hal ini sebagai upaya mencegah supaya tidak terjadi lagi perang. Tapi kenyataannya hal ini gagal terbukti dengan berlangsungnya PD II yang kemudian setelah selesai PD II di bentuk kembali lembaga internasional yang maksudnya untuk mencegah terjadinya perang dan mempromosikan perdamaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa walaupun sudah dibentuk sebagai organisasi internasional yang membidangin banyak hal sampai sekarang ternyata belum berhasil sepenuhnya menjalankan misinya. Seperti pada abad ke dua puluh masih ada perang dingin diantara dua kekuatan besar yaitu rusia (blok komunis) dan Amerika (blok liberalis kapital). Sampai sekarang juga msih banyak persengketaan dan konflik antara negara yang tidak kunjung selesai seperti kasus palestina yang masih bersengketa dengan israel begitu juga antara pakistan dengan india dan yang tidak kalah penting adalah amerika mengobarkan perang diluar negaranya seperti di afganistan dan irak yang mereka klaim untuk mewujudkan demokratisasi.
b). Subjek Hukumnya
1)Negara
2)Negara gereja/tahta suci vatikan
3)Palang Merah Internasional
4)Pemberontak, kelompok pejuang pembebasan nasional dan pihak dalam sengketa. (dalam hal ini penting status dari pemberontak karena pengakuan dari dunia internasional akan existensi pemberontak penting apakah mereka berjuang dijalur yang benar.)
5)Pribadi kodrati/individu (hanya dalam hukum publik tertentu)
c). Sumber Hukumnya
1)Perjanjian internasional, baik yang umum maupun yang khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang berselisih.
2)Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. (adanya kekebalan diplomatik bagi para diplomat atau utusan dari suatu negara)
3)Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
4)Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan.
d). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
salah satu organisasi internasional sebagai subjek hukumnya adalah PBB.
1. tujuan PBB
a.Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional
b.Memajukan persahabatan antar bangsa
c.Memajukan kerjasama dibidang ekonomi, sosial budaya dan perikemanusiaan serta memajukan penghargaan hak azasi manusia.
2. untuk mencapai tujuan di atas maka PBB berpegang teguh pada azas-azas:
a.Persamaan kedaulatan
b.Jaminan atas hak-hak anggota dan kesetiaan untuk memenuhi kewajiban
c.Penyelesaian perselisihan secara damai (multilateral tidak seperti aksi-aksi unilateral (sepihak) yang dilancarkan oleh amerika serikat ke afganistan dan irak)
d.Menghindari penggunaan kekerasan
e.Ketaatan anggota kepada pigam PBB
f.PBB menghindari campur tangan dalam urusan negeri suatu negara.
3. Alat Kelengkapan Utama PBB
a.Majelis umum
b.Dewan keamanan
c.Dewan ekonomi dan sosial
d.Dewan perwalian
e.Mahkamah internasional
f.sekretariat
2. Hukum Perdata Internasional (HPI)
a). Pengertian
Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara sesuatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
Hukum perdata internasional muncul ketika ada hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, sebagai contoh adalah bagaimana diatur hubunan dagang antara satu warga negara dengan warga negara lainya.
b). Sumber Hukumnya
1.prinsip hukum umum (misalnya azas pacta sunsevanda). Janji yang dibuat oleh dua pihak yang kemudian mengikat kedua dalam berhubungan. Azas abus de droit (penyalahgunaan hak)
2.hukum kebiasaan (kebiasaan yang diterima sebagai hukum)
3.traktat
4.peraturan perundang-undangan
5.yurisprudensi (keputusan hak nasional maupun internasional, keputusan lembaga arbitrase internasional
6.doktrin
3. Hukum Pidana
1. Hukum Pidana Materiil
a. pengertian dan pembangiannya
hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan pidana (hukuman).
Yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah:
1.badang dan pengaturan perundang-undangan, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, UU, pemerintah dan sebagainya, pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang bertugas.
2.kepentingan hak tiap manusia, yaitu jiwa, raga/tubuh,kemerdekaan, kehormatan dan hak milik.misalnya
- terhadap jiwa : pembunuhan
- terhdap tubuh : penganiayaan
- terhadap kemerdekataa : penculikan
- terhadap kehormatan : penghinaan
- terhadap milik : pencurian
Beda pelanggaran dan kejahatan:
pelanggaran: mengenai hal-hal kecil/ringan yang diancam dengan hukum denda, misalnya sopir tidak membawa SIM, bersepeda dimalamhari tanpa lampu
kejahatan: mengenai soal-soal yang besar, seperti penghinaan, pencurian, penbunuhan dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan merupakan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Tujuannya adalah untuk menjaga tertibnya, diturutnya peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusaknya atau mengganti kerugian yang disebabkan.
Menurut pasal 10 KUHP hukuman/pidana itu terdiri:
1.pidana pokok (utama)
a.pidana mati
b.pidana penjara (seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun minimal satu tahun)
c.pidana kurungan
d.denda
2.pidanan tambahan
a.pencabutan hak –hak tertentu
b.perampasan barang-barang tertentu
c.pengumuman putusan hakim
hukum pidana yang ada di indonesia sekarang adalah hukum pidana tertulis da terkodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. pembagian hukum pidana
1.hukum pidana objektif (jus punale) semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam denga hukuman yang bersifat siksaan, hukum pidana objektif dapat dibagi menjadi:
a.hukum pidana materiil:mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum.
b.Hukum pidana formal: hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksaaan hukum pidanan materiil)
2.hukum pidana subjektif (jus puniendi): hak negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.
3.hukum pidana umum: hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun juga seluruh indonesia) kecuali anggota ketenteraan.
4.hukum pidana hukum
5.hukum pidana khusus: hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contoh:
a.hukum pidana militer: berlaku khusus untuk anggota militer
b.hukum pidana pajak: berlaku untuk wajib pajak
II. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara)
a. pengertian dan sumbernya:
hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana, jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan itu.
Dalam hukum acara pidana pihak penguasalah yang mengambil inisiatif beracara. Bukan pihak-pihak yang bersangkut dalam pelanggaran itu, melainkan penguasa (yakni alat penuntut umum atau jaksa).
Tetapi dalam beberapa kejahatan tertentu pihak penguasa baru bertindak sesudah ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan sendiri, misalnya:
1.dalam kejahatan yang melanggar kesusilaan pasal 284, 287 dan lain-lain dalam KUHP
2.kejahatan yang berupa penghinaan pasal 319 dan sebagainya KUHP
3.kejahatan terhadap saudara sendiri seperti pencurian pasal 367 dalam KUHP
sumber terpenting dari hukum acara pidana adalah undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana yang sebelumnya berlaku peraturan hindia belanda yaitu reglemen indonesia yang diperbaharui yang sudah tidak sesuai lahi dengan cita-cita hukum indonesia.
PERTEMUAN MINGGU KE EMPAT
TRANSFORMASI MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Menurut Fahmi Mut’hi ada empat aspek dalam tranformasi manajemen:
1.merumuskan kembali konsep perusahaan.
2.restrukturisasi perusahaan.
3.revitalisasi organisasi.
4.memperbaharui jiwa dan semangat orang dalam organisasi.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara
1.Persero/PT (Perseroan Terbatas): Perusahaan yang mencari keuntungan dan harus memberikan deviden dan pajak kepada pemerintah disamping mengembang misi-misi yang dibebankan.
2.Perum (Perusahaan Umum): Perusahaan yang membiayai usahanya sendiri dan tidak perlu dituntut untuk mendapatkan perkembangan.
3.Perjan (Perusahaan Jawatan): Perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan pihak manajemen hanya mengelola.
Tujuan Badan Usaha Milik Negara
2.memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara.
3.mengadakan pemungutan data atau keuntungan bagi negara.
4.menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi.
5.menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
6.turut aktif memberikan sumbangan kepada sektor swasta, khususnya golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.
Permasalahan Badan Usaha Milik Negara
2.ketidakjelasan misi, tujuan dan peran Badan Usaha Milik Negara.
3.kemandirian yang lemah dan profesionalisme yang kurang memadai.
4.daya saing yang rendah.
5.budaya perusahaan yang kurang mantap.
6.mutu produk dan kwalitas pelayanan yang kurang bersaing.
7.sistem manajemen yang kurang efektif.
8.teknologi yang digunakan umumnya kurang efisien.
9.intervensi yang tinggi dari pemerintah.
10.sumber Daya Manusia yang kurang berkwalitas.
Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1.perbaikan manajemen melalui profesionalisme dan transformasi manajemen.
2.peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
3.deregulasi dan debirokratisasi.
4.restrukturisasi perusahaan.
5.privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kwalitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh karena itu faktor SDM sangatlah menentukan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Sedangkan untuk menghasilkan SDM yang berkwalitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang mampu untuk memperdayakan tenaga kerjannya sedemikian rupa agar jadi lebih produktif dan profesional.
Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan melakukan pembelajaran individu, pembelajaran kelompok dan pembelajaran organisasi. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan kwalitas SDM Badan Usaha Milik Negara dapat ditingkatkan dan yang lebih penting adalah dapat meminimalkan sesegera mungkin ketidakefisienan yang selama ini mejadi sorotan publik terhadap sumber daya manusia BUMN yang ada.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan dalam bidang sumber daya manusia antara lain disebabkan:
1.SDM kurang profesional, karena rekruitmen tidak didasarkan pada keahlian.
2.kadang hanya merupakan tempat untuk mengakomodasikan birokrat pemerintah yang tidak mempunyai jabatan.
3.terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga mereka menjadi tidak efisien dan efektif.
4.kompensasi atau insentif yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan pada jenis kegiatan usaha yang sama.
5.kurangnya rasa disiplin pegawai, sebagaimana yang terjadi umumnya pada pegawai negeri. Padahal budaya disiplin ini juga merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan.
20 attributes Aggregation scheme leading to the final evaluation
Attributes Areas Macro-areas Final evaluat.
x1: GDP per capita Economics
Economics and Human capital
Well-being
Measure-ment
x2: Rate of unemployment
x3: Gini index Economic inequality
x4: Income share held by the poorest 20% of population
x5: Adult literacy rate Human capital
x6: School enrolment rate (%) (primary education)
x7: School enrolment rate (%) (secondary education)
x8: Difference in adult literacy rate Gender discrimina-tion
Gender discrimina-tion and Health
x9: Difference in school enrolment rate
x10: Difference in life expectancy
x11: Infant mortality rate Health
x12: Life expectancy at birth
x13: CO2 emission
Environ-ment
Environ-ment,
Rights and
Safeness
x14: percentage of territory covered by forest
x15: Density of population
x16: Synthesis of polity scores and political rights (World Bank indicator) Rights
x17: Subjective judgment of rights
x18: Crimes against the person (% of population)
Safeness
x19: Crimes against the patrimony (% of population)
x20: Subjective judgment of safeness
Threshold values below which a Country is considered deprived with respect to the particular attribute
Attributes Countries
Western Central-Eastern
x1: GDP per capita (in $ PPP) 22,000 9,000
x2: Rate of unemployment (%) 6% 7%
x4: Income share held by the poorest 20% of population 6% 7%
x5: Adult literacy rate 93% 99%
x6: School enrolment rate (primary education) 97% 99%
x7: School enrolment rate (secondary education) 96% 89%
x8: Difference (of percentages) in adult literacy rate 3% 0%
x9: Difference (of percentages) in School enrolment rate (primary) 3.3% 3%
x10: Difference in life expectancy (years) 7 11
x11: Infant mortality rate (%) 0.004 0.015
x12: Life expectancy at birth (years) 78 71
x13: CO2 emission 700,000 265,000
x14: percentage of territory covered by forest 35% 25%
x16: Synthesis of polity scores and political rights (scale 1 – 10) 4 6
x18: Crimes against the person (% of population) 1% 1%
x19: Crimes against the patrimony (% of population) 10% 9%
Functional forms and parameter values of the partial evaluation functions after the first aggregation step; suffix “w” indicates the form used for the Western Countries and suffix “e” for the Central-Eastern ones.
Economics
VPw11(x1 , x2 ) = 0.60 Vw1 + 0.43 Vw2 – 0.03 Vw1 Vw2
VPe11(x1 , x2 ) = 0.60 Ve1 + 0.43 Ve2 – 0.03 Ve1 Ve2
Inequality
VPw12(x3 , x4) = 0.45 Vw3 + 0.45 Vw4 + 0.10 Vw3 Vw4
VPe12(x3 , x4) = 0.45 Ve3 + 0.45 Ve4 + 0.10 Ve3 Ve4
Human capital
VPw13(x5 , x6, x7) = 0.42 Vw5+ 0.35Vw6+ 0.26Vw7 –
+ 0.02Vw5 Vw7 - 0.01Vw5Vw7
VPe13(x5 , x6, x7) = 0.39Ve5 + 0.37Ve6 + 0.17Ve7 +
+ 0.03Ve5 Ve6+ 0.01Ve5 Ve7 + 0.02Ve6 Ve7
Gender discrimination
VPw14(x8, x9,x10) = 0.32 Vw8 + 0.32 Vw9 + 0.33 Vw10 +
+ 0.01 Vw8 Vw9 - 0.01 Vw8 Vw10 +
+ 0.05Vw9 Vw10 – 0.01Vw9 Vw9 Vw10
VPe14(x8, x9,x10) = 0.27 Ve8 + 0.30 Ve9 + 0.38Ve10 +
– 0.01 Ve8 Ve9 + 0.03 Ve8 Ve10 + 0.03Ve9 Ve10
Functional forms and parameter values for the partial evaluation functions after the second aggregation step; suffix “w” indicates the form used for the Western Countries and suffix “e” for the Central-Eastern ones.
Economics and Human capital
VPw21 = 0.21VPw11 + 0.30VPw12 + 0.36VPw13 + 0.04VPw11VPw12 +
+ 0.05VPw11VPw13 + 0.05VPw12VPw13 + 0.01VPw11VPw12VPw13
VPe21 = 0.24VPe11 + 0.33VPe12 + 0.34VPe13 + 0.01VPe11VPe12 +
+ 0.03VPe11VPe13 + 0.06VPe12VPe13
Gender discrimination and Health
VPw22 = 0.40VPw14 + 0.46VPw15 + 0.14 VPw14VPw15
VPe22 = 0.38VPe14 + 0.46VPe15 + 0.17 VPe14VPe15
Environment, Rights and Safeness
VPw23 = 0.25VPw16 + 0.35VPw17 + 0.34VPw18 + 0.01VPw16VPw17 +
+ 0.01VPw16VPw18 + 0.04VPw17VPw18
VPe23 = 0.19VPe16 + 0.29VPe17 + 0.38VPe18 + 0.02VPe16VPe17 +
+ 0.07VPe16VPe18 + 0.05VPe17VPe18
BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERTEMUAN SELANJUTNYA
PRIVATISASI
Selling state owned campany (all or a part) into private hands
Privatisasi dapat diartikan:
1.Sempit: pengalihan asset dan control pemerintah, sebagian atau keseluruhan kepada sector swasta.
2.Luas: mencakup:
1.pengalihan peranan pemerintah ke sector swasta dalam hal salah satu atau kombinasi dari:
a.Kepemilikan
b.Pembiayaan
c.Pelaksanaan produksi
d.Manajemen
e.Lingkungan bisnis
2.pemindahan pemilikan dari pemerintah ke swasta
a.apakah kompetisi meningkat
b.apakah hutang pemerintah turun
c.kepuasan konsumen naik
d.prospek usaha baik
3.deregulasi ekonomi
4.liberalisasi pasar
privatisasi menggejalan di akhir 1970 an (awal 1980 an), usaha-usaha yang diprivatisasi telepon di Argentina dan Mexico, tekstil dan semen di Pakistan, tembakau, telepon dan kreta api di Jepang, baja di Inggris dan hampir seluruh bisnis Negara, bahkan termasuk penjara di Amerika.
LATAR BELAKANG
Proteksi dan kontrol pemerintah atas persaingan pasar, dirasakan telah merusak mekanisme pasar (distorsi pasar) sehingga menimbulkkan high cost economy
HIGH COST ECONOMY
1.dayasaing ekonomi nasional turun
2.growth investasi turun
3.pengangguran meningkat
TUJUAN PRIVATISASI
1.mendorong persaingan yang sehat, melalui mekanisme pasar
2.menurunkan ’’High Cost Economy’’
3.meningkatkan daya saing ekonomi nasional
4.mendorong pertumbuhan investasi
5.growth economy
6.menambah lapangan kerja
PRO-KONTRA PRIVATISASI
ALASAN PRO KEPADA PRIVATISASI
1.effisiensi
2.memperbaiki struktur anggaran
3.
ALASAN KONTRA KEPADA PRIVATISASI
1.effisiensi tidak mengenal asset effisiensi bukan masalah ownership tetapi manajemen jadi cukup dengan privatisasi manajemen.
2.penjualan asset BUMN, mengurangi future income bagi negara dalam jangka panjang.
3.mengurangi fungsi sosial dan stabilisator pemerintah
hal di atas lebih dilihat dari segi ekonomi
1. privatisasi menjurus ke kapitalis, yang kuat makin kuat yang lemah makin lemah, kurangnya perhatian pada aspek sosial
2.mengalihkan monopoli dari negar ke swasta, karena individu adalah ratinal utily maximazer maka akibatnya bisa lebih parah.
PROSEDUR PRIVATISASI
Tidak ada yang standar,tergantung dari masing-masing negara.
Contoh prosedur dan proses privatisasi (di Prancis)
1.perlu perangkat hukum yang jelas diterapkan secara transparan dan
2.dibentuk komite khusus
3.mengutamakan ’’national interest’’
-karyawan
-melarang atau membatasi kepemilikan asing
-membentuk stable shareholder group seperti institusional investor untuk menjaga stabilits harga saham.
METODE PRIVATISASI
1.penawaran umum perdana di pasar modal (initial public Offering-IPO)
2.direct placement
-finacial investor
-sttategic investor
1.obligasi konversi
2.management buy out dan employee buy out
3.regional government buy out
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
1.kerangka regulasi: membuat pedoman dan kebijakan yang mengatur perilaku perusahaan
-kebijakan harga dan standar kualitas
-pengawasan atas praktek-praktek bisnis
-peraturan perlindungan konsumen
-peraturan keselamatan kerja
-publice service obligation
1.kerangka prosedur yang transparan
- seleksi mitra bisnis
2.jaring pengaman sosial, untuk mengulangi dampak sosial dari privatisasi dilakukan dengan langkah langkah
-menghindari PHK
-program pensiun dini bagi pegawai yang mendekati usia pensiun
-kompensasi yang adil jika PHK tak terhindarkan
TRANSFORMASI MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Menurut Fahmi Mut’hi ada empat aspek dalam tranformasi manajemen:
1. Merumuskan kembali konsep perusahaan.
2. Restrukturisasi perusahaan.
3. Revitalisasi organisasi.
4. Memperbaharui jiwa dan semangat orang dalam organisasi.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara
1. Persero/PT (Perseroan Terbatas): Perusahaan yang mencari keuntungan dan harus memberikan deviden dan pajak kepada pemerintah disamping mengembang misi-misi yang dibebankan.
2. Perum (Perusahaan Umum): Perusahaan yang membiayai usahanya sendiri dan tidak perlu dituntut untuk mendapatkan perkembangan.
3. Perjan (Perusahaan Jawatan): Perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan pihak manajemen hanya mengelola.
Tujuan Badan Usaha Milik Negara
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara.
2. Mengadakan pemungutan data atau keuntungan bagi negara.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi.
4. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan sumbangan kepada sektor swasta, khususnya golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.
Permasalahan Badan Usaha Milik Negara
1. Ketidakjelasan misi, tujuan dan peran Badan Usaha Milik Negara.
2. Kemandirian yang lemah dan profesionalisme yang kurang memadai.
3. Daya saing yang rendah.
4. Budaya perusahaan yang kurang mantap.
5. Mutu produk dan kwalitas pelayanan yang kurang bersaing.
6. Sistem manajemen yang kurang efektif.
7. Teknologi yang digunakan umumnya kurang efisien.
8. Intervensi yang tinggi dari pemerintah.
9. Sumber Daya Manusia yang kurang berkwalitas.
Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara
1. Perbaikan manajemen melalui profesionalisme dan transformasi manajemen.
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Deregulasi dan debirokratisasi.
4. Restrukturisasi perusahaan.
5. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
Kwalitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh karena itu faktor SDM sangatlah menentukan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Sedangkan untuk menghasilkan SDM yang berkwalitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang mampu untuk memperdayakan tenaga kerjannya sedemikian rupa agar jadi lebih produktif dan profesional.
Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan melakukan pembelajaran individu, pembelajaran kelompok dan pembelajaran organisasi. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan kwalitas SDM Badan Usaha Milik Negara dapat ditingkatkan dan yang lebih penting adalah dapat meminimalkan sesegera mungkin ketidakefisienan yang selama ini mejadi sorotan publik terhadap sumber daya manusia BUMN yang ada.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan dalam bidang sumber daya manusia antara lain disebabkan:
1.SDM kurang profesional, karena rekruitmen tidak didasarkan pada keahlian.
2.Kadang hanya merupakan tempat untuk mengakomodasikan birokrat pemerintah yang tidak mempunyai jabatan.
3.Terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga mereka menjadi tidak efisien dan efektif.
4.Kompensasi atau insentif yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan pada jenis kegiatan usaha yang sama.
5.Kurangnya rasa disiplin pegawai, sebagaimana yang terjadi umumnya pada pegawai negeri. Padahal budaya disiplin ini juga merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan.
GARIS BESAR MANAJEMEN ASET NEGARA
PENGERTIAN ASET NEGARA
1. Negara Pengertian atau batasan ”Negara” dalam kata ”Barang Milik Negara (BMN)” adalah Pemerintah RI, dalam arti kementerian negara/lembaga. Pengertian lembaga adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 17/2003, yaitu lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.
2. Barang Milik Negara (BMN) Yang dimaksud BMN sesuai dengan pasal 1 butir 10 UU No 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada kementerian/lembaga, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkanstatusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan terhadap BMN yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini.
Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lingkup pengelolaan barang milik negara meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatn, pemeliharaan (pengamanan), penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan.
Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN. Sedangkan untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai BMN. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara
YANG TERMASUK ASET NEGARA
1. Bangunan Milik Negara harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib (Pasal 49 ayat (2) UU No. 1/2004).
2. Khusus untuk tanah dan bangunan (pasal 49 ayat (3)) apabila tidak dimanfaatkan untuk menunjang Tupoksi wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan.
PERATURAN YANG MENGATUR ASET NEGARA
Pernahkah Anda tahu berapa jumlah kekayaan negara kita? Untuk sementara simpan dulu rasa penasaran Anda. Karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Inilah gambaran umum negeri yang sering digambarkan sebagai sepotong surga didunia. Seolah-oleh kaya, tetapi tidak ada isinya. Seperti aset para pengutang BLBI yang disetor ke BPPN. Seolah-olah besar dan mampu menutup hutangnya. Namun ketika dihitung sebenarnya nilai sudah jatuh ke jurang.
Sebenarnya dengan keluarnnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 01 tahiun 2004 tentang Perbendaharaan Negara posisi kekayaan negara semakin baik. Namun demikian untuk menindaklanjuti pengelolaan kekayaan negara agar lebih profesional perlu aturan tersendiri sebagai bagain dari upaya empowering profesional management dibidang pengelolaan kekayaan negara. Mengingat fungsi strategisnya pengelolaan kekayaan negara berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Paling tidak ada dua fungsi strategis pengelolaan kekayaan negara yaitu fungsi pelayanan dan fungsi budgeter. Fungsi pelayanan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya kantor KPPN, yaitu untuk melayani bendahara atau pihak ketiga dalam mengajukan pembayaran. Sedangkan fungsi budgeter dibagi dua yaitu pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah. Pemindahtanganan seperti penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara. Khusus untuk fungsi budgeter perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian negara seperti hilangnya barang milik negara akibat terjadinya pemanfaatan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah dalam jangka waktu panjang misalnya 30 tahun.
Setiap tahap pengelolaan mempunyai aturan tersendiri yang harus dipatuhi. Demikian juga akan banyak bersinggungan dengan aturan lain berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Sebagai contoh pada saat pengadaan barang akan menggunakan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Keppres No. 80 tahun 2003. Kepemilikan barang ini juga akan berkaitan dengan legalitas yang menunjukan bukti-bukti sah atas kepemilikan barang tersebut. Belum lagi untuk mengetahui nilai kekayaan negara tentu diperlukan kompetensi akuntansi untuk melakukan apraisal baik nilai buku ataupun nilai pasar sekarang.
Pengelolaan kekayaan negara merupakan pekerjaan besar. Melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ahli pengadaan barang/jasa (procurement analyst), hukum, akuntasi, dan appraisal (penilai). Pantaslah kalau Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara didukung oleh sumber daya manusia yang punya kompetensi baik. Apalagi untuk mengelola kekayaan negara dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) di beberapa BUMN atau bahkan di perusaan swasta.
FUNGSI STATEGIS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
Mengingat fungsi strategisnya pengelolaan kekayaan negara berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Paling tidak ada dua fungsi strategis pengelolaan kekayaan negara yaitu
fungsi pelayanan, Fungsi pelayanan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya kantor KPPN, yaitu untuk melayani bendahara atau pihak ketiga dalam mengajukan pembayaran.
Sedangkan fungsi budgeter dibagi dua
1. pemanfaatan, Pemanfaatan berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah.
2. Pemindahtanganan seperti penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara.
Khusus untuk fungsi budgeter perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian negara seperti hilangnya barang milik negara akibat terjadinya pemanfaatan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah dalam jangka waktu panjang misalnya 30 tahun.
Fungsi strategis ini membuat rawan konflik kepentingan seperti penguasaan barang milik negara oleh pihak ketiga secara tidak sah. Atau pendudukan tanah kosong milik negara oleh masyarakat. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut perlu dibuatkan aturan main yang jelas dan komprehensif. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah disebutkan barang milik negara adalah barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN/APBD atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut UU Keuangan Negara kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah
SEJARAH TERBENTUKNYA BPPN (aset sekitar 669 triliun)
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN.
Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok
untuk penyehatan perbankan, Bambang Subianto menangani tak kurang dari 54 bank. Empat bank BUMN yaitu Bank Bumi Daya, Bank Export Import, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia dimerger jadi Bank Mandiri.dana disuntikkan sekitar 50 triliun untuk menyehatkan erbankan tersebut
penyelesaian aset bermasalah dan kredit bermasalah Cara kerjanya dengan cara Bersamaan dengan kesepakatan itu, BPPN bersama pemilik bank membentuk perusahaan induk untuk mengelola penjualan aset, misalnya saja PT. Holdiko Perkasa untuk aset Soedono Salim atau PT. Tunas Sepadan Investama bagi Sjamsul Nursalim.
mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.
Karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.
KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN BPPN dan BERAKHIRNYA MASA KERJA BPPN 27 pebruari 2004
Ketika BPPN dibubarkan, uang negara yang telah dikucurkan kepada perbankan senilai Rp 699,9 triliun menyusut menjadi menjadi Rp 449,03 triliun, karena sebagian asset merupakan aset busuk yang nilainya digelembungkan para pemiliknya (debitor). Dari semua ini BPPN berhasil mengembalikan kepada negara Rp 172,4 triliun, sisanya menguap begitu saja.
PROSES DARI BPPN KE PPAN
Menurut Kwik, ketidakberhasilan BPPN mengembalikan ongkos krisis yang sudah dikeluarkan negara untuk menyehatkan bank yang kolaps tidak lepas dari adanya unsur korupsi, dan kolusi serta nepotisme di kalangan orang BPPN sendiri. Dari dana yang dikucurkan sebesar Rp 430 triliun oleh negara, BPPN hanya mampu mengembalikan 28 persennya saja. "Karena itu yang mimpin lembaga penggantinya harus orang bersih," tegasnya.
Kwik menilai pembubaran BPPN hari ini merupakan langkah yang tepat ditempuh pemerintah. Pasalnya, lembaga yang dibentuk pada 1999 itu memang direncanakan hanya berfungsi sementara waktu saja. Saat pembentukan, pemerintah berharap BPPN bisa kembali menyehatkan bank dan menuntaskan persoalan yang melilit bank-bank sakit itu. "Nyatanya pekerjaannya tidak tuntas," katanya.
Dengan bubarnya BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan. Nantinya, Menteri Keuangan akan menetapkan penggunaan kekayaan negara yang tidak terkait dengan perkara untuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian persero di bidang pengelolaan aset -berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan.
Aset yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan akan ditangani tim pemberesan BPPN. Aset yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani panitia urusan piutang negara. Lalu, hasil penanganan akan disampaikan kepada Menteri Keuangan yang selanjutnya digunakan untuk dikelola persero, diserahkan kepada panitia urusan piutang negara atau dimanfaatkan pemerintah
BERAKHIRNYA BPPN
Segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang di kelola oleh menteri keuangan
Aset yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan akan ditangani tim pemberesan BPPN. Aset yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani panitia urusan piutang neg
PENGELOLAAN ASET NEGARA OLEH PPAN
Penutupan BPPN sekaligus peresmian lembaga baru, sebagai lembaga yang mengelola aset-aset BPPN terdahulu yang belum selesai dijual. Nilai asset tersebut sekitar Rp 10,817 triliun.
Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ini sudah secara resmi ditetapkan di akhir penutupan BPPN, 27 Februari 2004. Persero ini di bawah payung Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004. PPA didirikan dengan modal dasar Rp 1 triliun dan modal disetor berupa uang tunai dari APBN sebesar Rp 300 miliar. Selain itu disertakan pula inventaris eks BPPN di luar tanah dan bangunan yang nilainya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Dalam kegiatan operasionalnya, PPAN ini melakukan :
penjualan aset properti, saham dan piutang,
penyewaan aset properti,
penagihan utang,
kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan aset,
restrukturisasi atas aset properti, saham, dan piutang untuk meningkatkan nilai asetnya,
serta kegiatan lain yang berkaitan langsung.
Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direktur PPA menjalankan empat fungsi yakni
restrukturisasi aset,
kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan nilai aset,
penagihan piutang dan penjualan aset. Tapi, untuk melakukan penjualan, masih harus menunggu audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap nilai aset yag dialihkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Aset-aset berupa tanah akan dilego melalui sistem langsung dan joint venture (mengajak investor untuk mengelola tanah milik PPA). Di luar itu akan dijual langsung. Dia menjelaskan, PPA akan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dengan program joint venture.
Latar Belakang Pendirian Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPA)
27 Februari 2004 Bersamaan dengan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),dibentuklah Perusahaan Pengelola Aset Negara, lembaga baru pengelola aset negara yang belum tuntas diselesaikan oleh BPPN
24 Maret 2004 PPA resmi diizinkan untuk merestrukturisasi dan menjual aset-aset yang dialihkan dari BPPN, sesuai Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan Direktur Utama PT PPA. Perusahaan dengan modal dasar senilai Rp 1 triliun dan modal awal tunai senilai Rp 300 miliar itu, dikepalai oleh mantan Deputi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bidang Asset Management Credit (AMC) Mohammad Syahrial.
Berdasarkan perjanjian antara Departemen Keuangan dengan PPA, aset-aset yang dikelola PPA meliputi aset kredit atau piutang hak tagih terhadap debitur baik yang telah maupun yang belum direstrukturisasi. Selain itu, aset lainnya seperti saham bank dan nonbank serta aset properti berupa tanah atau bangunan.
Pengurusan lembaga (PPAN dikelola oleh)ini akan dilakukan
tujuh orang anggota direksi dan diawasi oleh tujuh anggota komisaris. Direktur Utamanya sendiri adalah mantan Deputi Ketua BPPN Bidang Aset Manajemen Kredit, Mohammad Syahrial. Sementara anggotanya, Raden Pardede, Wandhy Wira Riady, Emma Sri Martini, Rachmat Saptaman, Ananda, dan Khrisna Daswara.
Sedangkan Komisaris Utamanya adalah Sekretaris Meneg BUMN, Bacelius Ruru. Anggota komisarisnya Lambock V. Nahattands, Hadiah Herawatie, M.A. Erwin Mappaseng, Machfud Sidik, Luthfi I. Naoetion, dan Taufik Mappaenre Maroef. Selain itu, ada juga Kepala Satuan Kerja Audit Internal adalah Parlien Andriyati.
ASET NEGARA BEDA DENGAN ASET BUMN DITEGASKAN OLEH MA
Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan mengenai pemisahan aset negara dengan aset perusahaan milik negara. Ini berarti, manajemen bank-bank badan usaha milik negara dapat menyelesaikan kredit seretnya. "Mahkamah Agung memutuskan, piutang BUMN bukan lagi dianggap sebagai piutang negara," kata Said kepada pers di kantornya, Jumat (25/8).
Said mengatakan, ini artinya bank-bank pelat merah itu dapat menyelesaikan piutang seret (kredit seret) yang dialaminya berdasarkan mekanisme korporasi. Seperti diketahui, bank-bank pelat merah selama ini mengeluhkan rumitnya prosedur penyelesaian kredit seret karena harus mendapat izin dari menteri, presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya, kredit seret itu semakin lama semakin menumpuk. Provisi yang disediakan bank semakin membesar dan menggerogoti aset sehat perusahaan.
Pernahkah Anda tahu berapa jumlah kekayaan negara kita? Untuk sementara simpan dulu rasa penasaran Anda. Karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Inilah gambaran umum negeri yang sering digambarkan sebagai sepotong surga didunia. Seolah-oleh kaya, tetapi tidak ada isinya. Seperti aset para pengutang BLBI yang disetor ke BPPN. Seolah-olah besar dan mampu menutup hutangnya. Namun ketika dihitung sebenarnya nilai sudah jatuh ke jurang.
Ketidakmampuan menghitung aset negara ini berkaitan erat dengan belum lengkapnya data barang milik negara sehingga tidak bisa menyusun data base. Inventarisasi barang milik negara selama ini kurang berjalan seperti yang diharapkan. Persoalan lain yang cukup menghambat adalah belum adanya persamaan persepsi dalam pengelolaan barang milik negara dan belum memadainya peraturan. Saat ini peraturan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara berupa KMK No. 18/KMK.018/1999, KMK No. 470/KMK.01/1994, KMK No. 350/KMK.03/1994
UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
Mata Kuliah : Usaha-Usaha Milik Negara dan Swasta
Kredit : 3 SKS
Pengasuh : Drs.Syaifudin, M.Si/Sahruddin, S.IP,MA
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar bentuk-bentuk organisasi pemerintah dan swasta, beserta trend evaluasinya terutama dilihat dari segi structure of governance. Di samping itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai dimensi perkembangan organisasi bisnis, terutama yang diarahkan untuk mengontrol biaya koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan.
Minggu I : Negara: Abstrak dan Konkrit
Pemerintahan dan Pemerintah
Minggu II : Tata Negara dan Pemerintahan
Peraturan-Peraturan Negara dan Pemerintahan
Minggu III : Perlindungan, Pemeliharan dan Perkembangan Aset Negara
Inventarisasi Harta Negara dan Pentingnya Manajemen Aset
Negara
Minggu IV : Manajemen Administrasi Pemerintahan
Struktur Organisasi dan Sistem Tata Negara dan Tata
Pemerintahan.
Minggu V : Hukum Privat dan Publik
Sistem Hukum Peradilan
Minggu VI : Sumber Daya Manusia: Para Pengelola Aset Negara. Penciptaan,
Persiapan Tenaga-Tenaga Ahli Di Bidang Pengelolaan Aset
Negara Yang Profesional.
Minggu VII : Recappo (Recruitment, Examination, Certification, Appointment,
Probation, Placement, Orientation, Operation, Controlling.
POSCORB (Planning, Organizing, Staffing, Coordinating,
Operating, Reporting, Budgeting).
Minggu VIII : Mid Term Test
Minggu IX dan X : Pengambilan dan Restrukturisasi
Minggu XI : Korporatisasi
Minggu XII dan XIII : Privatisasi
Minggu XIV : Pranchising
Minggu XV : Studi Kasus: BUMN dan BUMD
Minggu XVI : Final Term Test
MATERI PERKULIAHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA
MINGGU PERTAMA
Negara
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Defenisi negara
Menurut Roger H. Soltau negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara menurut Harold J. Laski negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat dan defenisi yang hampir sama dengan Laski dikemukakan oleh Max Weber negara adalah sutau masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. (Budiardjo,1989).
Sifat-sifat Negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak dimiliki oleh assosiasi, kelompok ataupun individu. Umumnya negara mempuyai sifat memaksa,sifat monopoli dan sifat mencakup semua:
1.sifat memaksa (coercive) dimana negara mempunyai sifat memaksa supaya peraturan perundang-undangan dan norma kehidupan dijalankan warfga masyarakat.
2.sifat monopoli dimiliki oleh negara dalam rangka menentukan arah dan tujuan hidup masyarakat, apa yang boleh dan tidak dibolehkan seperti faham atau ajaran yang tidak dibolehkan hidup dalam suatu negara.
3.sifat mencakup semua (all-encompassing, all embracing), semua aturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa kecuali
unsur-unsur suatu negara
Negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut:
1.wilayah, terbentuknya suatu negara mensyaratkan adanya wilayah dimana sebuah negara berdiri. Setiap negara menduduki tempat tertantu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.
2.penduduk, setiap negara dihuni dan mempunyai penduduk dan kekuasaan negara mampu menjangkau semua penduduk dalam satu wilayahnya.
3.pemeintah, setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya.
4.kedaulatan, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.
5.pengakuan, berdirinya suatu negara butuh pengakuan dari negara lain sebagai bagian dari kehidupan bernegara secara internasional
Pengertian negera dalam bentuk abstrak (umum) adalah:
Negara terikat oleh ruang dan waktu dari suatu negara, misalnya tentang asal mula pertumbuhan serta lenyapnya suatu negara tersebut.
Sedangkan pengertian negara dalam bentuk konkrit:
Negara terikat pada ruang dan waktu dari suatu negara, misalnya letak negara.
Tata negara:
susunan tentang suatu negara tertentu, bagaimana susunan pemerintahannya dan diselenggarakanya, baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah.
Pemerintah:
Di Amerika Serikat, perkataan pemerintah (government) biasanya di gunakan untuk menggambarkan semua cabang pemerintahan, yaitu: legislatif, yudikatif dan eksekutif termasuk fungsi pelayanan umum yang bersifat tetap. Sedangkan tradisi Inggris dan Eropa pada umumnya serta beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Latin perkataan pemerintah lazim diartikan sebagai kabinet saja, yaitu para menteri dan departemen-departemen atau kantor kementerian yang mereka pimpin. (Duchacek, 1973 dalam Asshiddiqie,1996).
Para anggota kabinet biasanya disebut menteri, kecuali di Amerika Serikat yang lazim di sebut secretaries of state. Dalam sistem parlementer, kabinet yang terdiri atas para menteri itu umumnya di sebut Perdana Menteri (Prime Minister) atau di jerman di sebut dengan Kanselir (Chancellor) yang memimipin dewan yang lazim di sebut Dewan Menteri (Council of Ministers). Di amerika serikat untuk meyebut suatu pemerintahan yang di sedang di jalankan oleh suatu rezim di senut dengan administrasi seperti Bush Administration sementara di beberapa negara biasanya disebut dengan pemerintahan A, seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono
Berbagai negara Eropa yang biasa menggunakan perkataan pemerintah dalam pengertian cabang kekuasaan eksekutif itu misalnya, seperti Perancis (Gouvernement), Spanyol (Gobierno), Italia (Governo), Rusia (Gosudarstvo), Belanda (Regering) dan Cekoslovakia (Vlada). (Asshiddiqie, 1996).
Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan. Lalu ’’ memerintah’’ berarti melihat kedepam, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkannya masyarakat ke tujuan yang di tetapkan.(Surbakti,1992)
Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatandan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara. Sementara itu, istilah pemerintahan dan pemerintahan berbeda. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewengangan negara. Dimana setiap masyarakat-negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya bersifat statis sedangkan tugas sifatnya dinamis. (Surbakti,1992).
Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan. (Surbakti,1992). Apabila ditinjau dari segi dinamika pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada keadulatan yang berlandaskan pada dasar negara, menngenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Apabila di tinjau dari segi sruktural fungsional pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Dan sehubungan dengan segi tugas dan kewenangan maka pemerintahan dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Pengertian pemerintah secara sederhana adalah organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsinya, pengertian istilah pemerintahan sering dibedakan dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit:
1.pemerintah dalam arti luas adalah semua organ-organ negara seperti DPR, MPR, MA dan lain-lain.
2.pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif, misalnya menurut UUD terdiri atas presien da wakil presiden dan para menteri.
Pemerintah yang efektif dan efisien dapat di upoayakan melalui Reinventing Government (REGOM). Reinventing Government adalah prinsip dasar yang dikembangkan oleh David Osborn dan Ted Gaebler yang terkenal dengan 10 prinsip dasar REGOM yaitu.
1.pemerintah katalis : catalyc government; Sterring rather rowing) lebih mengarahkan ketimbang mengayuh.
2.pemerintah milik masyarakat: Community owned by government: empowering rather than serving), memberdayakan ketimbang melayani.
3.pemerintaha yang kompetitip: menyuntikkan persaingan kedalam pemberinan pelayanan.
4.pemerintahan yang digerakkkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5.pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan memasukkan
6.pemerintah yang berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi
7.pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan
8.pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati
9.pemerintahan yang berorientasi pasar: mendongkrrak perubahan memalui pasar.
10.mengumpulkan semua menjadi satu.
Hal itu disarankan oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Sebuah paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan/ birokrasi yang baru antara lain:
(a) Catalytic government: steering rather than rowing. Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
(b) Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah.
(c) Competitive government: injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik. (Osborne &Gaebler, 1992)
Pengalaman Bill Clinton dalam menjalankan regom adalah dengan menjalankan 4 prinsip yang menonjol dan perlu diperhatikan secara khusus, yaitu: (Al Gore, 1996)
1.memangkas penyakit birokrasi antara lain:
a.memangkas prose anggaran
b.desentraslisasi persediaan
c.memangkas persediaan
d.membatasi aturan
e.memberdayakan pemda
2.menetapkan pelanggan sebagai focus dengan cara antara lain:
a.memberikan pilihan dan suara kepada pelanggan
b.melengkapi organisasi pelayanan
c.menciptakan dinamika pasar
d.menggunakan mekanisme pasar untuk memecahkan masalah
3.memberdayakan pegawai untuk mencapai hasil dengan cara antara lain:
a.desentaliasasi kekuasaan pengambilan keputusan
b.mengharuskan pegawai federal bertanggungjawab atas hasil
c.memberi pegawai alat yang dibutuhkan pada pekerjaan mereka
d.meningkatkan kwalitas kehidupan kerja
e.membentuk kemitraan manajemen dan pekerja
f.menekankan kepemimpinan
4.melihat dan mengembalikan pada aspek fundamental, antara lain:
a.membatasi hal yang tidak dibutuhkan
b.mengumpulkan lebih banyak hasil
c.menginvestasikan produktifitas yang lebih besar
d.merekayasa ulang program untuk memotong biaya.
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tata Negara
Hukum jika dilihat dari isinya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: hukum publik (hukum negara) dan hukum sipil (hukum privat/perdata). Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara masuk dalam ruang lingkup hukum publik.
Hukum Tata Negara (HKN) adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarki) yang selanjutnya menegaskan wilayahnya dan lingkungannya dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasai) dari masyarakat hukum itu beserta susunan, wewenang, ikatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu (Prof. Van Vollenhoven).
Tata Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata pemerintahan berasal dari bahasa Belanda Administratief Recht. Jika diterjemahkan secara literlijke berarti Hukum Administraso Negara-
Ada tiga arti administrasi negara:
1.sebagai paratur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara.
2.sebagai fungsi atau sebagai aktifitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan, artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
3.sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.
Peraturan Perundang-Undangan
Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang, PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).
PP (Peraturan Pemerintah)
Perda (Peraturan Daerah)
Peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya berlaku bagi manusia individu saja, melainkan juga mengikat anggota-anggota masyarakat seluruhnya hingga menciptakan keadaan yang teratur. Peraturan-peaturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat adalah terwujud ketenteraman dan ketertiban disebut norma (kaidah), yang antara lain terdiri atas:
Norma agama
Norma kesusilaan
Norma kesopanan
Norma hukum yaitu pedoman bagi-bagi setiap orang yang melapisi segala macam peraturan yang terdapat dalam undang-undang.
Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingakah laku manusia dalam bermasyarakat yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya: norma hukum pidanan yang melarang orang membunuh.
Ciri-Ciri Negara Hukum:
Pengakuan dan perlindungan atas hak azasi manusia
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Menurut isinya hukum dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu:
1.hukum publik
2.hukum privat
yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara:
1.negara dengan orang (hukum pidana)
2.negara dengan bagian-bagiannya (pemerintah pusat dengan daerah dan hukum tata negara)
3.negara yang satu dengan negara yang lain (hukum internasional)
4.pejabat pemerintah yang satu dengan yang lain mengenai segala tugas kewajiban dalam waktu mereka sedang melakukan pekerjaan (hukum administratif)
sementara yang dimaksud dengan hukum sipil (private) adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain:
1.hukum sipil (private dalam arti luas meliputi hukum perdata dan perniagaan)
2.hukum sipil dalam arti sempit adalah hanya meliputi hukum perdata.
Perbedaan antara hukum private dan hukum public adalah bahwa dalam hukum private adalah mengatur hubungan antara orang dengan orang sementara dalam hukum public mengatur antara orang dengan pemerintah
PERTEMUAN MINGGU KETIKA
HUKUM INTERNATIONAL
a. Pengertian
Hukum Internasional adalah keseluruhan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang menentukan sampai dimana jauhnya sesuatu negara harus mengindahkan adanya negara lain. Dengan kata lain, perkataan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain atau hubungan-hubungan antar warga negara dari negara yang satu dan warga dari negara yang lain.
Menurut prof. Prancois
Hubungan internasional adalah sejenis hukum, memuat norma-norma hukum yang mengatur tata tertib masyarakat internasional. Norma-norma itu sama seperti norma hukum lainya, akar dasarnya terdapat dalam dasar kesusilaan manusia.
b. Pembagian Hukum Internasional
1. Hukum Tantra (publik) Internasional
a). Pengertian
Hukum Tantra (Publik) Internasional adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa tantra (publik) internasional. Dengan perkataan lain Hukum Tantra (Publik) Internasional adalah hukum antar negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan yang lain dalam hubungan internsional. Hukum tantra internasional tidak meliputi bidang hukum perdata internasional dan hukum pidana internasional.
Hukum publik internasional mulai timbul saat munculnya subjek hukum yang utama yaitu: negara (mungkin dulu belum berbentuk negara nasional seperti sekarang), misalnya negara kerajaan atai negara kota yang dikenal ada zaman yunani kuno.
Kira-kira tahun 3000 sm telah dibuat suatu perjanjian Eannatum, raja lagash di Mesopotamia dengan sebuah negara kota lainnya di Mesopotamia, yaitu Umma, perjanjian ini mengatur perbatasan diantara kedua negara tersebut yang ditandai dengan tapal batas peletakan batu.
Perkembangan selanjutnya hukum internasional dapat dilihat setelah perang dunia I (PD) melalui perjanjian Vesailes pada tahun 1919 dengan didirikanya liga bangsa-bangsa, hal ini sebagai upaya mencegah supaya tidak terjadi lagi perang. Tapi kenyataannya hal ini gagal terbukti dengan berlangsungnya PD II yang kemudian setelah selesai PD II di bentuk kembali lembaga internasional yang maksudnya untuk mencegah terjadinya perang dan mempromosikan perdamaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa walaupun sudah dibentuk sebagai organisasi internasional yang membidangin banyak hal sampai sekarang ternyata belum berhasil sepenuhnya menjalankan misinya. Seperti pada abad ke dua puluh masih ada perang dingin diantara dua kekuatan besar yaitu rusia (blok komunis) dan Amerika (blok liberalis kapital). Sampai sekarang juga msih banyak persengketaan dan konflik antara negara yang tidak kunjung selesai seperti kasus palestina yang masih bersengketa dengan israel begitu juga antara pakistan dengan india dan yang tidak kalah penting adalah amerika mengobarkan perang diluar negaranya seperti di afganistan dan irak yang mereka klaim untuk mewujudkan demokratisasi.
b). Subjek Hukumnya
1)Negara
2)Negara gereja/tahta suci vatikan
3)Palang Merah Internasional
4)Pemberontak, kelompok pejuang pembebasan nasional dan pihak dalam sengketa. (dalam hal ini penting status dari pemberontak karena pengakuan dari dunia internasional akan existensi pemberontak penting apakah mereka berjuang dijalur yang benar.)
5)Pribadi kodrati/individu (hanya dalam hukum publik tertentu)
c). Sumber Hukumnya
1)Perjanjian internasional, baik yang umum maupun yang khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang berselisih.
2)Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. (adanya kekebalan diplomatik bagi para diplomat atau utusan dari suatu negara)
3)Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
4)Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan.
d). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
salah satu organisasi internasional sebagai subjek hukumnya adalah PBB.
1. tujuan PBB
a.Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional
b.Memajukan persahabatan antar bangsa
c.Memajukan kerjasama dibidang ekonomi, sosial budaya dan perikemanusiaan serta memajukan penghargaan hak azasi manusia.
2. untuk mencapai tujuan di atas maka PBB berpegang teguh pada azas-azas:
a.Persamaan kedaulatan
b.Jaminan atas hak-hak anggota dan kesetiaan untuk memenuhi kewajiban
c.Penyelesaian perselisihan secara damai (multilateral tidak seperti aksi-aksi unilateral (sepihak) yang dilancarkan oleh amerika serikat ke afganistan dan irak)
d.Menghindari penggunaan kekerasan
e.Ketaatan anggota kepada pigam PBB
f.PBB menghindari campur tangan dalam urusan negeri suatu negara.
3. Alat Kelengkapan Utama PBB
a.Majelis umum
b.Dewan keamanan
c.Dewan ekonomi dan sosial
d.Dewan perwalian
e.Mahkamah internasional
f.sekretariat
2. Hukum Perdata Internasional (HPI)
a). Pengertian
Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara sesuatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
Hukum perdata internasional muncul ketika ada hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, sebagai contoh adalah bagaimana diatur hubunan dagang antara satu warga negara dengan warga negara lainya.
b). Sumber Hukumnya
1.prinsip hukum umum (misalnya azas pacta sunsevanda). Janji yang dibuat oleh dua pihak yang kemudian mengikat kedua dalam berhubungan. Azas abus de droit (penyalahgunaan hak)
2.hukum kebiasaan (kebiasaan yang diterima sebagai hukum)
3.traktat
4.peraturan perundang-undangan
5.yurisprudensi (keputusan hak nasional maupun internasional, keputusan lembaga arbitrase internasional
6.doktrin
3. Hukum Pidana
1. Hukum Pidana Materiil
a. pengertian dan pembangiannya
hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan pidana (hukuman).
Yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah:
1.badang dan pengaturan perundang-undangan, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, UU, pemerintah dan sebagainya, pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang bertugas.
2.kepentingan hak tiap manusia, yaitu jiwa, raga/tubuh,kemerdekaan, kehormatan dan hak milik.misalnya
- terhadap jiwa : pembunuhan
- terhdap tubuh : penganiayaan
- terhadap kemerdekataa : penculikan
- terhadap kehormatan : penghinaan
- terhadap milik : pencurian
Beda pelanggaran dan kejahatan:
pelanggaran: mengenai hal-hal kecil/ringan yang diancam dengan hukum denda, misalnya sopir tidak membawa SIM, bersepeda dimalamhari tanpa lampu
kejahatan: mengenai soal-soal yang besar, seperti penghinaan, pencurian, penbunuhan dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan merupakan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Tujuannya adalah untuk menjaga tertibnya, diturutnya peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusaknya atau mengganti kerugian yang disebabkan.
Menurut pasal 10 KUHP hukuman/pidana itu terdiri:
1.pidana pokok (utama)
a.pidana mati
b.pidana penjara (seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun minimal satu tahun)
c.pidana kurungan
d.denda
2.pidanan tambahan
a.pencabutan hak –hak tertentu
b.perampasan barang-barang tertentu
c.pengumuman putusan hakim
hukum pidana yang ada di indonesia sekarang adalah hukum pidana tertulis da terkodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. pembagian hukum pidana
1.hukum pidana objektif (jus punale) semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam denga hukuman yang bersifat siksaan, hukum pidana objektif dapat dibagi menjadi:
a.hukum pidana materiil:mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum.
b.Hukum pidana formal: hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksaaan hukum pidanan materiil)
2.hukum pidana subjektif (jus puniendi): hak negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.
3.hukum pidana umum: hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun juga seluruh indonesia) kecuali anggota ketenteraan.
4.hukum pidana hukum
5.hukum pidana khusus: hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contoh:
a.hukum pidana militer: berlaku khusus untuk anggota militer
b.hukum pidana pajak: berlaku untuk wajib pajak
II. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara)
a. pengertian dan sumbernya:
hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana, jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan itu.
Dalam hukum acara pidana pihak penguasalah yang mengambil inisiatif beracara. Bukan pihak-pihak yang bersangkut dalam pelanggaran itu, melainkan penguasa (yakni alat penuntut umum atau jaksa).
Tetapi dalam beberapa kejahatan tertentu pihak penguasa baru bertindak sesudah ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan sendiri, misalnya:
1.dalam kejahatan yang melanggar kesusilaan pasal 284, 287 dan lain-lain dalam KUHP
2.kejahatan yang berupa penghinaan pasal 319 dan sebagainya KUHP
3.kejahatan terhadap saudara sendiri seperti pencurian pasal 367 dalam KUHP
sumber terpenting dari hukum acara pidana adalah undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana yang sebelumnya berlaku peraturan hindia belanda yaitu reglemen indonesia yang diperbaharui yang sudah tidak sesuai lahi dengan cita-cita hukum indonesia.
PERTEMUAN MINGGU KE EMPAT
TRANSFORMASI MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Menurut Fahmi Mut’hi ada empat aspek dalam tranformasi manajemen:
1.merumuskan kembali konsep perusahaan.
2.restrukturisasi perusahaan.
3.revitalisasi organisasi.
4.memperbaharui jiwa dan semangat orang dalam organisasi.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara
1.Persero/PT (Perseroan Terbatas): Perusahaan yang mencari keuntungan dan harus memberikan deviden dan pajak kepada pemerintah disamping mengembang misi-misi yang dibebankan.
2.Perum (Perusahaan Umum): Perusahaan yang membiayai usahanya sendiri dan tidak perlu dituntut untuk mendapatkan perkembangan.
3.Perjan (Perusahaan Jawatan): Perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan pihak manajemen hanya mengelola.
Tujuan Badan Usaha Milik Negara
2.memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara.
3.mengadakan pemungutan data atau keuntungan bagi negara.
4.menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi.
5.menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
6.turut aktif memberikan sumbangan kepada sektor swasta, khususnya golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.
Permasalahan Badan Usaha Milik Negara
2.ketidakjelasan misi, tujuan dan peran Badan Usaha Milik Negara.
3.kemandirian yang lemah dan profesionalisme yang kurang memadai.
4.daya saing yang rendah.
5.budaya perusahaan yang kurang mantap.
6.mutu produk dan kwalitas pelayanan yang kurang bersaing.
7.sistem manajemen yang kurang efektif.
8.teknologi yang digunakan umumnya kurang efisien.
9.intervensi yang tinggi dari pemerintah.
10.sumber Daya Manusia yang kurang berkwalitas.
Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1.perbaikan manajemen melalui profesionalisme dan transformasi manajemen.
2.peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
3.deregulasi dan debirokratisasi.
4.restrukturisasi perusahaan.
5.privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kwalitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh karena itu faktor SDM sangatlah menentukan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Sedangkan untuk menghasilkan SDM yang berkwalitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang mampu untuk memperdayakan tenaga kerjannya sedemikian rupa agar jadi lebih produktif dan profesional.
Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan melakukan pembelajaran individu, pembelajaran kelompok dan pembelajaran organisasi. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan kwalitas SDM Badan Usaha Milik Negara dapat ditingkatkan dan yang lebih penting adalah dapat meminimalkan sesegera mungkin ketidakefisienan yang selama ini mejadi sorotan publik terhadap sumber daya manusia BUMN yang ada.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan dalam bidang sumber daya manusia antara lain disebabkan:
1.SDM kurang profesional, karena rekruitmen tidak didasarkan pada keahlian.
2.kadang hanya merupakan tempat untuk mengakomodasikan birokrat pemerintah yang tidak mempunyai jabatan.
3.terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga mereka menjadi tidak efisien dan efektif.
4.kompensasi atau insentif yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan pada jenis kegiatan usaha yang sama.
5.kurangnya rasa disiplin pegawai, sebagaimana yang terjadi umumnya pada pegawai negeri. Padahal budaya disiplin ini juga merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan.
20 attributes Aggregation scheme leading to the final evaluation
Attributes Areas Macro-areas Final evaluat.
x1: GDP per capita Economics
Economics and Human capital
Well-being
Measure-ment
x2: Rate of unemployment
x3: Gini index Economic inequality
x4: Income share held by the poorest 20% of population
x5: Adult literacy rate Human capital
x6: School enrolment rate (%) (primary education)
x7: School enrolment rate (%) (secondary education)
x8: Difference in adult literacy rate Gender discrimina-tion
Gender discrimina-tion and Health
x9: Difference in school enrolment rate
x10: Difference in life expectancy
x11: Infant mortality rate Health
x12: Life expectancy at birth
x13: CO2 emission
Environ-ment
Environ-ment,
Rights and
Safeness
x14: percentage of territory covered by forest
x15: Density of population
x16: Synthesis of polity scores and political rights (World Bank indicator) Rights
x17: Subjective judgment of rights
x18: Crimes against the person (% of population)
Safeness
x19: Crimes against the patrimony (% of population)
x20: Subjective judgment of safeness
Threshold values below which a Country is considered deprived with respect to the particular attribute
Attributes Countries
Western Central-Eastern
x1: GDP per capita (in $ PPP) 22,000 9,000
x2: Rate of unemployment (%) 6% 7%
x4: Income share held by the poorest 20% of population 6% 7%
x5: Adult literacy rate 93% 99%
x6: School enrolment rate (primary education) 97% 99%
x7: School enrolment rate (secondary education) 96% 89%
x8: Difference (of percentages) in adult literacy rate 3% 0%
x9: Difference (of percentages) in School enrolment rate (primary) 3.3% 3%
x10: Difference in life expectancy (years) 7 11
x11: Infant mortality rate (%) 0.004 0.015
x12: Life expectancy at birth (years) 78 71
x13: CO2 emission 700,000 265,000
x14: percentage of territory covered by forest 35% 25%
x16: Synthesis of polity scores and political rights (scale 1 – 10) 4 6
x18: Crimes against the person (% of population) 1% 1%
x19: Crimes against the patrimony (% of population) 10% 9%
Functional forms and parameter values of the partial evaluation functions after the first aggregation step; suffix “w” indicates the form used for the Western Countries and suffix “e” for the Central-Eastern ones.
Economics
VPw11(x1 , x2 ) = 0.60 Vw1 + 0.43 Vw2 – 0.03 Vw1 Vw2
VPe11(x1 , x2 ) = 0.60 Ve1 + 0.43 Ve2 – 0.03 Ve1 Ve2
Inequality
VPw12(x3 , x4) = 0.45 Vw3 + 0.45 Vw4 + 0.10 Vw3 Vw4
VPe12(x3 , x4) = 0.45 Ve3 + 0.45 Ve4 + 0.10 Ve3 Ve4
Human capital
VPw13(x5 , x6, x7) = 0.42 Vw5+ 0.35Vw6+ 0.26Vw7 –
+ 0.02Vw5 Vw7 - 0.01Vw5Vw7
VPe13(x5 , x6, x7) = 0.39Ve5 + 0.37Ve6 + 0.17Ve7 +
+ 0.03Ve5 Ve6+ 0.01Ve5 Ve7 + 0.02Ve6 Ve7
Gender discrimination
VPw14(x8, x9,x10) = 0.32 Vw8 + 0.32 Vw9 + 0.33 Vw10 +
+ 0.01 Vw8 Vw9 - 0.01 Vw8 Vw10 +
+ 0.05Vw9 Vw10 – 0.01Vw9 Vw9 Vw10
VPe14(x8, x9,x10) = 0.27 Ve8 + 0.30 Ve9 + 0.38Ve10 +
– 0.01 Ve8 Ve9 + 0.03 Ve8 Ve10 + 0.03Ve9 Ve10
Functional forms and parameter values for the partial evaluation functions after the second aggregation step; suffix “w” indicates the form used for the Western Countries and suffix “e” for the Central-Eastern ones.
Economics and Human capital
VPw21 = 0.21VPw11 + 0.30VPw12 + 0.36VPw13 + 0.04VPw11VPw12 +
+ 0.05VPw11VPw13 + 0.05VPw12VPw13 + 0.01VPw11VPw12VPw13
VPe21 = 0.24VPe11 + 0.33VPe12 + 0.34VPe13 + 0.01VPe11VPe12 +
+ 0.03VPe11VPe13 + 0.06VPe12VPe13
Gender discrimination and Health
VPw22 = 0.40VPw14 + 0.46VPw15 + 0.14 VPw14VPw15
VPe22 = 0.38VPe14 + 0.46VPe15 + 0.17 VPe14VPe15
Environment, Rights and Safeness
VPw23 = 0.25VPw16 + 0.35VPw17 + 0.34VPw18 + 0.01VPw16VPw17 +
+ 0.01VPw16VPw18 + 0.04VPw17VPw18
VPe23 = 0.19VPe16 + 0.29VPe17 + 0.38VPe18 + 0.02VPe16VPe17 +
+ 0.07VPe16VPe18 + 0.05VPe17VPe18
BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERTEMUAN SELANJUTNYA
PRIVATISASI
Selling state owned campany (all or a part) into private hands
Privatisasi dapat diartikan:
1.Sempit: pengalihan asset dan control pemerintah, sebagian atau keseluruhan kepada sector swasta.
2.Luas: mencakup:
1.pengalihan peranan pemerintah ke sector swasta dalam hal salah satu atau kombinasi dari:
a.Kepemilikan
b.Pembiayaan
c.Pelaksanaan produksi
d.Manajemen
e.Lingkungan bisnis
2.pemindahan pemilikan dari pemerintah ke swasta
a.apakah kompetisi meningkat
b.apakah hutang pemerintah turun
c.kepuasan konsumen naik
d.prospek usaha baik
3.deregulasi ekonomi
4.liberalisasi pasar
privatisasi menggejalan di akhir 1970 an (awal 1980 an), usaha-usaha yang diprivatisasi telepon di Argentina dan Mexico, tekstil dan semen di Pakistan, tembakau, telepon dan kreta api di Jepang, baja di Inggris dan hampir seluruh bisnis Negara, bahkan termasuk penjara di Amerika.
LATAR BELAKANG
Proteksi dan kontrol pemerintah atas persaingan pasar, dirasakan telah merusak mekanisme pasar (distorsi pasar) sehingga menimbulkkan high cost economy
HIGH COST ECONOMY
1.dayasaing ekonomi nasional turun
2.growth investasi turun
3.pengangguran meningkat
TUJUAN PRIVATISASI
1.mendorong persaingan yang sehat, melalui mekanisme pasar
2.menurunkan ’’High Cost Economy’’
3.meningkatkan daya saing ekonomi nasional
4.mendorong pertumbuhan investasi
5.growth economy
6.menambah lapangan kerja
PRO-KONTRA PRIVATISASI
ALASAN PRO KEPADA PRIVATISASI
1.effisiensi
2.memperbaiki struktur anggaran
3.
ALASAN KONTRA KEPADA PRIVATISASI
1.effisiensi tidak mengenal asset effisiensi bukan masalah ownership tetapi manajemen jadi cukup dengan privatisasi manajemen.
2.penjualan asset BUMN, mengurangi future income bagi negara dalam jangka panjang.
3.mengurangi fungsi sosial dan stabilisator pemerintah
hal di atas lebih dilihat dari segi ekonomi
1. privatisasi menjurus ke kapitalis, yang kuat makin kuat yang lemah makin lemah, kurangnya perhatian pada aspek sosial
2.mengalihkan monopoli dari negar ke swasta, karena individu adalah ratinal utily maximazer maka akibatnya bisa lebih parah.
PROSEDUR PRIVATISASI
Tidak ada yang standar,tergantung dari masing-masing negara.
Contoh prosedur dan proses privatisasi (di Prancis)
1.perlu perangkat hukum yang jelas diterapkan secara transparan dan
2.dibentuk komite khusus
3.mengutamakan ’’national interest’’
-karyawan
-melarang atau membatasi kepemilikan asing
-membentuk stable shareholder group seperti institusional investor untuk menjaga stabilits harga saham.
METODE PRIVATISASI
1.penawaran umum perdana di pasar modal (initial public Offering-IPO)
2.direct placement
-finacial investor
-sttategic investor
1.obligasi konversi
2.management buy out dan employee buy out
3.regional government buy out
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
1.kerangka regulasi: membuat pedoman dan kebijakan yang mengatur perilaku perusahaan
-kebijakan harga dan standar kualitas
-pengawasan atas praktek-praktek bisnis
-peraturan perlindungan konsumen
-peraturan keselamatan kerja
-publice service obligation
1.kerangka prosedur yang transparan
- seleksi mitra bisnis
2.jaring pengaman sosial, untuk mengulangi dampak sosial dari privatisasi dilakukan dengan langkah langkah
-menghindari PHK
-program pensiun dini bagi pegawai yang mendekati usia pensiun
-kompensasi yang adil jika PHK tak terhindarkan
TRANSFORMASI MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Menurut Fahmi Mut’hi ada empat aspek dalam tranformasi manajemen:
1. Merumuskan kembali konsep perusahaan.
2. Restrukturisasi perusahaan.
3. Revitalisasi organisasi.
4. Memperbaharui jiwa dan semangat orang dalam organisasi.
Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara
1. Persero/PT (Perseroan Terbatas): Perusahaan yang mencari keuntungan dan harus memberikan deviden dan pajak kepada pemerintah disamping mengembang misi-misi yang dibebankan.
2. Perum (Perusahaan Umum): Perusahaan yang membiayai usahanya sendiri dan tidak perlu dituntut untuk mendapatkan perkembangan.
3. Perjan (Perusahaan Jawatan): Perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan pihak manajemen hanya mengelola.
Tujuan Badan Usaha Milik Negara
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara.
2. Mengadakan pemungutan data atau keuntungan bagi negara.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi.
4. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan sumbangan kepada sektor swasta, khususnya golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.
Permasalahan Badan Usaha Milik Negara
1. Ketidakjelasan misi, tujuan dan peran Badan Usaha Milik Negara.
2. Kemandirian yang lemah dan profesionalisme yang kurang memadai.
3. Daya saing yang rendah.
4. Budaya perusahaan yang kurang mantap.
5. Mutu produk dan kwalitas pelayanan yang kurang bersaing.
6. Sistem manajemen yang kurang efektif.
7. Teknologi yang digunakan umumnya kurang efisien.
8. Intervensi yang tinggi dari pemerintah.
9. Sumber Daya Manusia yang kurang berkwalitas.
Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara
1. Perbaikan manajemen melalui profesionalisme dan transformasi manajemen.
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Deregulasi dan debirokratisasi.
4. Restrukturisasi perusahaan.
5. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
Kwalitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh karena itu faktor SDM sangatlah menentukan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Sedangkan untuk menghasilkan SDM yang berkwalitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang mampu untuk memperdayakan tenaga kerjannya sedemikian rupa agar jadi lebih produktif dan profesional.
Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan melakukan pembelajaran individu, pembelajaran kelompok dan pembelajaran organisasi. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan kwalitas SDM Badan Usaha Milik Negara dapat ditingkatkan dan yang lebih penting adalah dapat meminimalkan sesegera mungkin ketidakefisienan yang selama ini mejadi sorotan publik terhadap sumber daya manusia BUMN yang ada.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan dalam bidang sumber daya manusia antara lain disebabkan:
1.SDM kurang profesional, karena rekruitmen tidak didasarkan pada keahlian.
2.Kadang hanya merupakan tempat untuk mengakomodasikan birokrat pemerintah yang tidak mempunyai jabatan.
3.Terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga mereka menjadi tidak efisien dan efektif.
4.Kompensasi atau insentif yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan pada jenis kegiatan usaha yang sama.
5.Kurangnya rasa disiplin pegawai, sebagaimana yang terjadi umumnya pada pegawai negeri. Padahal budaya disiplin ini juga merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan.
GARIS BESAR MANAJEMEN ASET NEGARA
PENGERTIAN ASET NEGARA
1. Negara Pengertian atau batasan ”Negara” dalam kata ”Barang Milik Negara (BMN)” adalah Pemerintah RI, dalam arti kementerian negara/lembaga. Pengertian lembaga adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 17/2003, yaitu lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.
2. Barang Milik Negara (BMN) Yang dimaksud BMN sesuai dengan pasal 1 butir 10 UU No 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada kementerian/lembaga, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkanstatusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan terhadap BMN yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini.
Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lingkup pengelolaan barang milik negara meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatn, pemeliharaan (pengamanan), penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan.
Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN. Sedangkan untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai BMN. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara
YANG TERMASUK ASET NEGARA
1. Bangunan Milik Negara harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib (Pasal 49 ayat (2) UU No. 1/2004).
2. Khusus untuk tanah dan bangunan (pasal 49 ayat (3)) apabila tidak dimanfaatkan untuk menunjang Tupoksi wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan.
PERATURAN YANG MENGATUR ASET NEGARA
Pernahkah Anda tahu berapa jumlah kekayaan negara kita? Untuk sementara simpan dulu rasa penasaran Anda. Karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Inilah gambaran umum negeri yang sering digambarkan sebagai sepotong surga didunia. Seolah-oleh kaya, tetapi tidak ada isinya. Seperti aset para pengutang BLBI yang disetor ke BPPN. Seolah-olah besar dan mampu menutup hutangnya. Namun ketika dihitung sebenarnya nilai sudah jatuh ke jurang.
Sebenarnya dengan keluarnnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 01 tahiun 2004 tentang Perbendaharaan Negara posisi kekayaan negara semakin baik. Namun demikian untuk menindaklanjuti pengelolaan kekayaan negara agar lebih profesional perlu aturan tersendiri sebagai bagain dari upaya empowering profesional management dibidang pengelolaan kekayaan negara. Mengingat fungsi strategisnya pengelolaan kekayaan negara berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Paling tidak ada dua fungsi strategis pengelolaan kekayaan negara yaitu fungsi pelayanan dan fungsi budgeter. Fungsi pelayanan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya kantor KPPN, yaitu untuk melayani bendahara atau pihak ketiga dalam mengajukan pembayaran. Sedangkan fungsi budgeter dibagi dua yaitu pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah. Pemindahtanganan seperti penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara. Khusus untuk fungsi budgeter perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian negara seperti hilangnya barang milik negara akibat terjadinya pemanfaatan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah dalam jangka waktu panjang misalnya 30 tahun.
Setiap tahap pengelolaan mempunyai aturan tersendiri yang harus dipatuhi. Demikian juga akan banyak bersinggungan dengan aturan lain berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Sebagai contoh pada saat pengadaan barang akan menggunakan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Keppres No. 80 tahun 2003. Kepemilikan barang ini juga akan berkaitan dengan legalitas yang menunjukan bukti-bukti sah atas kepemilikan barang tersebut. Belum lagi untuk mengetahui nilai kekayaan negara tentu diperlukan kompetensi akuntansi untuk melakukan apraisal baik nilai buku ataupun nilai pasar sekarang.
Pengelolaan kekayaan negara merupakan pekerjaan besar. Melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ahli pengadaan barang/jasa (procurement analyst), hukum, akuntasi, dan appraisal (penilai). Pantaslah kalau Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara didukung oleh sumber daya manusia yang punya kompetensi baik. Apalagi untuk mengelola kekayaan negara dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) di beberapa BUMN atau bahkan di perusaan swasta.
FUNGSI STATEGIS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
Mengingat fungsi strategisnya pengelolaan kekayaan negara berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Paling tidak ada dua fungsi strategis pengelolaan kekayaan negara yaitu
fungsi pelayanan, Fungsi pelayanan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya kantor KPPN, yaitu untuk melayani bendahara atau pihak ketiga dalam mengajukan pembayaran.
Sedangkan fungsi budgeter dibagi dua
1. pemanfaatan, Pemanfaatan berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah.
2. Pemindahtanganan seperti penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara.
Khusus untuk fungsi budgeter perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian negara seperti hilangnya barang milik negara akibat terjadinya pemanfaatan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah dalam jangka waktu panjang misalnya 30 tahun.
Fungsi strategis ini membuat rawan konflik kepentingan seperti penguasaan barang milik negara oleh pihak ketiga secara tidak sah. Atau pendudukan tanah kosong milik negara oleh masyarakat. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut perlu dibuatkan aturan main yang jelas dan komprehensif. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah disebutkan barang milik negara adalah barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN/APBD atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut UU Keuangan Negara kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah
SEJARAH TERBENTUKNYA BPPN (aset sekitar 669 triliun)
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN.
Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok
untuk penyehatan perbankan, Bambang Subianto menangani tak kurang dari 54 bank. Empat bank BUMN yaitu Bank Bumi Daya, Bank Export Import, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia dimerger jadi Bank Mandiri.dana disuntikkan sekitar 50 triliun untuk menyehatkan erbankan tersebut
penyelesaian aset bermasalah dan kredit bermasalah Cara kerjanya dengan cara Bersamaan dengan kesepakatan itu, BPPN bersama pemilik bank membentuk perusahaan induk untuk mengelola penjualan aset, misalnya saja PT. Holdiko Perkasa untuk aset Soedono Salim atau PT. Tunas Sepadan Investama bagi Sjamsul Nursalim.
mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.
Karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.
KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN BPPN dan BERAKHIRNYA MASA KERJA BPPN 27 pebruari 2004
Ketika BPPN dibubarkan, uang negara yang telah dikucurkan kepada perbankan senilai Rp 699,9 triliun menyusut menjadi menjadi Rp 449,03 triliun, karena sebagian asset merupakan aset busuk yang nilainya digelembungkan para pemiliknya (debitor). Dari semua ini BPPN berhasil mengembalikan kepada negara Rp 172,4 triliun, sisanya menguap begitu saja.
PROSES DARI BPPN KE PPAN
Menurut Kwik, ketidakberhasilan BPPN mengembalikan ongkos krisis yang sudah dikeluarkan negara untuk menyehatkan bank yang kolaps tidak lepas dari adanya unsur korupsi, dan kolusi serta nepotisme di kalangan orang BPPN sendiri. Dari dana yang dikucurkan sebesar Rp 430 triliun oleh negara, BPPN hanya mampu mengembalikan 28 persennya saja. "Karena itu yang mimpin lembaga penggantinya harus orang bersih," tegasnya.
Kwik menilai pembubaran BPPN hari ini merupakan langkah yang tepat ditempuh pemerintah. Pasalnya, lembaga yang dibentuk pada 1999 itu memang direncanakan hanya berfungsi sementara waktu saja. Saat pembentukan, pemerintah berharap BPPN bisa kembali menyehatkan bank dan menuntaskan persoalan yang melilit bank-bank sakit itu. "Nyatanya pekerjaannya tidak tuntas," katanya.
Dengan bubarnya BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan. Nantinya, Menteri Keuangan akan menetapkan penggunaan kekayaan negara yang tidak terkait dengan perkara untuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian persero di bidang pengelolaan aset -berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan.
Aset yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan akan ditangani tim pemberesan BPPN. Aset yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani panitia urusan piutang negara. Lalu, hasil penanganan akan disampaikan kepada Menteri Keuangan yang selanjutnya digunakan untuk dikelola persero, diserahkan kepada panitia urusan piutang negara atau dimanfaatkan pemerintah
BERAKHIRNYA BPPN
Segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang di kelola oleh menteri keuangan
Aset yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan akan ditangani tim pemberesan BPPN. Aset yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani panitia urusan piutang neg
PENGELOLAAN ASET NEGARA OLEH PPAN
Penutupan BPPN sekaligus peresmian lembaga baru, sebagai lembaga yang mengelola aset-aset BPPN terdahulu yang belum selesai dijual. Nilai asset tersebut sekitar Rp 10,817 triliun.
Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ini sudah secara resmi ditetapkan di akhir penutupan BPPN, 27 Februari 2004. Persero ini di bawah payung Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004. PPA didirikan dengan modal dasar Rp 1 triliun dan modal disetor berupa uang tunai dari APBN sebesar Rp 300 miliar. Selain itu disertakan pula inventaris eks BPPN di luar tanah dan bangunan yang nilainya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Dalam kegiatan operasionalnya, PPAN ini melakukan :
penjualan aset properti, saham dan piutang,
penyewaan aset properti,
penagihan utang,
kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan aset,
restrukturisasi atas aset properti, saham, dan piutang untuk meningkatkan nilai asetnya,
serta kegiatan lain yang berkaitan langsung.
Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direktur PPA menjalankan empat fungsi yakni
restrukturisasi aset,
kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan nilai aset,
penagihan piutang dan penjualan aset. Tapi, untuk melakukan penjualan, masih harus menunggu audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap nilai aset yag dialihkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Aset-aset berupa tanah akan dilego melalui sistem langsung dan joint venture (mengajak investor untuk mengelola tanah milik PPA). Di luar itu akan dijual langsung. Dia menjelaskan, PPA akan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dengan program joint venture.
Latar Belakang Pendirian Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPA)
27 Februari 2004 Bersamaan dengan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),dibentuklah Perusahaan Pengelola Aset Negara, lembaga baru pengelola aset negara yang belum tuntas diselesaikan oleh BPPN
24 Maret 2004 PPA resmi diizinkan untuk merestrukturisasi dan menjual aset-aset yang dialihkan dari BPPN, sesuai Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan Direktur Utama PT PPA. Perusahaan dengan modal dasar senilai Rp 1 triliun dan modal awal tunai senilai Rp 300 miliar itu, dikepalai oleh mantan Deputi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bidang Asset Management Credit (AMC) Mohammad Syahrial.
Berdasarkan perjanjian antara Departemen Keuangan dengan PPA, aset-aset yang dikelola PPA meliputi aset kredit atau piutang hak tagih terhadap debitur baik yang telah maupun yang belum direstrukturisasi. Selain itu, aset lainnya seperti saham bank dan nonbank serta aset properti berupa tanah atau bangunan.
Pengurusan lembaga (PPAN dikelola oleh)ini akan dilakukan
tujuh orang anggota direksi dan diawasi oleh tujuh anggota komisaris. Direktur Utamanya sendiri adalah mantan Deputi Ketua BPPN Bidang Aset Manajemen Kredit, Mohammad Syahrial. Sementara anggotanya, Raden Pardede, Wandhy Wira Riady, Emma Sri Martini, Rachmat Saptaman, Ananda, dan Khrisna Daswara.
Sedangkan Komisaris Utamanya adalah Sekretaris Meneg BUMN, Bacelius Ruru. Anggota komisarisnya Lambock V. Nahattands, Hadiah Herawatie, M.A. Erwin Mappaseng, Machfud Sidik, Luthfi I. Naoetion, dan Taufik Mappaenre Maroef. Selain itu, ada juga Kepala Satuan Kerja Audit Internal adalah Parlien Andriyati.
ASET NEGARA BEDA DENGAN ASET BUMN DITEGASKAN OLEH MA
Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan mengenai pemisahan aset negara dengan aset perusahaan milik negara. Ini berarti, manajemen bank-bank badan usaha milik negara dapat menyelesaikan kredit seretnya. "Mahkamah Agung memutuskan, piutang BUMN bukan lagi dianggap sebagai piutang negara," kata Said kepada pers di kantornya, Jumat (25/8).
Said mengatakan, ini artinya bank-bank pelat merah itu dapat menyelesaikan piutang seret (kredit seret) yang dialaminya berdasarkan mekanisme korporasi. Seperti diketahui, bank-bank pelat merah selama ini mengeluhkan rumitnya prosedur penyelesaian kredit seret karena harus mendapat izin dari menteri, presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya, kredit seret itu semakin lama semakin menumpuk. Provisi yang disediakan bank semakin membesar dan menggerogoti aset sehat perusahaan.
Pernahkah Anda tahu berapa jumlah kekayaan negara kita? Untuk sementara simpan dulu rasa penasaran Anda. Karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Inilah gambaran umum negeri yang sering digambarkan sebagai sepotong surga didunia. Seolah-oleh kaya, tetapi tidak ada isinya. Seperti aset para pengutang BLBI yang disetor ke BPPN. Seolah-olah besar dan mampu menutup hutangnya. Namun ketika dihitung sebenarnya nilai sudah jatuh ke jurang.
Ketidakmampuan menghitung aset negara ini berkaitan erat dengan belum lengkapnya data barang milik negara sehingga tidak bisa menyusun data base. Inventarisasi barang milik negara selama ini kurang berjalan seperti yang diharapkan. Persoalan lain yang cukup menghambat adalah belum adanya persamaan persepsi dalam pengelolaan barang milik negara dan belum memadainya peraturan. Saat ini peraturan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara berupa KMK No. 18/KMK.018/1999, KMK No. 470/KMK.01/1994, KMK No. 350/KMK.03/1994
SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA
UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
Mata Kuliah: Sistem Administrasi Indonesia
Bobot Kredit: 3 SKS
Sifat: Wajib Untuk Jurusan Adminstrasi Negara
Dosen: Drs. Syaifudin,M.Si/Sahruddin,S.IP,MA
I. Tujuan Mata Kuliah:
Untuk memberikan pengetahuan tentang Administrasi Indonesia, melalui pendekatan kesisteman, baik yang menyngkut segi Kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
II. Silabus Perkuliahan
No. Minggu Tema Perkuliahan
1 I Pendahuluan dengan perkenalan, penjelasan SAP dan Pengantar Ringkas kenapa mempeljari sistem administrasi indonesia
2 II Administrasi Negara Indonesia sebagai suatu sistem
3 III Tinjauan Budaya dan Sejarah terhadap Sistem Administasi Indonesia.
4 IV Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara.
5 V Kelembagaan Aparatur Pemerintahan
6 VI Kepegawaian Pemerintahan
7 VII Mid Term Test
8 VIII Ketatalaksanaan Pemerintahan
9 IX Visi Baru Pemerintah dalam Pelayanan Publik
10 X Aparatur Perekonomian Negara
11 XI Pendayagunaan Administrasi Negara dalam Kerangka Pembangunan Nasional
12 XII Otonomi Daerah dan Pembangunan Kelembagaan
13 XIII Teori Administrasi, Kekuatan Politik dan Reformasi Reformasi Pemerintahan
14 XIV Final Term Test
III. Referensi Utama:
1. Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I dan II, Jakarta : Gunung Agung , Tahun 1996.
2.Patricia W. Ingriham, New Paradigms for Government, San Francisco: Bass Publisher, Tahun 1994.
3.Inu Kencana Syafei, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 1997.
4. Priono Djiptoharianto, Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional, Jakarta: FE UI, Tahun 1993.
TEMA-TEMA MAKALAH SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA (dikumpulkan saat UTS)
1.Kelembagaan Aparatur Pemerintahan
2.Kepegawaian Pemerintahan
3.Aparatur Perekonomian Negara
4.Otonomi Daerah dan Pembangunan Kelembagaan
5.Visi Baru Pemerintah dalam Pelayanan Publik
6.Teori Administrasi, Kekuatan Politik dan Reformasi Reformasi Pemerintahan
7.Tinjauan Budaya dan Sejarah terhadap Sistem Administasi Indonesia.
SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA
MATERI PERTAMA
Pengertian Sistem
Sistem secara umum berasal dari bahasa inggris walaupun pada awalnya berasal dari bahasa yunai yaitu terdiri dar kata ‘’syn’’ dan ‘’histania’’ yang berarti to place together (menempatkan bersama).
Selanjutnya diberi penjelasan system is a complex of ideas, principles etc forming a coherent whole, (suatu kumpulan pendapat-pendapat, perinsip-perinsip dan lain-lain, yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain). Dalam advanced learner’s dictionary diberi perjelasan system is group of facts, ideas, beliefts etc arranged in an orderly way; as a sytem of philosophy (sistem adalah kumpulan fakta-fakta, pendapat-pendapat, kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur, seperti sistem filsafat.
Biasanya sistem diartikan sebagai sebagai suatu rangkaian susunan yang saling berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). Jadi sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait mengait antara satu dengan yang lain. Bagian atau anak dari sistem (subsistem), menjadi induk sistem dari rangkaian dari selanjutnya dan sampai menjadi bagian dari yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian dari sistem akan merusak sistem yang lain karena sifatnya yang saling kait mengait dan berkesinambungan.
Dalam rumusan administrasi publik maka ia menjadi suatu sistem dan juga menjadi subsitem yang lebih kecil, sebagai suatu subsistem dia menjadi bagian sistem administrasi dan dan sebagai suatu sistem terdiri atas subsistem yang bagiannya lebih kecil seperti tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan dan lain-lain. Sebagai suatu sistem disamping terkait dengan sistem yang lain seperti sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi juga terkait dengan dan berinteraksi dengan lingkungan hidup, seperti geografi, geologi, flora, fauna bahkan juga kepariwisataan.
Pengertian Administrasi
Secara etimologis, administrasi berasal dari kata ’’ad’’ dan ’’ministrate’’ yang berarti:
- Melayani - mengelola
- Membantu - menjalankan
- Memenuhi - mengatur
- Melaksanakan - mengurus
Defenisi yang sederhana dan mudah dimengerti tentang administasi diberikan oleh Herbert A. Simonn: Administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals (sebagai kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama). Menurut the Liang gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu.
Sementara meurut Hadari Nawawi administrasi adlah kegiatan atau rangkain kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pada hakekatnya pengertian administasi mempunyai prinsip yang sama yang terdiri atas:
a.Kerjasama
b.Banyak orang
c.Untuk mencapai tujuan bersama
Sementara pengertian sempit dari administrasi adalah kegiatan tata usaha, kegiatan sehari-hari dalam perkantoran. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaan administrasi adalah:
a.Pengorganisasin
b.Managemen
c.Tatahubungan
d.Kepegawaian
e.Keuangan
f.Perbekalan
g.Tata usaha
h.Perwakilan
Banyak yang berpendapat managemen adalah bagian dari administrasi atau sebaliknya, pada khakekatnya managemen adalah inti dari administrasi dan administrasi tidak bisa jalan tanpa adanya menagemen yang baik, sementara inti dari managemen adalah kepemimpinan sehingga adminisrasi dapat dijalankan dengan lebih baik. Sama hal dalam sebuah negara yang administrasinya perlu di jalankan oleh managemen yang memiliki strong leaderships. Administrasi pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila mempunyai pemimpin yang kuat tidak plin-plan (mencel-mencel) sehingga arah pemerintahan berjalan dengan baik.
Dalam konteks menjalankan pemerintahan administrasi merupakan jantung dari operasional dari kebijakan yang dibuat, maka tidak salah kalau diamerika yang menjadi pemimpin sebuat pemerintahan disebut dengan administrasi seperti bush administrasi. Sementara di indonesia di sebut dengan pemerintahan seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.
Terkait dengan managemen makan ia mempunyai beberapa fungsi antara lain seperti yang dikemukakan Henry Fayol: Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling.
Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem
Sebagai suatu sistem pada khakekatnya adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannnya merupakan suatu kesatuan yang terintgrasi atau totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Nilai atau peranan suatu sistem akan dipengaruhi oleh nilai atau peranan dari sub-sistemnya. Sebaliknya nilai atau peranan suatu subsistem akan ditentukan oleh nilai atau peranan sistem yang bersangkutan. Suatu sistem bersama dengan berbagai sistem lain yang saling berinteraksi merupakan sub-sistem dari suatu sistem yang lebih besar.
Secara elementer, administrasi terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih, yang bekerjasama melakukan kegiatan tertentu dengan sarana tertentu untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Dengan sendirinya antara manusia, kerjasama, kegiatan, sarana dan tujuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, administrasi merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem administrasi merupakan sistem yang bersifat:
1.abstrak, karena tidak dapat dikenali wujud rupanya. Bandingkan dengan hal yang berupa barang, materi seperti manusia, batu hewan dan bangunan yang langsung bisa dideskripsikan dan wujudnya dapat dilihat dengan jelas.
2.buatan manusia (man made systems), karena dia buatan manusia tentunya mempunyai kelemahan dan tidak terlepas dari berbagai kepentingan dari manusia itu sendiri.
3.terbuka (open systems), karena peka terhadap pengaruh lingkungan, baik sosial maupun fisik. Sebagai sesuatu yang sifatnya terbuka harusw terbuka terhadap sesuatu yang baru dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
4.hidup (living systems), berkembang terus akibatnya sifat terbukanya. Akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ketika dia bersentuhan dengan hal-hal yang baru, dia akan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman itu sendiri sehingga dia tetap bisa dipaka dan berdaya guna tidak menjadi (out of date).
5.kompleks, karena di dalamnya terdapat banyak subsistem, terjadi banyak hubungan antara subsistem antara satu dengan yang lain.
Administrasi negara pada hakekatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dalam abad modern ini adalah kesejahteraan masyarakat. Administrasi negara merupakan spesis atau kehususan dari administrasi sebagai genus, oleh karena itu administrasi negara adalah juga suatu sistem dengan sifat-sifat seperti yang di sebutkan di atas.
Administrasi sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai subsistem antara lain: tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem administrasi berinteraksi dengan berbagai sistem lain seperti sistem politik, ekonomi, sosial budaya, agama, hukum, di samping ekosistem lain seperti geografi, demografi, dan kekayaan alam.
Sistem Administrasi Negara RI (SANRI)
Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah mewujudkan terbentuk NKRI dari Sabang sampai ke Merauke, kemerdekaan bukan merupakan tujuan semata-mata, kemerdekaan baru merupakan pintu pembuka untuk mewujudkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.
Untuk mewujudkan itu maka diperlukan segenap daya dan upaya sehingga tercapai cita-cita nasional, oleh karena itu sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 dalam pengembangan konsepsi SANRI harus dilakukan melalui pendekatan sistem, yang bersifat komprehensif dan terpadu.
Penyempurnaan Administrasi Negara RI
Sebagai sistem, admnistrasi negara indonesia perlu dikembangkan dan disempurnakan dalam berbagai aspeknya, sehingga sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional, maka SANRI senantiasa mampu mengatasi kendala, menjawab tantangan dan memamfaatkan peluang yang timbul baik dalam lingkup nasional, regional dan global. Pengembangan dan penyempurnaan yang terus menerus dilakukan itu, disebabkan antara lain:
1.semakin meningkatnya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik volume maupun intensitasnya.
2.keberhasilan pembangunan telah pula menimbulkan masalah-masalah baru.
3.adanya perkembangan berbagai faktor lingkungan termasuk pula perkembangan dan perubahan dunia international
KELEMBAGAAN APARATUR PEMERINTAH
PERTEMUAN KEDUA
APARATUR PEMERINTAH
Agar aparatur pemerintah dapat berjalan dengan baik maka dalam penyusunannya kelembangaan dibuat asas-asas pengorganisasin, antara lain:
a.Asas kejelasan tujuan
b.Asas pembagian tugas
c.Asas fungsionalisasi
d.Asas pengembangan jabatan fungsional
e.Asas koordinasi
f.Asas kesinambungan
g.Asas kesederhanaan
h.Asas keluwesan
i.Asas akordian/penciutan
j.Asas pendelegasian
k.Asas rentan kendali
l.Asas jalur dan staf
m.Asas kejelasan dalam hierarki
APARATUR PEMERINTAH PUSAT
1.presiden
2.kabinet
3.departemen
4.kantor menteri koordinator
5.kantor menteri negara
6.lembaga-lembaga non departemen
7.lembaga-lembaga lain
8.sekretariat negara
9.kejaksaan
10.TNI dan Polri
11.perwakilan indonesia di luar negeri
APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Landasan pembentukan pemerintahan di daerah adalah UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah:
1.asas desentralisasi: penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah
2.asas dekonsentrasi: pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah
3.asas tugas perbantuan: tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dan bertanggungjawab kepada yang menugaskannya.
PEMBAGIAN WILAYAH
1.daerah otonom: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan.
Daerah otonom dibentuk dengan syarat-syarat:
a.kemapmpuan ekonomi
b.jumlah penduduk
c.luas daerah
d.pertahanan dan keamanan nasional
2.otonoimi daerah: hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PERTEMUAN KETIGA
PEMBANGUNAN NASIONAL
1.tujuan: memajukan masyarakat adil dan makmur
2.makna da kahekat pembangunan nasional: membangun manusia indonesia yang seutuhnya.
ASAS PEMBANGUNAN INDONESIA
a.asas keimanan
b.asas mamfaat
c.asas demokrasi
d.asas adil dan merata
e.asa keseimbangan, keserasian,keselarasan dan perikehidupan
f.asas hukum
g.kemandirian
h.asas perjuangan
i.asas ilmu pengetahuan dan teknologi
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
1.indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum
2.sistem konstitusioanl
3.presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara
4.presiden bertanggungjawab kepada rakyat melalui DPR
5.menteri negara adalah pembantu presiden
6.kekuasaan negara tidak tak terbatas
FUNGSI NEGARA
1.fungsi konstitutif: menetapkan UUD 1945
2.fungsi eksekutif: menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara
3.fungsi legislatif: membuat undang-undang
4.fungsi yudikatif: kehakiman
5.fungsi auditif: BPK
MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL
Dipilih da ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) lima tahun sekali.
TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN
1.menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi
2.bersama-sama DPR membuat undang-undang
3.dalam kegentingan yang memaksa membuat Perpu
4.menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya.
TINJAUAN BUDAYA DAN SEJARAH TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pertemuan Ketiga
Tinjauan Budaya Terhadap Administrasi
Secara etimologis kebudayaan berasal dari kata sansekerta yaitu ’’buddhayah’’ bentuk jamak dari buddhi (akal) sehingga dikembangkan menjadi budi-daya, yaitu kemampuan akal budi seseoran atau sekelompok manusia. Kaitannya dengan sistem administrasi negara adalah bahwa budaya sangat terkait secara erat karena budaya terkait erat dengan pola prilaku sesorang atau sekelompok orang (suku) yang berorientasinya sekitar tentang kehidupan bernegara.
Menurut Prof. Dr. Koentaraningrat: kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Menurut Dr. Moh.Hatta kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa.
Berbicara tentang kebudayaan indonesia, tentu sulit sekali, tetapi sebenarnya inilah yang merupakan kepribadian bangsa indonesia yang diwarisi sejak zaman dahulu kala. Indonesia sebagai sebuah bagian dari satu budaya terdiri dari subculture dimana sebagai suatu bangsa yang majemuk terdiri dari beberapa budaya bangsa yang berbeda. Untuk itu perlu dikaji sub-sub kultur yang terdapat ditanahair republik indonesia. Budaya kedaerahan yang mempengaruhi masing-masing suku dalam khazanah budaya indonesia yang kaya ini dapat dirumuskan yang disebut ’’bhinneka tunggal ika tan hanna mangrwa yang oleh Mpu Prapanca sudah sebutkan beberapa abad yang lalu.
Budaya yang terdapat di Indonesia yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya mempengaruhi penyelenggaraan administrasi negara di indonesia. Seperti budaya politik kawula gusti yang sebenarnya dapat dikaji dari etika jawa yang terkenal tabah tetapi ulet. Memang halini sudah terpatri dalam kromo inggil yang bernukil dalam falsafah hidup. misalnya dalam kepasrahan menghadapi tantangan hidup, mereka sebut ’’nrimo’’ (menerima dengan pasrah) sebaliknya meniadakan kesombongan bila memperoleh keberuntungan, mereka memakai istilah ’’ojo dumeh’’ (jangan mentang-mentang).
Bila menghormati orang yang dituakan, lalu mengangkat seluruh jasa-jasanya untuk dicontoh dan membenamkan dalam-dalam yang keliru diperbuat tokoh tersebut supaya tidak terulang lagi disebut ’’mikul dhuwur mendem jero’’ (memikul tinggi-tinggi, mengubur dalam dalam). Untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan mereka beristilah ’’mangan ora mangan pokok e kumpul (makan ga makan yan penting berkumpul). Dalam memantapkan pekerjaan agar teliti dan berhati-hati walaupun kemudian memerlukan waktu, mereka beristilah ’’alon-alon waton kelakon’’ (pelan-pelan asal tercapai).
Sementara budaya minangkabau dalam administrasi publik adalah dimana budaya politik partisan sebanarnya dapat dikaji dari ranah minangkabau, orang padang terkenal dengan ulet bersilat lidah dan tidak mau mengalah dan hal itu sudah mereka miliki semenjak nenek moyang mereka. Dalam mempertahankan gengsi, kewibawaan dan persamaan derajat, mereka mengatakan ’’togak samo tinggi, duduak samo rendah’’ (duduk sama tinggi duduk sama rendah).
Tinjauan Sejarah
1.Periode sebelum kemerdekaan
Sejarah indonesia mencatat bahwa ada tiga kerajaan besar yang timbul dan berkembang sebagai leluhur bangsa indonesia yaitu: sriwijaya, majapahit dan mataram islam. Kerajaan-kerajaan lain juga melahirkan budaya yang berurat dan berakar sampai saat ini, seperti pajajaran, buleleng, melayu, deli.
Bendera nasional indonesia adalah sang merah putih yang semenjak zaman majapahir telah dikibarkan. Bahkan mahapatih majapahit gajahmada telah mengibarkannya di sorong papua. Lagu indonesia raya yang diciptakan wage rudolf supratman, yang untuk pertama kali diperdengarkan di hari sumpah pemuda tanggal 28 oktober 1928 di jakarta sebelum indonesia.
Melalui sumpah pemuda lahirlah suatu tekad yang bulat bahwa indonesia adalah satu tanah air, satu bangsa da satu bahasa. Dari sini indonesia berhasil menyatukan negaranya dalam suatu bahasa nasional yang sama dari sabang sampai merauke, tidak seperti beberapa negara yang belum berhasil menjadi suatu bangsa dan tidak punya bahasa yang sama seperti, swiss yang bahasa ada tiga dan ikatan sosialnya terfragmentasi kedalam tiga budaya dimana sangat tergantung kepada tiga bangsa yaitu perancis, italia, dan german begitu juga dengan belgia yang terframentasi kedalam bebeerapa bahasa yang belum berhasil mentatukan diri sebagai bangsa dan tidak punya satu bangsa sebagai bahasa nasional, dimana wilayah bergia yang dekat dengan belanda mempunyai akar budaya dan bahasa belanda begitu juga mereka yang bagian wilayahnya dekat perancis tidaka telepas dari karakter perancis. Negara ini baru berhasil membentuk suatu negara karena ikatan politik dimana mereka ada ikatan karena ada dan terbentuk dalam suatu negara tertentu.
2.Periode sesudah kemerdekaan
a.periode 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949
tanggal 18 agustus PPKI mengadakan sidang dan berhasil merumuskan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Dalam periode ini ini yangmenjadi rujukan berbangsa dan bernegara adalah UUD 1945. pada tanggal 2 september 1945 menteri menetapkan menteri-menteri yang berjumlah 12 dan juga 8 gubernur. Pada periode ini masih terjadi agresi militer belanda yang masih ingin bermaksud untuk kembali menduduki Indonesia.
b.periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950
pada periode ini Indonesia menjadi Negara federal atau lebih dikenal RIS (republic Indonesia serikat).
c.periode 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959
pada periode ini kembali ke UUDS yang kemudian berakhir dengan adanya dekrit presiden soekarno yang mengatakan kembali ke UUD 1945. dimana kemudian yang berlaku adalah nasakom dan kekuasaan ada ditangan soekarno sepenuhnya
3.Orde lama
Adminstrasi berjalan di bawah demokrasi terpimpin yang dikembangkan Bung Karno, beliau memperkenalkan musyawarah mufakat, ekonomi terpimpin yang mengarah ke etatisme.
4.Orde baru
Pada masa ini muncul istilah administrasi pembangunan yang sifatnya sentralistik dimana kekuasaan pusat mendominasi sistem adminitrasi daerah
5.Administrasi di era reformasi
Administrasi berjalan di era transisi yang sedang mencari bentuk atau format terbaiknya guna mensikapi tuntutan perkembangunan regional atau global yang begitu cepat.
Lembaga- Lembaga Tinggi Negara
Lembaga-lembaga tinggi negara adalah cabang-cabang kekuasaan dalam suatu negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK
Organisasi Departemen
Organisasi pemerintah (eksekutif) yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggungjawab kepada presiden
Organisasi Non-Departemen
1.BPPT
2.Bappenas
3.BIN
4 BATAN
5.dan lain-lain
Menteri Koordinator dan Menteri Negara
1.Menko Bidang Politik dan Keamanan
2.Menko Bidang Ekonomi
3.Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
Administrasi Pemerintah Daerah
1.Pemerintah Daerah Provinsi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Daerah
1.Kelurahan
2.Desa
Prinsip Good Governance
Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tak ada salahnya saya ingin menuliskan kembali disini tentang 10 Prinsip Good Governance, dengan link yang diklik jika ingin mengetahui lebih jauh, sekedar mengingatkan di akhir pekan:
1. Partisipasi
2. Penegakan Hukum
3. Transparasi
4. Kesetaraan
5. Daya Tanggap
6. Wawasan Kedepan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efesiensi & Efektifitas
10. Profesionalisme
Good Governance dan Independensi Birokrasi
Government, in the last analysis
Is organized opinion
Where there is little or no public opinion
there is likely to be bad government,
which sooner or later becomes
autocratic government…
(William Lyon Mackenzie King)
Pendahuluan
Situasi kepemimpinan (eksekutif, legislative maupun yudikatif) di Indonesia tengah mengalami kegundahan yang sangat meresahkan publik, bukan hanya dalam lingkup nasional, tapi juga internasional. Sebenarnya, fenomenon ini hanya merupakan satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan Indonesia harus terengah-engah dan terlunta-lunta untuk menegakkan dirinya sebagai suatu bangsa yang layak untuk dihormati dalam komunitas internasional. Faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam menyebabkan kondisi ini antara lain:
1. kondisi sosial politik yang tidak jelas, dengan pemain kunci dalam dunia politik yang tidak berorientasi pada public interest,
2. kesenjangan sosial-ekonomi,
3. mispersepsi tentang makna demokrasi (bukan hanya oleh publik secara umum, tapi juga oleh sekelompok politik),
4. hukum yang masih belum seluruhnya berpihak pada kepentingan rakyat,
5. intervensi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang hukum,
6. inkonsistensi dan diskriminasi dalam pengambilan kebijakan publik,utamanya dalam penerapan hukum,
7. rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan
Betapapun keterlibatan lembaga legislatif dan yudikatif dalam penyelenggara kekuasaan negara ini, sangat jelas bahwa peran eksekutif yang diserahi menyelenggarakan tugas keseharian sangatlah signifikan. Bahwasanya birokrasi mendapat sorotan dan kritik yang pedas dan dituntut untuk mengalami perubahan, memang terjadi di seluruh dunia, yang erat kaitannya dengan pengembangan konsep Good Governance.
Sebelum melihat Indonesia lebih lanjut, layak disimak kerangka teori yang mendasari pemerintahan dan Good Governance yang seharusnya menjadi landasan dalam memberikan pengaturan dan juga pelayanan pada publik.
Good Governance
Pemerintah atau government, pada dasarnya merupakan suatu sturuktur lembaga formal menyelenggarakan tugas keseharian negara. Dalam rumusan kamus hukum yang disusun Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Government didefinisikan antara lain sebagai “… an organization through which a body of people exercise political authority: the machinery by which sovereign power is exercised…”.
Pertengahan tahun 1980an telah berkembang konsep governance, yang dirumuskan oleh World Bank sebagai ”….the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resource for development…” sedangkan konsep Good Governance sendiri kemudian banyak dikembangkan oleh berbagai penulis, dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi, sehingga disebut sebagai ‘a rather confusing variety of catchword, sebagai suatu konsep yang ‘has come to mean too many different things. Walaupun demikian, pada pokoknya ada suatu kesamaan, atau common denominator dalam semua definisi tentang GG, yaitu bahwasannya pembangunan harus’…. to a great extent rely on good administrative and law processes, within which each country must find its own pragmatic consensus between the various development goals…
Tiga aspek Governance dengan demikian mencakup:
1. the form of political regime,
2. the process by which authority is exercised in the mana-gement of a country’s economic and social resources for development, and
3. the capacity of governments to design, formulate, and implement policies and discharge functions.
Bagi penyelenggara kekuasaan Negara, termasuk yang masuk dalam jajaran birokrasi, nampaknya harus ditekankan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat (public servant) yang bertugas untuk memberikan services yang terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompoknya. Apabila dapat diyakinkan bahwa hukum yang dibentuk adalah berorientasi pada kepentingan rakyat dan berkeadilan sosial, serta penyelenggara kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya bersifat non-diskriminatif, transparan, obyektif dan tegas, mau tidak mau secara perlahan-lahan masyarakat juga akan mengikuti pola ini.
Hal yang disebut terakhir ini sedikit banyak merupakan tanggung jawab pemerintah juga, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang terdidik, an educated public. Keberadaan masyarakat yang terdidik, pada masa kolonial, merupakan suatu hal yang dihindari oleh penjajah. Alasannya sederhana saja, meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mampu berpikir kritis akan mengancam kekuatan penjajah, yang tentunya lebih suka mendikte dan tidak mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membiarkan rakyat dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan, akan lebih muda untuk memerintah mereka.
Pembukaan UUD 1945 telah dengan tegas mencantumkan bahwa salah satu tugas dalam pendirian Republik Indonesia antara lain adalah “mencerdaskan bangsa”. Masyarakat yang cerdas akan dengan mudah memahami hak dan kewajibannya, baik secara sosiologis maupun yuridis. Selain itu, ia dapat berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, namun juga akan banyak membantu pemerintah untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Tanpa adanya masyarakat yang cerdas, bagaimana mungkin pembangunan dapat dilakukan bersama?
Indonesia dan Good Governance
Dalam kerangka hukum dan politik, sudah jelas bahwa konstitusi kita telah mengamanatkan pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakkan politik dan hukum pada birokrasi negara. Pada gilirannya, kebijakan-kebijakan ini dielaborasi dan diberi wadah yang konkrit dan berwujud dalam program sehingga disebut sebagai kebijakan publik. Sulit dewasa ini untuk mengingkari adanya persepsi publik bahwa konsep Good Governance belum dilaksanakan dengan baik. Sejumlah kata kunci yang selalu dilekatkan pada konsep ini yang masih dipertanyakan yakni yang berkenaan dengan:
a. legitimasi pemerintah (tingkat demokratisasi),
b. akuntabilitas pemerintah (kebebasan pers, pembuatan keputusan yang transparan, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah),
c. kompetensi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, penghormatan pemerintah pada HAM dan rule of law (perlindungan atas hak individu dan kelompok, kerangka kegiatan ekonomi dan sosial, serta partisipasi publik).
Apabila hal-hal yang disebut di atas tidak dipenuhi, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk melihat kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan proses pengambilan keputusan misalnya, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan mereka selalu diprioritaskan.
Good governance sangat erat kaitannya dengan gerakan sosial yang kini sangat marak, yakni upaya menuju ke arah civil society, yang dilandasi dengan asumsi bahwa rakyat sudah jauh lebih terdidik daripada dahulu.
Dengan demikian, maka dalam upaya maraih kondisi civil society yang dapat urun rembung untuk membangun bangsa bersama-sama dengan pemerintah, masa transisi ini sangat tepat untuk dijadikan batu loncatan untuk menuju ke arah adanya masyarakat yang:
1. mempercayai kebijakan pemerintah
2. tidak sekedar “tut wuri handayani” akan tetapi juga memiliki kemampuan memahami landasan berpikir dan perilaku pemerintah,
3. merasa menjadi bagian yang signifikan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah,
4. partisipasi dalam membangun negara.
Mungkin yang sulit pada masa ini adalah mengajak masyarakat untuk mempercayai pemerintah. Secara sederhana saja, berbagai unjuk rasa yang dilakukan bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya, menunjukkan ketidakpuasan dan juga ketidakpercayaan pada pemerintah. Hal lain yang layak dicermati adalah rendahnya tingkat pengikutsertaan rakyat dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan, yang lebih dikenal dengan demokratisasi. Menganggap rakyat sebagai obyek belaka untuk diatur berarti menempatkan mereka dalam posisi pasif, yang pada satu titik dapat membuat mereka menjadi apatis, namun dalam titik yang ekstrim dapat menimbulkan adanya pembangkangan bahkan agresi. Tentunya bukan kondisi semacam ini yang diinginkan oleh kita semua, walau ternyata sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang kembali mencerminkan bagaimana persepsi publik mengenai birokrasi di Indonesia.
Independensi Birokrasi dari politicking: Mungkinkah ?
Salah satu hal yang seringkali mendapatkan sorotan tajam dari publik adalah tingginya tingkat dependensi pejabat publik pada key political players. Melihat betapa besarnya kekuasaan yang didelegasikan pada pemerintah ini, sangat besar kemungkinan bahwa pemilihan orang-orang yang menempati posisi kunci adalah yang dekat dengan penguasa tertinggi. Maka tidak mengherankan apabila muncul pernyataan I am against government by crony, demikian kata Harold L. Ickers ketika mengundurkan diri sebagai sekretaris Menteri Dalam Negeri pada bulan Pebruari 1946.
‘Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistis dan eksesif,’ demikian pernyataan Miftah Thoha yang sulit untuk dipungkiri nampaknya. Ia katakan pula bahwa
“…..semakin tinggi layer hirarki jabatan seseorang dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah layer hirarkinya semakin tidak berdaya (powerless)…Adapun yang berada di luar layer-layer hirarki (beyond the hierarchy) adalah rakyat yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk mengahadapi kekuasaan birokrasi.’
Dalam kutipan di atas nampak bahwa setidaknya terjadi dua macam dominasi kekuasaan, yakni:
a. yang bersifat vertical (atasan-bawahan dalam birokrasi)
b. horizontal (birokrasi terhadap rakyat)
Apabila hal yang dibuat terakhir ini berkenaan langsung dengan akuntabilitas publik, nampakya harus dikaji kembali, mekanisme tes macam apa yang kini ada dan applicable. Sedang untuk hal yang pertama, nampak bahwa untuk dapat menduduki posisi tertentu sangat tergantung pada atasan. Pejabat birokrasi dianggat oleh pejabat yang berkuasa pada hirarki tertinggi dalam lembaganya. Seringkali kemudian ini diterjemahkan bahwa mereka yang berada di bawah berkewajiban untuk tunduk dan bertanggungjawab pada sang atasan, instead of pada rakyat, sehingga lagi-lagi unsure public service seakan terabaikan.
Namun Miftah agaknya melupakan bahwa masih ada dominasi kekuasaan yang belum tercakup olehnya, yakni dominasi kekuasaan politik terhadap birokrasi ini. Bahwasanya setiap terjadi pergantian rejim maka terjadi perubahan dalam pimpinan birokrasi, merupakan suatu konvensi politik yang layak dijadikan wacana. Kondisi semacam ini menyebabkan bahwa kewajiban dan akuntabilitas seakan dikaitkan ke atas dengan kekuatan politik yang tengah berkuasa. Teori-teori tentang elite group yang diketengahkan berbagai pemikir menekankan bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada di tangan elit birokrasi pemerintah, akan tetapi juga berada di tangan elit yang tidak bertanggungjawab, i.e kekuatan politik yang berkuasa. Maka semuanya menjadi sangat tergantung pada visi dan juga kepentingan penguasa tertinggi dalam birokrasi.
Pejabat tertinggi dalam suatu lembaga pemerintah bertanggungjawab hanya pada presiden, dan ini memungkinkan timbulnya celah bahwa mereka tidak bertanggungjawab pada rakyat. Sebagai akibatnya maka:
1. pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan politik,
2. kebijakan dan aturan yang dibuat meletakkan rakyat tidak dalam prioritas,
3. tingginya kemungkinan intervensi dalam pengam-bilan keputusan,
4. pemilihan tidak berdasar meritocracy,
5. tingginya kemungkinan perubahan kebijakan dari satu pimpinan ke pimpinan lain, yang merugikan konsistensi dan kesinambungan suatu program,
6. peraturan kebijakan (policy rules, beleidsregel) lebih bersumber pada kebebasan bertindak (freies ermessen) yang seringkali tidak mengindahkan asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik dan wajar (the general principles of good administration).
Kondisi semacam ini, utamanya tanpa akuntabilitas publik akan sangat membahayakan kepentingan rakyat. Tidaklah dengan demikian berarti bahwa semua birokrasi berperilaku seperti ini, akan tetapi kecenderungan yang muncul, yang dilandasi oleh penempatan seseorang dalam jabatan tertentu lebih didasarkan pada kedekatan pada kekuasaan, pada akhirnya menjadikan pejabat karir menjadi warga negara kelas dua di lembaganya.
Dengan adanya independensi birokrasi dari kepentingan-kepentingan politik maka ada beberapa situasi kondusif yang diciptakan, antara lain :
1. rekrutmen dan penempatan pejabat dalam birokrasi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
2. kebijakan public yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan, yang pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Namun demikian tetap harus diingat bahwasanya mengharapkan adanya independensi ini akan menjamin adanya Good Governance, tentunya merupakan pemikiran yang patut diluruskan. Apabila kualitas dan system birokrasinya masih dijalankan seperti saat ini, hanya sedikit perubahan yang dapat diharapkan. Sumber daya manusia yang akan ditempatkan sedikitnya harus:
1. mempunyai integritas dan bersih, yang nampak dari track record yang bersangkutan,
2. mempunyai kemampuan manajerial dan substantive dan juga motivasi untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas birokrasi,
3. memiliki pemahaman yang berwawasan public service, yang mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya,
4. mengambil keputusan secara transparan dan obyektif,
5. memperhitungkan public opinion dalam pengambilan keputusannya.
Bahkan harus diperhitungkan pula kemungkinan bahwa independensi ini kemudian diterjemahkan sebagai kebebasan yang tak terbatas (unlimited independence). Dalam kerangka mengantisipasi hal ini maka mekanisme harus ada akuntabilitas publik .
Menyadari keberadaannya dalam masa transisi ini, diperlukan upaya-upaya yang optimal untuk membuat bangsa Indonesia meningkatkan rumangsa hadarbeni, sense of belonging, le desir de vivre ensemble. Teriakan-teriakan propagandis baik birokrat maupun politisi (yang seringkali sama saja) hendaknya dihentikan hanya sekedar sebagai retorika belaka oleh semua pihak, sudah waktunya ia dimanifestasikan dalam aksi yang konkrit. Kondisi yang tengah dialami Indonesia saat ini seharusnya telah cukup untuk menimbulkan “sense of urgency” pada setiap orang akan perlunya untuk kembali pada supremasi hukum. Hukum yang melandasi Good Governance seharusnya menjadi landasan dalam berperilaku, bukan hanya bagi rakyat, tapi juga bagi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
Walau demikian, harus diingat bahwa hukum dalam kerangka pemerintah yang dimaksud adalah hukum yang memang benar-benar diciptakan melalui proses yang benar dan sesuai dengan aspirasi rakyat, dengan mengacu pada kepentingan rakyat dan keadilan social. Tanpa adanya hukum yang berkeadilan, baik yang dibuat oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sulit diharapkan bahwa hukum akan diterima dan dijadikan panutan. Tentu harus diingat bahwa melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat. Memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan ini dapat dicapai “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar yang menjadi necessary condition untuk supremasi hukum yang berkeadilan. Untuk ini diperlukan adanya masyarakat yang terdidik, sehingga mampu untuk mengurai makna keberadaan mereka dalam negara, termasuk menjalankan hak dan kewajiban mereka. Pada gilirannya, untuk mendampingi masyarakat yang terdidik ini, harus didukung dengan adanya pemerintahan yang baik, good governance
Pada akhirnya, sinergi antara masyarakat yang mafhum dan partisipatif dengan pengelenggara pemerintahan yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM, suatu saat kelak, dapat sungguh-sungguh mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial secara de fecto, bukan hanya de Jure.
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
Mata Kuliah: Sistem Administrasi Indonesia
Bobot Kredit: 3 SKS
Sifat: Wajib Untuk Jurusan Adminstrasi Negara
Dosen: Drs. Syaifudin,M.Si/Sahruddin,S.IP,MA
I. Tujuan Mata Kuliah:
Untuk memberikan pengetahuan tentang Administrasi Indonesia, melalui pendekatan kesisteman, baik yang menyngkut segi Kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
II. Silabus Perkuliahan
No. Minggu Tema Perkuliahan
1 I Pendahuluan dengan perkenalan, penjelasan SAP dan Pengantar Ringkas kenapa mempeljari sistem administrasi indonesia
2 II Administrasi Negara Indonesia sebagai suatu sistem
3 III Tinjauan Budaya dan Sejarah terhadap Sistem Administasi Indonesia.
4 IV Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara.
5 V Kelembagaan Aparatur Pemerintahan
6 VI Kepegawaian Pemerintahan
7 VII Mid Term Test
8 VIII Ketatalaksanaan Pemerintahan
9 IX Visi Baru Pemerintah dalam Pelayanan Publik
10 X Aparatur Perekonomian Negara
11 XI Pendayagunaan Administrasi Negara dalam Kerangka Pembangunan Nasional
12 XII Otonomi Daerah dan Pembangunan Kelembagaan
13 XIII Teori Administrasi, Kekuatan Politik dan Reformasi Reformasi Pemerintahan
14 XIV Final Term Test
III. Referensi Utama:
1. Lembaga Administrasi Negara RI, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I dan II, Jakarta : Gunung Agung , Tahun 1996.
2.Patricia W. Ingriham, New Paradigms for Government, San Francisco: Bass Publisher, Tahun 1994.
3.Inu Kencana Syafei, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 1997.
4. Priono Djiptoharianto, Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional, Jakarta: FE UI, Tahun 1993.
TEMA-TEMA MAKALAH SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA (dikumpulkan saat UTS)
1.Kelembagaan Aparatur Pemerintahan
2.Kepegawaian Pemerintahan
3.Aparatur Perekonomian Negara
4.Otonomi Daerah dan Pembangunan Kelembagaan
5.Visi Baru Pemerintah dalam Pelayanan Publik
6.Teori Administrasi, Kekuatan Politik dan Reformasi Reformasi Pemerintahan
7.Tinjauan Budaya dan Sejarah terhadap Sistem Administasi Indonesia.
SISTEM ADMINISTRASI INDONESIA
MATERI PERTAMA
Pengertian Sistem
Sistem secara umum berasal dari bahasa inggris walaupun pada awalnya berasal dari bahasa yunai yaitu terdiri dar kata ‘’syn’’ dan ‘’histania’’ yang berarti to place together (menempatkan bersama).
Selanjutnya diberi penjelasan system is a complex of ideas, principles etc forming a coherent whole, (suatu kumpulan pendapat-pendapat, perinsip-perinsip dan lain-lain, yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain). Dalam advanced learner’s dictionary diberi perjelasan system is group of facts, ideas, beliefts etc arranged in an orderly way; as a sytem of philosophy (sistem adalah kumpulan fakta-fakta, pendapat-pendapat, kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara yang teratur, seperti sistem filsafat.
Biasanya sistem diartikan sebagai sebagai suatu rangkaian susunan yang saling berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). Jadi sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait mengait antara satu dengan yang lain. Bagian atau anak dari sistem (subsistem), menjadi induk sistem dari rangkaian dari selanjutnya dan sampai menjadi bagian dari yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian dari sistem akan merusak sistem yang lain karena sifatnya yang saling kait mengait dan berkesinambungan.
Dalam rumusan administrasi publik maka ia menjadi suatu sistem dan juga menjadi subsitem yang lebih kecil, sebagai suatu subsistem dia menjadi bagian sistem administrasi dan dan sebagai suatu sistem terdiri atas subsistem yang bagiannya lebih kecil seperti tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan dan lain-lain. Sebagai suatu sistem disamping terkait dengan sistem yang lain seperti sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi juga terkait dengan dan berinteraksi dengan lingkungan hidup, seperti geografi, geologi, flora, fauna bahkan juga kepariwisataan.
Pengertian Administrasi
Secara etimologis, administrasi berasal dari kata ’’ad’’ dan ’’ministrate’’ yang berarti:
- Melayani - mengelola
- Membantu - menjalankan
- Memenuhi - mengatur
- Melaksanakan - mengurus
Defenisi yang sederhana dan mudah dimengerti tentang administasi diberikan oleh Herbert A. Simonn: Administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals (sebagai kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama). Menurut the Liang gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu.
Sementara meurut Hadari Nawawi administrasi adlah kegiatan atau rangkain kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pada hakekatnya pengertian administasi mempunyai prinsip yang sama yang terdiri atas:
a.Kerjasama
b.Banyak orang
c.Untuk mencapai tujuan bersama
Sementara pengertian sempit dari administrasi adalah kegiatan tata usaha, kegiatan sehari-hari dalam perkantoran. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaan administrasi adalah:
a.Pengorganisasin
b.Managemen
c.Tatahubungan
d.Kepegawaian
e.Keuangan
f.Perbekalan
g.Tata usaha
h.Perwakilan
Banyak yang berpendapat managemen adalah bagian dari administrasi atau sebaliknya, pada khakekatnya managemen adalah inti dari administrasi dan administrasi tidak bisa jalan tanpa adanya menagemen yang baik, sementara inti dari managemen adalah kepemimpinan sehingga adminisrasi dapat dijalankan dengan lebih baik. Sama hal dalam sebuah negara yang administrasinya perlu di jalankan oleh managemen yang memiliki strong leaderships. Administrasi pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila mempunyai pemimpin yang kuat tidak plin-plan (mencel-mencel) sehingga arah pemerintahan berjalan dengan baik.
Dalam konteks menjalankan pemerintahan administrasi merupakan jantung dari operasional dari kebijakan yang dibuat, maka tidak salah kalau diamerika yang menjadi pemimpin sebuat pemerintahan disebut dengan administrasi seperti bush administrasi. Sementara di indonesia di sebut dengan pemerintahan seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.
Terkait dengan managemen makan ia mempunyai beberapa fungsi antara lain seperti yang dikemukakan Henry Fayol: Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling.
Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem
Sebagai suatu sistem pada khakekatnya adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannnya merupakan suatu kesatuan yang terintgrasi atau totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Nilai atau peranan suatu sistem akan dipengaruhi oleh nilai atau peranan dari sub-sistemnya. Sebaliknya nilai atau peranan suatu subsistem akan ditentukan oleh nilai atau peranan sistem yang bersangkutan. Suatu sistem bersama dengan berbagai sistem lain yang saling berinteraksi merupakan sub-sistem dari suatu sistem yang lebih besar.
Secara elementer, administrasi terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih, yang bekerjasama melakukan kegiatan tertentu dengan sarana tertentu untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Dengan sendirinya antara manusia, kerjasama, kegiatan, sarana dan tujuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, administrasi merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem administrasi merupakan sistem yang bersifat:
1.abstrak, karena tidak dapat dikenali wujud rupanya. Bandingkan dengan hal yang berupa barang, materi seperti manusia, batu hewan dan bangunan yang langsung bisa dideskripsikan dan wujudnya dapat dilihat dengan jelas.
2.buatan manusia (man made systems), karena dia buatan manusia tentunya mempunyai kelemahan dan tidak terlepas dari berbagai kepentingan dari manusia itu sendiri.
3.terbuka (open systems), karena peka terhadap pengaruh lingkungan, baik sosial maupun fisik. Sebagai sesuatu yang sifatnya terbuka harusw terbuka terhadap sesuatu yang baru dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
4.hidup (living systems), berkembang terus akibatnya sifat terbukanya. Akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ketika dia bersentuhan dengan hal-hal yang baru, dia akan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman itu sendiri sehingga dia tetap bisa dipaka dan berdaya guna tidak menjadi (out of date).
5.kompleks, karena di dalamnya terdapat banyak subsistem, terjadi banyak hubungan antara subsistem antara satu dengan yang lain.
Administrasi negara pada hakekatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dalam abad modern ini adalah kesejahteraan masyarakat. Administrasi negara merupakan spesis atau kehususan dari administrasi sebagai genus, oleh karena itu administrasi negara adalah juga suatu sistem dengan sifat-sifat seperti yang di sebutkan di atas.
Administrasi sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai subsistem antara lain: tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem administrasi berinteraksi dengan berbagai sistem lain seperti sistem politik, ekonomi, sosial budaya, agama, hukum, di samping ekosistem lain seperti geografi, demografi, dan kekayaan alam.
Sistem Administrasi Negara RI (SANRI)
Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah mewujudkan terbentuk NKRI dari Sabang sampai ke Merauke, kemerdekaan bukan merupakan tujuan semata-mata, kemerdekaan baru merupakan pintu pembuka untuk mewujudkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.
Untuk mewujudkan itu maka diperlukan segenap daya dan upaya sehingga tercapai cita-cita nasional, oleh karena itu sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 dalam pengembangan konsepsi SANRI harus dilakukan melalui pendekatan sistem, yang bersifat komprehensif dan terpadu.
Penyempurnaan Administrasi Negara RI
Sebagai sistem, admnistrasi negara indonesia perlu dikembangkan dan disempurnakan dalam berbagai aspeknya, sehingga sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional, maka SANRI senantiasa mampu mengatasi kendala, menjawab tantangan dan memamfaatkan peluang yang timbul baik dalam lingkup nasional, regional dan global. Pengembangan dan penyempurnaan yang terus menerus dilakukan itu, disebabkan antara lain:
1.semakin meningkatnya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik volume maupun intensitasnya.
2.keberhasilan pembangunan telah pula menimbulkan masalah-masalah baru.
3.adanya perkembangan berbagai faktor lingkungan termasuk pula perkembangan dan perubahan dunia international
KELEMBAGAAN APARATUR PEMERINTAH
PERTEMUAN KEDUA
APARATUR PEMERINTAH
Agar aparatur pemerintah dapat berjalan dengan baik maka dalam penyusunannya kelembangaan dibuat asas-asas pengorganisasin, antara lain:
a.Asas kejelasan tujuan
b.Asas pembagian tugas
c.Asas fungsionalisasi
d.Asas pengembangan jabatan fungsional
e.Asas koordinasi
f.Asas kesinambungan
g.Asas kesederhanaan
h.Asas keluwesan
i.Asas akordian/penciutan
j.Asas pendelegasian
k.Asas rentan kendali
l.Asas jalur dan staf
m.Asas kejelasan dalam hierarki
APARATUR PEMERINTAH PUSAT
1.presiden
2.kabinet
3.departemen
4.kantor menteri koordinator
5.kantor menteri negara
6.lembaga-lembaga non departemen
7.lembaga-lembaga lain
8.sekretariat negara
9.kejaksaan
10.TNI dan Polri
11.perwakilan indonesia di luar negeri
APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Landasan pembentukan pemerintahan di daerah adalah UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah:
1.asas desentralisasi: penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah
2.asas dekonsentrasi: pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah
3.asas tugas perbantuan: tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dan bertanggungjawab kepada yang menugaskannya.
PEMBAGIAN WILAYAH
1.daerah otonom: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan.
Daerah otonom dibentuk dengan syarat-syarat:
a.kemapmpuan ekonomi
b.jumlah penduduk
c.luas daerah
d.pertahanan dan keamanan nasional
2.otonoimi daerah: hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PERTEMUAN KETIGA
PEMBANGUNAN NASIONAL
1.tujuan: memajukan masyarakat adil dan makmur
2.makna da kahekat pembangunan nasional: membangun manusia indonesia yang seutuhnya.
ASAS PEMBANGUNAN INDONESIA
a.asas keimanan
b.asas mamfaat
c.asas demokrasi
d.asas adil dan merata
e.asa keseimbangan, keserasian,keselarasan dan perikehidupan
f.asas hukum
g.kemandirian
h.asas perjuangan
i.asas ilmu pengetahuan dan teknologi
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
1.indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum
2.sistem konstitusioanl
3.presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara
4.presiden bertanggungjawab kepada rakyat melalui DPR
5.menteri negara adalah pembantu presiden
6.kekuasaan negara tidak tak terbatas
FUNGSI NEGARA
1.fungsi konstitutif: menetapkan UUD 1945
2.fungsi eksekutif: menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara
3.fungsi legislatif: membuat undang-undang
4.fungsi yudikatif: kehakiman
5.fungsi auditif: BPK
MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL
Dipilih da ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) lima tahun sekali.
TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN
1.menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi
2.bersama-sama DPR membuat undang-undang
3.dalam kegentingan yang memaksa membuat Perpu
4.menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya.
TINJAUAN BUDAYA DAN SEJARAH TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pertemuan Ketiga
Tinjauan Budaya Terhadap Administrasi
Secara etimologis kebudayaan berasal dari kata sansekerta yaitu ’’buddhayah’’ bentuk jamak dari buddhi (akal) sehingga dikembangkan menjadi budi-daya, yaitu kemampuan akal budi seseoran atau sekelompok manusia. Kaitannya dengan sistem administrasi negara adalah bahwa budaya sangat terkait secara erat karena budaya terkait erat dengan pola prilaku sesorang atau sekelompok orang (suku) yang berorientasinya sekitar tentang kehidupan bernegara.
Menurut Prof. Dr. Koentaraningrat: kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Menurut Dr. Moh.Hatta kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa.
Berbicara tentang kebudayaan indonesia, tentu sulit sekali, tetapi sebenarnya inilah yang merupakan kepribadian bangsa indonesia yang diwarisi sejak zaman dahulu kala. Indonesia sebagai sebuah bagian dari satu budaya terdiri dari subculture dimana sebagai suatu bangsa yang majemuk terdiri dari beberapa budaya bangsa yang berbeda. Untuk itu perlu dikaji sub-sub kultur yang terdapat ditanahair republik indonesia. Budaya kedaerahan yang mempengaruhi masing-masing suku dalam khazanah budaya indonesia yang kaya ini dapat dirumuskan yang disebut ’’bhinneka tunggal ika tan hanna mangrwa yang oleh Mpu Prapanca sudah sebutkan beberapa abad yang lalu.
Budaya yang terdapat di Indonesia yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya mempengaruhi penyelenggaraan administrasi negara di indonesia. Seperti budaya politik kawula gusti yang sebenarnya dapat dikaji dari etika jawa yang terkenal tabah tetapi ulet. Memang halini sudah terpatri dalam kromo inggil yang bernukil dalam falsafah hidup. misalnya dalam kepasrahan menghadapi tantangan hidup, mereka sebut ’’nrimo’’ (menerima dengan pasrah) sebaliknya meniadakan kesombongan bila memperoleh keberuntungan, mereka memakai istilah ’’ojo dumeh’’ (jangan mentang-mentang).
Bila menghormati orang yang dituakan, lalu mengangkat seluruh jasa-jasanya untuk dicontoh dan membenamkan dalam-dalam yang keliru diperbuat tokoh tersebut supaya tidak terulang lagi disebut ’’mikul dhuwur mendem jero’’ (memikul tinggi-tinggi, mengubur dalam dalam). Untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan mereka beristilah ’’mangan ora mangan pokok e kumpul (makan ga makan yan penting berkumpul). Dalam memantapkan pekerjaan agar teliti dan berhati-hati walaupun kemudian memerlukan waktu, mereka beristilah ’’alon-alon waton kelakon’’ (pelan-pelan asal tercapai).
Sementara budaya minangkabau dalam administrasi publik adalah dimana budaya politik partisan sebanarnya dapat dikaji dari ranah minangkabau, orang padang terkenal dengan ulet bersilat lidah dan tidak mau mengalah dan hal itu sudah mereka miliki semenjak nenek moyang mereka. Dalam mempertahankan gengsi, kewibawaan dan persamaan derajat, mereka mengatakan ’’togak samo tinggi, duduak samo rendah’’ (duduk sama tinggi duduk sama rendah).
Tinjauan Sejarah
1.Periode sebelum kemerdekaan
Sejarah indonesia mencatat bahwa ada tiga kerajaan besar yang timbul dan berkembang sebagai leluhur bangsa indonesia yaitu: sriwijaya, majapahit dan mataram islam. Kerajaan-kerajaan lain juga melahirkan budaya yang berurat dan berakar sampai saat ini, seperti pajajaran, buleleng, melayu, deli.
Bendera nasional indonesia adalah sang merah putih yang semenjak zaman majapahir telah dikibarkan. Bahkan mahapatih majapahit gajahmada telah mengibarkannya di sorong papua. Lagu indonesia raya yang diciptakan wage rudolf supratman, yang untuk pertama kali diperdengarkan di hari sumpah pemuda tanggal 28 oktober 1928 di jakarta sebelum indonesia.
Melalui sumpah pemuda lahirlah suatu tekad yang bulat bahwa indonesia adalah satu tanah air, satu bangsa da satu bahasa. Dari sini indonesia berhasil menyatukan negaranya dalam suatu bahasa nasional yang sama dari sabang sampai merauke, tidak seperti beberapa negara yang belum berhasil menjadi suatu bangsa dan tidak punya bahasa yang sama seperti, swiss yang bahasa ada tiga dan ikatan sosialnya terfragmentasi kedalam tiga budaya dimana sangat tergantung kepada tiga bangsa yaitu perancis, italia, dan german begitu juga dengan belgia yang terframentasi kedalam bebeerapa bahasa yang belum berhasil mentatukan diri sebagai bangsa dan tidak punya satu bangsa sebagai bahasa nasional, dimana wilayah bergia yang dekat dengan belanda mempunyai akar budaya dan bahasa belanda begitu juga mereka yang bagian wilayahnya dekat perancis tidaka telepas dari karakter perancis. Negara ini baru berhasil membentuk suatu negara karena ikatan politik dimana mereka ada ikatan karena ada dan terbentuk dalam suatu negara tertentu.
2.Periode sesudah kemerdekaan
a.periode 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949
tanggal 18 agustus PPKI mengadakan sidang dan berhasil merumuskan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Dalam periode ini ini yangmenjadi rujukan berbangsa dan bernegara adalah UUD 1945. pada tanggal 2 september 1945 menteri menetapkan menteri-menteri yang berjumlah 12 dan juga 8 gubernur. Pada periode ini masih terjadi agresi militer belanda yang masih ingin bermaksud untuk kembali menduduki Indonesia.
b.periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950
pada periode ini Indonesia menjadi Negara federal atau lebih dikenal RIS (republic Indonesia serikat).
c.periode 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959
pada periode ini kembali ke UUDS yang kemudian berakhir dengan adanya dekrit presiden soekarno yang mengatakan kembali ke UUD 1945. dimana kemudian yang berlaku adalah nasakom dan kekuasaan ada ditangan soekarno sepenuhnya
3.Orde lama
Adminstrasi berjalan di bawah demokrasi terpimpin yang dikembangkan Bung Karno, beliau memperkenalkan musyawarah mufakat, ekonomi terpimpin yang mengarah ke etatisme.
4.Orde baru
Pada masa ini muncul istilah administrasi pembangunan yang sifatnya sentralistik dimana kekuasaan pusat mendominasi sistem adminitrasi daerah
5.Administrasi di era reformasi
Administrasi berjalan di era transisi yang sedang mencari bentuk atau format terbaiknya guna mensikapi tuntutan perkembangunan regional atau global yang begitu cepat.
Lembaga- Lembaga Tinggi Negara
Lembaga-lembaga tinggi negara adalah cabang-cabang kekuasaan dalam suatu negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK
Organisasi Departemen
Organisasi pemerintah (eksekutif) yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggungjawab kepada presiden
Organisasi Non-Departemen
1.BPPT
2.Bappenas
3.BIN
4 BATAN
5.dan lain-lain
Menteri Koordinator dan Menteri Negara
1.Menko Bidang Politik dan Keamanan
2.Menko Bidang Ekonomi
3.Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
Administrasi Pemerintah Daerah
1.Pemerintah Daerah Provinsi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Daerah
1.Kelurahan
2.Desa
Prinsip Good Governance
Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tak ada salahnya saya ingin menuliskan kembali disini tentang 10 Prinsip Good Governance, dengan link yang diklik jika ingin mengetahui lebih jauh, sekedar mengingatkan di akhir pekan:
1. Partisipasi
2. Penegakan Hukum
3. Transparasi
4. Kesetaraan
5. Daya Tanggap
6. Wawasan Kedepan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efesiensi & Efektifitas
10. Profesionalisme
Good Governance dan Independensi Birokrasi
Government, in the last analysis
Is organized opinion
Where there is little or no public opinion
there is likely to be bad government,
which sooner or later becomes
autocratic government…
(William Lyon Mackenzie King)
Pendahuluan
Situasi kepemimpinan (eksekutif, legislative maupun yudikatif) di Indonesia tengah mengalami kegundahan yang sangat meresahkan publik, bukan hanya dalam lingkup nasional, tapi juga internasional. Sebenarnya, fenomenon ini hanya merupakan satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan Indonesia harus terengah-engah dan terlunta-lunta untuk menegakkan dirinya sebagai suatu bangsa yang layak untuk dihormati dalam komunitas internasional. Faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam menyebabkan kondisi ini antara lain:
1. kondisi sosial politik yang tidak jelas, dengan pemain kunci dalam dunia politik yang tidak berorientasi pada public interest,
2. kesenjangan sosial-ekonomi,
3. mispersepsi tentang makna demokrasi (bukan hanya oleh publik secara umum, tapi juga oleh sekelompok politik),
4. hukum yang masih belum seluruhnya berpihak pada kepentingan rakyat,
5. intervensi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang hukum,
6. inkonsistensi dan diskriminasi dalam pengambilan kebijakan publik,utamanya dalam penerapan hukum,
7. rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan
Betapapun keterlibatan lembaga legislatif dan yudikatif dalam penyelenggara kekuasaan negara ini, sangat jelas bahwa peran eksekutif yang diserahi menyelenggarakan tugas keseharian sangatlah signifikan. Bahwasanya birokrasi mendapat sorotan dan kritik yang pedas dan dituntut untuk mengalami perubahan, memang terjadi di seluruh dunia, yang erat kaitannya dengan pengembangan konsep Good Governance.
Sebelum melihat Indonesia lebih lanjut, layak disimak kerangka teori yang mendasari pemerintahan dan Good Governance yang seharusnya menjadi landasan dalam memberikan pengaturan dan juga pelayanan pada publik.
Good Governance
Pemerintah atau government, pada dasarnya merupakan suatu sturuktur lembaga formal menyelenggarakan tugas keseharian negara. Dalam rumusan kamus hukum yang disusun Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Government didefinisikan antara lain sebagai “… an organization through which a body of people exercise political authority: the machinery by which sovereign power is exercised…”.
Pertengahan tahun 1980an telah berkembang konsep governance, yang dirumuskan oleh World Bank sebagai ”….the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resource for development…” sedangkan konsep Good Governance sendiri kemudian banyak dikembangkan oleh berbagai penulis, dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi, sehingga disebut sebagai ‘a rather confusing variety of catchword, sebagai suatu konsep yang ‘has come to mean too many different things. Walaupun demikian, pada pokoknya ada suatu kesamaan, atau common denominator dalam semua definisi tentang GG, yaitu bahwasannya pembangunan harus’…. to a great extent rely on good administrative and law processes, within which each country must find its own pragmatic consensus between the various development goals…
Tiga aspek Governance dengan demikian mencakup:
1. the form of political regime,
2. the process by which authority is exercised in the mana-gement of a country’s economic and social resources for development, and
3. the capacity of governments to design, formulate, and implement policies and discharge functions.
Bagi penyelenggara kekuasaan Negara, termasuk yang masuk dalam jajaran birokrasi, nampaknya harus ditekankan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat (public servant) yang bertugas untuk memberikan services yang terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompoknya. Apabila dapat diyakinkan bahwa hukum yang dibentuk adalah berorientasi pada kepentingan rakyat dan berkeadilan sosial, serta penyelenggara kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya bersifat non-diskriminatif, transparan, obyektif dan tegas, mau tidak mau secara perlahan-lahan masyarakat juga akan mengikuti pola ini.
Hal yang disebut terakhir ini sedikit banyak merupakan tanggung jawab pemerintah juga, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang terdidik, an educated public. Keberadaan masyarakat yang terdidik, pada masa kolonial, merupakan suatu hal yang dihindari oleh penjajah. Alasannya sederhana saja, meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mampu berpikir kritis akan mengancam kekuatan penjajah, yang tentunya lebih suka mendikte dan tidak mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membiarkan rakyat dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan, akan lebih muda untuk memerintah mereka.
Pembukaan UUD 1945 telah dengan tegas mencantumkan bahwa salah satu tugas dalam pendirian Republik Indonesia antara lain adalah “mencerdaskan bangsa”. Masyarakat yang cerdas akan dengan mudah memahami hak dan kewajibannya, baik secara sosiologis maupun yuridis. Selain itu, ia dapat berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, namun juga akan banyak membantu pemerintah untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Tanpa adanya masyarakat yang cerdas, bagaimana mungkin pembangunan dapat dilakukan bersama?
Indonesia dan Good Governance
Dalam kerangka hukum dan politik, sudah jelas bahwa konstitusi kita telah mengamanatkan pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakkan politik dan hukum pada birokrasi negara. Pada gilirannya, kebijakan-kebijakan ini dielaborasi dan diberi wadah yang konkrit dan berwujud dalam program sehingga disebut sebagai kebijakan publik. Sulit dewasa ini untuk mengingkari adanya persepsi publik bahwa konsep Good Governance belum dilaksanakan dengan baik. Sejumlah kata kunci yang selalu dilekatkan pada konsep ini yang masih dipertanyakan yakni yang berkenaan dengan:
a. legitimasi pemerintah (tingkat demokratisasi),
b. akuntabilitas pemerintah (kebebasan pers, pembuatan keputusan yang transparan, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah),
c. kompetensi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, penghormatan pemerintah pada HAM dan rule of law (perlindungan atas hak individu dan kelompok, kerangka kegiatan ekonomi dan sosial, serta partisipasi publik).
Apabila hal-hal yang disebut di atas tidak dipenuhi, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk melihat kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan proses pengambilan keputusan misalnya, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan mereka selalu diprioritaskan.
Good governance sangat erat kaitannya dengan gerakan sosial yang kini sangat marak, yakni upaya menuju ke arah civil society, yang dilandasi dengan asumsi bahwa rakyat sudah jauh lebih terdidik daripada dahulu.
Dengan demikian, maka dalam upaya maraih kondisi civil society yang dapat urun rembung untuk membangun bangsa bersama-sama dengan pemerintah, masa transisi ini sangat tepat untuk dijadikan batu loncatan untuk menuju ke arah adanya masyarakat yang:
1. mempercayai kebijakan pemerintah
2. tidak sekedar “tut wuri handayani” akan tetapi juga memiliki kemampuan memahami landasan berpikir dan perilaku pemerintah,
3. merasa menjadi bagian yang signifikan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah,
4. partisipasi dalam membangun negara.
Mungkin yang sulit pada masa ini adalah mengajak masyarakat untuk mempercayai pemerintah. Secara sederhana saja, berbagai unjuk rasa yang dilakukan bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya, menunjukkan ketidakpuasan dan juga ketidakpercayaan pada pemerintah. Hal lain yang layak dicermati adalah rendahnya tingkat pengikutsertaan rakyat dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan, yang lebih dikenal dengan demokratisasi. Menganggap rakyat sebagai obyek belaka untuk diatur berarti menempatkan mereka dalam posisi pasif, yang pada satu titik dapat membuat mereka menjadi apatis, namun dalam titik yang ekstrim dapat menimbulkan adanya pembangkangan bahkan agresi. Tentunya bukan kondisi semacam ini yang diinginkan oleh kita semua, walau ternyata sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang kembali mencerminkan bagaimana persepsi publik mengenai birokrasi di Indonesia.
Independensi Birokrasi dari politicking: Mungkinkah ?
Salah satu hal yang seringkali mendapatkan sorotan tajam dari publik adalah tingginya tingkat dependensi pejabat publik pada key political players. Melihat betapa besarnya kekuasaan yang didelegasikan pada pemerintah ini, sangat besar kemungkinan bahwa pemilihan orang-orang yang menempati posisi kunci adalah yang dekat dengan penguasa tertinggi. Maka tidak mengherankan apabila muncul pernyataan I am against government by crony, demikian kata Harold L. Ickers ketika mengundurkan diri sebagai sekretaris Menteri Dalam Negeri pada bulan Pebruari 1946.
‘Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistis dan eksesif,’ demikian pernyataan Miftah Thoha yang sulit untuk dipungkiri nampaknya. Ia katakan pula bahwa
“…..semakin tinggi layer hirarki jabatan seseorang dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah layer hirarkinya semakin tidak berdaya (powerless)…Adapun yang berada di luar layer-layer hirarki (beyond the hierarchy) adalah rakyat yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk mengahadapi kekuasaan birokrasi.’
Dalam kutipan di atas nampak bahwa setidaknya terjadi dua macam dominasi kekuasaan, yakni:
a. yang bersifat vertical (atasan-bawahan dalam birokrasi)
b. horizontal (birokrasi terhadap rakyat)
Apabila hal yang dibuat terakhir ini berkenaan langsung dengan akuntabilitas publik, nampakya harus dikaji kembali, mekanisme tes macam apa yang kini ada dan applicable. Sedang untuk hal yang pertama, nampak bahwa untuk dapat menduduki posisi tertentu sangat tergantung pada atasan. Pejabat birokrasi dianggat oleh pejabat yang berkuasa pada hirarki tertinggi dalam lembaganya. Seringkali kemudian ini diterjemahkan bahwa mereka yang berada di bawah berkewajiban untuk tunduk dan bertanggungjawab pada sang atasan, instead of pada rakyat, sehingga lagi-lagi unsure public service seakan terabaikan.
Namun Miftah agaknya melupakan bahwa masih ada dominasi kekuasaan yang belum tercakup olehnya, yakni dominasi kekuasaan politik terhadap birokrasi ini. Bahwasanya setiap terjadi pergantian rejim maka terjadi perubahan dalam pimpinan birokrasi, merupakan suatu konvensi politik yang layak dijadikan wacana. Kondisi semacam ini menyebabkan bahwa kewajiban dan akuntabilitas seakan dikaitkan ke atas dengan kekuatan politik yang tengah berkuasa. Teori-teori tentang elite group yang diketengahkan berbagai pemikir menekankan bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada di tangan elit birokrasi pemerintah, akan tetapi juga berada di tangan elit yang tidak bertanggungjawab, i.e kekuatan politik yang berkuasa. Maka semuanya menjadi sangat tergantung pada visi dan juga kepentingan penguasa tertinggi dalam birokrasi.
Pejabat tertinggi dalam suatu lembaga pemerintah bertanggungjawab hanya pada presiden, dan ini memungkinkan timbulnya celah bahwa mereka tidak bertanggungjawab pada rakyat. Sebagai akibatnya maka:
1. pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan politik,
2. kebijakan dan aturan yang dibuat meletakkan rakyat tidak dalam prioritas,
3. tingginya kemungkinan intervensi dalam pengam-bilan keputusan,
4. pemilihan tidak berdasar meritocracy,
5. tingginya kemungkinan perubahan kebijakan dari satu pimpinan ke pimpinan lain, yang merugikan konsistensi dan kesinambungan suatu program,
6. peraturan kebijakan (policy rules, beleidsregel) lebih bersumber pada kebebasan bertindak (freies ermessen) yang seringkali tidak mengindahkan asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik dan wajar (the general principles of good administration).
Kondisi semacam ini, utamanya tanpa akuntabilitas publik akan sangat membahayakan kepentingan rakyat. Tidaklah dengan demikian berarti bahwa semua birokrasi berperilaku seperti ini, akan tetapi kecenderungan yang muncul, yang dilandasi oleh penempatan seseorang dalam jabatan tertentu lebih didasarkan pada kedekatan pada kekuasaan, pada akhirnya menjadikan pejabat karir menjadi warga negara kelas dua di lembaganya.
Dengan adanya independensi birokrasi dari kepentingan-kepentingan politik maka ada beberapa situasi kondusif yang diciptakan, antara lain :
1. rekrutmen dan penempatan pejabat dalam birokrasi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
2. kebijakan public yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan, yang pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Namun demikian tetap harus diingat bahwasanya mengharapkan adanya independensi ini akan menjamin adanya Good Governance, tentunya merupakan pemikiran yang patut diluruskan. Apabila kualitas dan system birokrasinya masih dijalankan seperti saat ini, hanya sedikit perubahan yang dapat diharapkan. Sumber daya manusia yang akan ditempatkan sedikitnya harus:
1. mempunyai integritas dan bersih, yang nampak dari track record yang bersangkutan,
2. mempunyai kemampuan manajerial dan substantive dan juga motivasi untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas birokrasi,
3. memiliki pemahaman yang berwawasan public service, yang mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya,
4. mengambil keputusan secara transparan dan obyektif,
5. memperhitungkan public opinion dalam pengambilan keputusannya.
Bahkan harus diperhitungkan pula kemungkinan bahwa independensi ini kemudian diterjemahkan sebagai kebebasan yang tak terbatas (unlimited independence). Dalam kerangka mengantisipasi hal ini maka mekanisme harus ada akuntabilitas publik .
Menyadari keberadaannya dalam masa transisi ini, diperlukan upaya-upaya yang optimal untuk membuat bangsa Indonesia meningkatkan rumangsa hadarbeni, sense of belonging, le desir de vivre ensemble. Teriakan-teriakan propagandis baik birokrat maupun politisi (yang seringkali sama saja) hendaknya dihentikan hanya sekedar sebagai retorika belaka oleh semua pihak, sudah waktunya ia dimanifestasikan dalam aksi yang konkrit. Kondisi yang tengah dialami Indonesia saat ini seharusnya telah cukup untuk menimbulkan “sense of urgency” pada setiap orang akan perlunya untuk kembali pada supremasi hukum. Hukum yang melandasi Good Governance seharusnya menjadi landasan dalam berperilaku, bukan hanya bagi rakyat, tapi juga bagi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
Walau demikian, harus diingat bahwa hukum dalam kerangka pemerintah yang dimaksud adalah hukum yang memang benar-benar diciptakan melalui proses yang benar dan sesuai dengan aspirasi rakyat, dengan mengacu pada kepentingan rakyat dan keadilan social. Tanpa adanya hukum yang berkeadilan, baik yang dibuat oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sulit diharapkan bahwa hukum akan diterima dan dijadikan panutan. Tentu harus diingat bahwa melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat. Memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan ini dapat dicapai “dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar yang menjadi necessary condition untuk supremasi hukum yang berkeadilan. Untuk ini diperlukan adanya masyarakat yang terdidik, sehingga mampu untuk mengurai makna keberadaan mereka dalam negara, termasuk menjalankan hak dan kewajiban mereka. Pada gilirannya, untuk mendampingi masyarakat yang terdidik ini, harus didukung dengan adanya pemerintahan yang baik, good governance
Pada akhirnya, sinergi antara masyarakat yang mafhum dan partisipatif dengan pengelenggara pemerintahan yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM, suatu saat kelak, dapat sungguh-sungguh mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial secara de fecto, bukan hanya de Jure.
Langganan:
Postingan (Atom)