Gagasan Pembentukan Partai lokal dan Masa Depan Politik Lokal

Oleh: Sahruddin Keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh mendapat keuntungan dari proses Perdamaian Aceh antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Fillandia 15 Agustus 2005. Adapun muatan tentang partai politik lokal tercantum dalam Point 1.2.1 tentang pendirian Partai Politik Lokal di Aceh, point 1.2.1 MoU Helsinki inilah yang diperebutkan, kerena point ini dianggap dapat memberikan keuntungan politis bagi mereka atau kelompoknya untuk merebut "Kekuasaan", dengan mendirikan partai-partai Politik Lokal sebagai kenderaan politiknya. Penyelesaian konflik politik di Nanggroe Aceh Darusslam (NAD) diupayakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki. Pembentukan partai politik lokal di Aceh mengacu pada salah satu poin dari klausul Penyelenggaran Pemerintahan di Aceh dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 yaitu pembentukan undang-undang barn tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Berdasarkan amanat MoU, undang-undang ini akan diberlakukan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2006. Undang-undang barn ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi Aceh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ke depan, menggantikan Undang-Undang Nomor.18/2001. Pembentukan partai politik lokal di Aceh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2007 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Maret 2007, namun PP tersebut berlaku surut pada 15 Februari 2007 sesuai bunyi kesepakatan damai (MoU) Helsinki yang ditandatangani Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). PP tersebut merupakan konsekuensi dari UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang amat sempit tersebut. Ada argumen yang mengatakan bahwa partai politik lokal bisa untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan dengan demikian diharapkan separatisme akan berkurang. Hal ini disamapaikan oleh kalangan yang setuju terhadap partai politik lokal. Diharapkan juga dengan adanya partai politik lokal konflik kekerasan di aceh akan berkurang dan dapat diselesaikan melalui jalur politik. Dalam jangka pangjang partai politik lokal akan melembaga untuk dijadikan sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat aceh yang selama ini “ mampet” dan “dibajak” oleh elit pusat dan pemerintah pusat. Alas an kontra terhadap partai politik lokal adanya ditakutkannya partai politik lokal sebagai sarana disintegrasi bangsa dan memisahkan diri dari Indonesia. Alasan lain yang digunakan untuk melarang partai politik lokal adalah tidak adanya dasar hukum partai politik lokal seperti tidak tercantum dalam UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga pijakan pada UU. No. 31 tahun 2002 tentang partai politik yang sifatnya nasional. Ada enam keuntungan politik apabila partai politik lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat. Kedua, keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginanim-.untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemiihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya hanya menjadi penegas dari hasil tersebut. Ketiga, rekruitmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekruitmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal. Rekruitmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legislatifnya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi. Pencapaian terbesar dari lahirnya teks nota kesepahaman adalah terciptanyakedamaian dan demokrasi lokal di Aceh. Seperti Lahirnya konsep pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) merupakan salah satu capaian terpenting bagi konsensus politik untuk mengahiri persengketaan antara GAM & RI, bahwa untuk menentukan pemerintahan sendiri tersebut dibutuhkan suatu proses politik yang sipatnya lokal dengan diberikannya kesempatan bagi GAM untuk mendirikan partai politik lokal dan terlibat dalam pemilu tingkat lokal. Jika kita kembali pada pertanyaan mendasar, apa makna partai politik bagi perdamaian Aceh. Ada beberapa jawaban, diantaranya; Pertama, pembentukan partai politik bisa merubah perjuangan GAM dari gerakan bersenjata ke gerakan yang legal formal melalui jalur pemilu, Partai lokal bisa berkompetisi dengan partai nasional lain dalam merebut kekuasaan ditingat lokal, kedua, ruang yang luas dalam partisipasi politik terbuka bagi masyarakat Aceh pada umumnya dan anggota GAM khususnya, Ketiga, keberadaan Partai lokal ini akan meninimalisir atau bahkan bisa menghilangkan tuntutan kemerdekan Aceh dan mengakui keberadaan NKRI. Keberadaan partai lokal akan menandai sekaligus menegaskan, beriringan dengandesentralisasi pemerintahan, desentralisasi politik (khususnya partai politik lokal) pun perludilakukan. Kehadiran partai lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh, beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilaiyang mempu memperpendek jaring transisi, hal ini juga menjadi cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur partai nasional tidak berjalan dengan sehat. Lebih jauh, keberadaan partai politik lokal juga dapat dikatakan memiliki kaitan yangerat dengan masalah HAM. Di satu sisi keberadaan suatu partai politik lokal dapat dilihatsebagai salah satu bentuk perwujudan HAM, terutama hak kemerdekaan berserikat (freedomof association), dan di sisi yang lain, keberadaan partai politik lokal akan dapat berfungsisebagai pembawa aspirasi masyarakat daerah dalam memperjuangkan kepentingan merekadalam proses pembangunan. Atas praktik ketidakadilan atau pelanggaran HAM yang dialamioleh masyarakat di suatu daerah, maka keberadaan partai politik lokal juga dapat menjadisarana kritik atas praktik-praktik tersebut.Pendapat-pendapat diatas semakin meneguhkan dan meyakinkan kita bahwakeberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan salah satu jawaban akan perdamaian diAceh, tentu keberadaan Partai lokal ini bukan hanya sekedar memenuhi atau menepati apa yangtelah disepakati dalam nota kesepahaman, namun Partai lokal diharapkan mampu menjembataikepentingan masyarakat Aceh yang lebih luas, dengan partai lokal pula kebuntuan-kebutuan politik yang dialami Aceh selama 32 tahun belakangan bisa mencair, yang kemudianmomentum ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk terus mempertahankan perdamaian di Aceh dan membangun sistem demokrasi yag lebih baik. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi. Keempat, partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kenderaan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat. Sebab, hams diakui salah satu peluang yang hams diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabibuta yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal. Kelima, tereksploitasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kenderaan partai politik lokal. Keenam, dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenersi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Sekalipun secara historis kehadiran partai politik lokal punya dasar yang cukup kuat, apakah dari aspek hukum (tata negara) kehadiran partai politik lokal dapat dibenarkan? Pertanyaan ini menjadi penting karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik tidak memungkinkan adanya partai politik lokal. Kalau dibaca dengan cermat UUD 1945, Pasal 28 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah dengan membentuk partai politik. Dengan membaca konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 28, tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 menutup ruang bagi kehadiran partai politik lokal. Perdebatan bisa menjadi lebih dalam kalau dikaitkan dengan ketentuan bahwa kebebasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 1 UU Nomor 31/2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik. Selain adanya landasan teoritikal berupa federalisme ideologis yang diserap Indonesia pasca otonomi daerah, alasan lain dari perspektif hukum tata negara yang dapat dijadikan dasar ide pembentukan partai politik lokal ini ialah adanya pertentangan antara pengaturan dalam beberapa UU. Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui pemilihan umum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai representation of ideas9 tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum. Meskipun secara eksplisit dinyatakan dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara, pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/2002 menyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Beberapa negara demokratis mengizinkan dan memiliki partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan separatisme dan ini tidak dianggap ilegal asalkan partai itu berusaha mencapai tujuannya secara demokratis dan damai. Di beberapa negara yang memiliki masalah separatisme, partai politik lokal menjadi alternatif untuk memperkuat dinamika politik tanpa mengancam keutuhan teritorial negara. Partai lokal hanya mengandalkan dukungannya semata-mata pada satu wilayah atau daerah saja dari negara itu. Partai politik lokal ini memiliki tujuan yang berbeda (tetapi pada umumnya dapat dikatagorikan menjadi tiga, pertama, hak minoritas) partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. Kedua, memperoleh otonomi, partai politik yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau meningkatkan tingkat otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. Ketiga, mencapai kemerdekaan, partai politik yang secara eksplesit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru. Note: quoted from various books, mainly Siti Zuhro’s book

Partai Politik

Oleh: Sahruddin Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “Political parties created democracy”. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”. Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘nafsu birahi’ kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘at the expense of the general will’ (Rousseau, 1762) atau kepentingan umum (Perot, 1992). Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks and balances”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “checks and balances” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip “checks and balances” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan. Tentu saja, partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah (NGO’s), dan lain sebagainya. Namun, dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Pertai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (values and interests) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambulan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, “Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy”, “... organisasi ... merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”. Kesempatan untuk berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Tingkat kebersamaan itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa berorganisasi itu merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap perjuangan politik. Dengan begitu, harus diakui pula bahwa peranan organisasi partai sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi, perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat kedudukannya dalam menghadapi pihak lawan atau saingan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu front. Proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, menurut Yves Meny and Andrew Knapp, “A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine”. Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali. Tingkat atau derajat pelembagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, tergantung kepada 3 (tiga) parameter, yaitu (i) “its age”, (ii) “the depersonalization of organization”, dan (iii) “organizational differentiation”. Setiap organisasi yang normal tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut tahapan waktunya sendiri. Karena itu, makin tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan (institutionalized) menjadi tradisi dalam organisasi. Organisasi yang berkembang makin melembaga cenderung pula mengalami proses “depersonalisasi”. Orang dalam maupun orang laur sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampur-adukkannya dengan persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun suatu tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal demikian, berarti derajat pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi, masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat. Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat “personalized”. Organisasi-organisasi besar di bidang keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dengan derajat yang berbeda-beda, masih menunjukkan gejala personalisasi yang kuat atau malah sangat kuat. Organisasi-organisasi di bidang kepemudaan, di bidang sosial, dan bahkan di bidang pendidikan, banyak sekali yang masih ‘personalized’, meskipun derajatnya berbeda-beda. Bahkan, saking bersifat ‘personalized’nya organisasi yang dimaksud, banyak pula di antaranya yang segera bubar tidak lama setelah ketuanya meninggal dunia. Gejala “personalisasi” juga terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan. Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot, “Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the eyes of its members, its ‘institutionalization’ will remain precarious”. Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, maka selama itu pula pelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat. Apalagi jika pergantian itu berkenaan dengan pemimpin yang merupakan pendiri yang berjasa bagi organisasi bersangkutan, seringkali timbul kesulitan untuk melakukan pergantian yang tertib dan damai. Namun, derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan tergantung kepada bagaimana persoalan pergantian itu dapat dilakukan secara “impersonal” dan “depersoanlized”. Jika kita menggunakan parameter “personalisasi” ini untuk menilai organisasi kemaysrakatan dan partai-partai politik di tanah air kita dewasa ini, tentu banyak sekali organisasi yang dengan derajat yang berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga secara “depersonalized”. Perhatikanlah bagaimana partai-partai seperti Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sebagainya. Ada yang diiringi oleh perpecahan, ada pula yang belum sama sekali berhasil mengadakan forum Kongres, Musyawarah Nasional atau Muktamar. Di samping kedua parameter di atas, derajat pelembagaan organisasi juga dapat dilihat dari segi “organizational differentiation”. Yang perlu dilihat adalah seberapa jauh organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik yang bersangkutan berhasil mengorganisasikan diri sebagai instrumen untuk membolisasi dukungan konstituennya. Dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelembagaan partai politik. Semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan oleh dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik, semakin besar pula potensi partai politik itu untuk disebut telah terlembagakan secara tepat. Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Di satu pihak ia harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan. Note: quoted from various books, mainly Miriam Budiardjo’s book

Fungsi Partai Politik

Oleh: Sahruddin Kata partai politik mungkin sudah sangat akrab di telinga kita mengingat sebagai konsekuensi dari sebuah Negara demokrasi maka menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk memilki institusi-institusi / lembaga-lembaga politik yang secara prosedural menjadi syarat pemerintahan yang demokratis. Dari sekian syarat itu yang selalu menjadi pembicaraan menarik adalah partai politik dan pemilu. Sebagai salah satu institusi politik dalam sistem demokrasi banyak yang mengatakan bahwa partai poltik adalah tulang punggung dari demokrasi itu sendiri. Makax kemapanan demokrasi dalam sebuah Negara secara sederhana dapat kita nilai dari partai politik dalam Negara tersebut dalam kaian ilmu politik ada banyak ahli yang mendefenisikan partai politik. Namun kali ini penulis akan menggunakan defenisi dari Giovanni Sartori. Dalam defeisinya Satrori mengemukakan bahwa partai politik adalah kelompok politik yang di identifikasi dengan lambang yang di gunakan dalam pemilu dan mampu menempatkan kandidatnya dalam pemilihan umum untuk memperebutkan jabatan publik. Dari defenisi yang telah dikemukakan sebelumnnya dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik sebagai kelompok politik maka partai poltik akan menjalankan agenda-agenda politik dalam pemilihan umum dan bersaing dengan kelompok politik lainnya dalam pemilihan umum. Namun sebagai sebuah kelompok politik partai politik memiliki fungsi-fungsi politik pula. Dalam literatur politik ada beberapa fungsi partai politik diantaranya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan rekruitmen politik. Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan sebelumnnya dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik menjadi sebuah intitusi yang penting dalam sistem politik yang demokratis. Karena secara fundamental partai politik menjadi penghubung antara masyarakat dan Negara dalam proses mempengaruhi, menetapkan dan mengawasi sebuah kebijakan melalui wakil-wakil yang telah di pilih masyarakat melalui pemilihan umum. Karena melalui wakil-wakilnya tersebut memungkinkan partai politik mengambil aspirasi masyarakat untuk di rumuskan menjadi sebuah kebjakan dalam pemerintahan. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana praktek partai politik yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama sejak nafas reformasi berhembus d Indonesia partai politik bermunculan di negeri ini. Setidaknya telah dua kali bangsa ini melaksanakan pemilihan umum. Tapi dapat di lihat dari praktek politik partai ternyata tidak banyak berubah. Partai politik tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya bahkan bisa di katakan partai politk mengabaikan fungsi-fungsi tersebut. Sebagai sarana komunikasi politik partai politik cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat dalam membuat sebuah kebijakan. Sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik partai politik justru tidak mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Ini dapat di lihat dari sosialisasi politik partai yang lebih cenderung menggunakan praktek lama dengan mengadakan pawai serta mobilisasi massa (show of power) dengan menggunakan artis dan pagelaran musik sebagai daya tarik sehingga kesan mendidik lewat visi misi, platform serta agenda program partai semakin jauh. Selanjutnya sebagai sarana rekruitmen politik masih banyak partai yang elitis dalam menyeleksi dan merekrut kader sehingga yang terjadi adalah stagnasi politik dan memperlambat regenerasi politik. Hal tersebut membuat panggung politik bangsa di isi oleh wajah-wajah lama. Dari hal yang telah di sebutkan di atas dapat di simpulkan partai politik masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pragmatisme politik yang di terapkan oleh partai politik di Indonesia menyebabkan partai politik sering menjadi pemicu konflik di masyarakat sehingga menyebabkan partai politik kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Tidak berjalannya aggregasi adan artikulasi politik menjadikan masyarakat apatis terhadapnya. Padahal seperti harapan kita bersama kehadiran partai politik dapat memberikan pencerahan dalam hal pendewasaan politik masyarakat sehingga menempatkan masyakat sebagai subjek politik bukan sebagai objek. Semoga dalam pemilihan umum tahun ini kita menemukan apa yang di harapkan sehingga pemilu tidak hanya menjadi pesta politik yang sia-sia. Seperti yang kita tahu bersama, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, tujuan mereka untuk merebut dan memperoleh kekuasaan, yang biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik juga mempunyai fungsi, di dalam negara demokratis fungsi dari partai politik adalah fungsi sosialisasi politik,komunikasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, agregasi kepentingan, pengendalian konflik, dan kontrol politik. Dari fungsi partai politik diatas dapat dijelaskan secara sederhana, 1. Sosialisasi politik: Pelaksanaan dari fungsi ini merupakan proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini masyarakat akan mengenal serta mempelajari nilai-nilai, aturan-aturan dan simbol-simbol politik negaranya. 2. Komunikasi politik: Dalam proses ini partai politik memiliki dua peran, di satu sisi partai politik di harapkan dapat menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, isi informasi ini harus ditata sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, dan di sisi lain partai politik juga memiliki peran sebagai media masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. 3. Rekrutmen politik: Partai politik juga mempunyai fungsi dalam mengajak orang-orang yang mempunyai bakat atau kemampuan untuk turut terlibat dalam kegiatan politik yang akan dijadikan sebagai anggota partai. Terutama dalam mengajak dan mendidik kaum muda yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. 4. Partisipasi politik: Partai politik mempunyai fungsi dalam membuka kesempatan, mengajak dan mendorong para anggotanya dan anggota masyarakat dalam mempengaruhi proses Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan turut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan. 5. Agregasi kepentingan: Dalam masyarakat begitu banyak perbedaan kepentingan, yang bisa juga saling bertentangan. Partai politik mempunyai fungsi untuk menampung, menganalisa dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda itu untuk di jadikan sebuah alternatif kebijakan umum, yang kemudian diperjuangkan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 6. Pengendalian konflik: Adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat tidak jarang menimbulkan konflik, bahkan sampai pada pertikaian fisik, partai politik mempunyai fungsi dalam penanganan konflik, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, aspirasi dari kelompok yang bertikai akan di bawa ke badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. 7. Kontrol politik: Kontrol politik dimaksudkan sebagai kegiatan menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang di buat pemerintah, bukan mencari-cari kesalahan. Dari kesekian fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana : (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan; Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau ‘intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat lah besar. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik (political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (potitical appointment), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political appointment). Untuk menghindarkan terjadinya percampuradukan, perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu dengan jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional. Di lingkungan kementerian, hanya ada 1 jabatan saja yang bersifat politik, yaitu Menteri. Sedangkan para pembantu Menteri di lingkungan instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. Jabatan dibedakan antara jabatan negara dan jabatan pegawai negeri. Yang menduduki jabatan negara disebut sebagai pejabat negara. Seharusnya, supaya sederhana, yang menduduki jabatan pegawai negeri disebut pejabat negeri. Dalam jabatan negeri atau jabatan pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil, dikenal adanya dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jenjang jabatan itu masing-masing telah ditentukan dengan sangat jelas hirarkinya dalam rangka penjenjangan karir. Misalnya, jenjang jabatan struktural tersusun dalam mulai dari eselon 5, 4, 3, 2, sampai ke eselon 1. Untuk jabatan fungsional, jenjang jabatannya ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan di masing-masing unit kerja. Misalnya, untuk dosen di perguruan tinggi yang paling tinggi adalah guru besar. Jenjang di bawahnya adalah guru besar madya, lektor kepala, lektor kepala madya, lektor, lektor madya, lektor muda, dan asisten ahli, asisten ahli madya, asisten. Di bidang-bidang lain, baik jenjang maupun nomenklatur yang dipakai berbeda-beda tergantung bidang pekerjaannya. Untuk pengisian jabatan atau rekruitmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal ini lah, fungsi partai politik dalam rangka rekruitmen politik (political recruitment) dianggap penting. Sedangkan untuk pengisian jabatan negeri seperti tersebut di atas, partai sudah seharusnya dilarang untuk terlibat dan melibatkan diri. Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik (conflict management) partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (aggregation of interests) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengeloa konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan. Note: quoted from fungsi partai politik Ramlan Surbakti and others sources

PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK

OLEH SAHRUDDIN
PUSAT PERHATIAN ADMINISTRASI PUBLIK PERBANDINGAN

Pengantar
Struktur atau institusi birokrasi dipergunakan sebagai subjek analisis administrasi publik perbandingan karena birokrasi sebagai sustu struktur politik yang secara khusus akan memberika dasar untuk mengatasinya dibandingkan dengan pemilihan satu atau beberapa katagori fungsi.

struktyur atau institusi birokrasi menjadi pusat perhatian administrasi public dengan tujuan untuk mebandingkan administrasi Negara terhadap politik sebagai bagian dari keseluruhan system politik.

Penekanan di letakkan pada struktur karena struktur-struktur tersebut bervatiasi dari satu system dengan system yang lain. dan atas perbedaan itu mempunyai fungsi yang berbeda.

contoh: Bandingkan dengan struktur dan fungsi badan inteligen Amerika dengan Indonesia. bandingkan kedudukan keplisian dan militer di amerika dengan di Indonesia. bandingkan antara militer negara yang mempunyai iklim salju dengan yang tropis.

Dengan mempelajari suatu fungsi melalui berbagai struktur maka akan timbul problema konsep analisis:

1. Fungsi yang dilakukan suatu institusi dan cara melakukannya

Setiap analisis perbandingan dari sistem politik akan menimbulkan dilema dalam pendekatan, mungkin pendekatan yang dilakukan bersifat fungsional dan bisa bersifat institusional.

Hal ini menibuljkan kajian yang serius di dunia barat mengingat terdapat korelasi yang tinggi antara sistem antara struktur-struktur dan fungsi, tetapi akan memberikan kesulitan lebih seius di negara berkembang.

Perbandingan struktur mempunyai bahaya karena lebih mudah membandingkannya, meliputi hilangnya atau bahaya yang timbul akibat struktur mempunyai fungsi yang sama.


2. Konsep birokrasi

Sebagaian ahli sosial mendefenisikan birokrasi dalam arah untuk mengidentifikasi gejala yang berkaitan dengan organisasi yang kompleks dan luas tanpa adanya suatu kondisi persetujuan atau penolakan.

Dimensi birokrai menurut Richard Hill untuk hal-hal yang bersifat khusus.
1. hirarki kekuasaan yang jelas defenisinya
2. pembangian kerja di dasarkan spesialisasi fungsi
3. sistem pengaturan yang meliputi hak-hak dan pekerjaan anggotanya
4. sistem yang mengjasilkan sustu sistem prosedur untuk penelitian
5. impersonalitas hubungan interpersonal
6. pemilihan pekerja dan promosi yang didasarkan pada persetujunan teknis.



Birokrasi adalah bentuk organisasi. Organisasi salah satunya adalah birokrasi dan lainya adalah bukan birokrasi, dalam hal ini tergantung bagaimna sifat-sifatnya.

Keuntungan dan mempergunakan fokus struktural dalam mendefenisikan birokrasi bukan suatu komponen sikap oleh karena akan mengikuti pola-pola sikap yang terdapat dalam birokrasi yang biasanya di sebut sikap birokratik.

Menurut Frederich persoalan yang ada pada aspek sikap birokrasi sebenarnya lebih kompleks dari pada yang berkaitan dengan aspek struktural. ia melihat bahwa neskipun didapkan kesamaan, sikap-sikap birokrat sangat bervariasi di setiap saat dan tempat tanpa menunjukkan suatu pola yang jelas dari perkembangannya. Sikap manusia dalam budaya tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakina pada budaya itu.

Contoh: seorang pejabat China selalu akan dipengaruhi oleh Doktrin Kong Hu Chu yang lebih mengutamakan kebaikan bangsanya, dibandingkan dengan pejabat Swiss yang lebih dipengaruhi ajaran Kristen yang mana lebih mengutamakan kesabaran.

Secara intuisi orang selalau mengangpa bahwa struktur birokrasi birokrasi dan pola kerjanya akan berlainan untuk masing-masing negara dan akan sangat berbeda antara barat dan timur.

Variasi dalam aspek struktural yang dinyatakan dalam bentuk divergensi yang datang bila sikap telah di tumbuhkan.

karakteristik struktur dapat dibagi atas 3 (tiga) hal yaitu:

1. hirarki
2. diferensiasi atau spesialisasi
3. kualifikasi atau kompetensi.

ad. 1. Hirarki

Merupakan hal yang penting karena berhubungan erat dengan usaha-usahan untuk mempergunakan rasionalitas dalam tugas-tugas administrastif. Max Weber meilihat usaha ini sebagai usaha untuk menerangkan asal mula bentuk birokrasi dari organisasi. melihat hirarki sebagai suatu perinsip dan tingkat kekuasaan yang bertingkat, yang menjamin suatu sistem order yang ketat dari super ordinasi dan sub-ordinasi dimana kantor-kantor yang lebih tinggi mengawai yang lebih rendah

ad. 2. Diferesnsiasi atau Spesialisasi. spesialisasi

Spesialisasi dalam organisasi merupakan hasil dari pembagian pekerjaan, yang merupakan persyaratan menyelesaiakan proses kerja sama antara manusia untuk mengatur lingkungan dan mencapai tujuan yang kompleks.

Alokasi tugas secara khusus menunjukkan adanya perbedaan dalam organisasi, dimana peran ilmu sosialogi sangat menentikan. struktur dari organisasi harus memberikan hubungan fungsional dari peran itu.

ad. 3. Kualifikasi atau Kompetensi

Kualifikasi menunjukkan fungsi-fungsi ini atau peran memelukan orang-orang yang mempunyai peran dan karenanya perlu dilatih, yang selanjutnya menuju ke profesionalisme dalam hubungnnya dengan aspek ini.

Kompetensi dan kulifikasi ada hubungnnya dengan hubungan-hubungan tertentu dalam organisasi karenannya lebih di sukai. rumusan Weber di uraikan sebagai tipe ideal yaitu sesuatu yang tidak menunjukkan realitas tetapi merupakan suatu anstraksi gambaran tertentu dan merupakan ”susunan mental” dimana menurut Weber tidak dapat di ketemukan secara empiris dalam kenyataan.

Menurut La Palombara konsep birokrasi itu bagaikan akordion, birokrat sebagai orang orang-orang yang memegang peranan manajerial, baik sebagai manajer tingkat atas, tingkat menengah mapun tingkat bawah tergantung pada jenjang organisasi mana birokrat itu pegang peranan dalam posisinya.


Studi aministrasi publik perbandingan yang memberikan pemusatan perhatian pada institusi atau struktur birokrasi perlu di pertimbangkan untuk menyesuakan dengan lingkungan dimana birokrasi itu tumbuh dengan melihat perkembangan ekonomi, politik dan keadaan sosial suatu negara.

Sebagai contoh dalam membenahi insturu atau struktur birokrasi kalau sudah memungkinkan mengggunakan pelayanan secara e-government mama perlu supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih efisien, efektuif dan lebih transparan.

studi perbandingan administrasi publik dengan memfokuskan pada institusi birokrasi juga memberi keuntungan, seperti yang dikatakan Dwight Waldo pada tahun 1964 sebagai usaha dalam pengembanagn studi perbandingan.

Tema-tema untuk makalah yang akan dipresentasikan setelah UTS, tema ini masih bersifat umum, maka anda tulis makalah dengan judul yang lebih spesifik, makalah sifatnya perseorang, dengan terlebih dahulu menetukan judul sesua dengan kesepakatan di kelas.

1.Hubungan Studi perbandingan administrasi publik dengan ilmu politik (lebih teoretis dengan menjelaskan hubungan studi perbandingan administrasi publik dengan studi ilmu politik)
2.Birokrasi sebagai kompas administrasi negara perbandingan (kajian birokrasi sebagai pemusatan perhatian dalam perbandingan administrasi publik, kajian tidak hanya dalam konteks domestik tapi ditambah dengan uraikan perbandingannya)
3.Ekologi administasi ( faktor-faktor alam dan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan lain-lain)
4.Tinjaun perbandingan sistem administrasi negara maju (perbandingan dengan negara-negara amerika utara, eropa dan asia timur)
5.Tinjaun perbandingan sistem administasi negara berkembang (perbandingan dengan negara-negara afrika, the rest of asian countries, amerika latin)
6.Pengembangan paradigma pembangunan administrasi dan majemen pembangian (paradigma pembangunan dan administrasi pembangunan)
7.Perbandingan perkembangan ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan (perkembangan dan penerapan ilmu administrasi publik di indonesia)


disarikan dari berbagai buku

USAHA-USAHA MILIK NEGARA

STATE OWNED ENTERPRISES (SOEs)

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Usaha-Usaha Milik Negara dan Swasta

Kredit : 3 SKS

Pengasuh : Drs.Syaifudin, M.Si/Sahruddin, S.IP,MA

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar bentuk-bentuk organisasi pemerintah dan swasta, beserta trend evaluasinya terutama dilihat dari segi structure of governance. Di samping itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai dimensi perkembangan organisasi bisnis, terutama yang diarahkan untuk mengontrol biaya koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan.


Minggu I : Negara: Abstrak dan Konkrit
Pemerintahan dan Pemerintah

Minggu II : Tata Negara dan Pemerintahan
Peraturan-Peraturan Negara dan Pemerintahan

Minggu III : Perlindungan, Pemeliharan dan Perkembangan Aset Negara
Inventarisasi Harta Negara dan Pentingnya Manajemen Aset
Negara

Minggu IV : Manajemen Administrasi Pemerintahan
Struktur Organisasi dan Sistem Tata Negara dan Tata
Pemerintahan.

Minggu V : Hukum Privat dan Publik
Sistem Hukum Peradilan

Minggu VI : Sumber Daya Manusia: Para Pengelola Aset Negara. Penciptaan,
Persiapan Tenaga-Tenaga Ahli Di Bidang Pengelolaan Aset
Negara Yang Profesional.

Minggu VII : Recappo (Recruitment, Examination, Certification, Appointment,
Probation, Placement, Orientation, Operation, Controlling.
POSCORB (Planning, Organizing, Staffing, Coordinating,
Operating, Reporting, Budgeting).

Minggu VIII : Mid Term Test


Minggu IX dan X : Pengambilan dan Restrukturisasi


Minggu XI : Korporatisasi


Minggu XII dan XIII : Privatisasi


Minggu XIV : Pranchising


Minggu XV : Studi Kasus: BUMN dan BUMD


Minggu XVI : Final Term Test



MATERI PERKULIAHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA

MINGGU PERTAMA
Negara
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Defenisi negara
Menurut Roger H. Soltau negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara menurut Harold J. Laski negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat dan defenisi yang hampir sama dengan Laski dikemukakan oleh Max Weber negara adalah sutau masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. (Budiardjo,1989).

Sifat-sifat Negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak dimiliki oleh assosiasi, kelompok ataupun individu. Umumnya negara mempuyai sifat memaksa,sifat monopoli dan sifat mencakup semua:
1.sifat memaksa (coercive) dimana negara mempunyai sifat memaksa supaya peraturan perundang-undangan dan norma kehidupan dijalankan warfga masyarakat.
2.sifat monopoli dimiliki oleh negara dalam rangka menentukan arah dan tujuan hidup masyarakat, apa yang boleh dan tidak dibolehkan seperti faham atau ajaran yang tidak dibolehkan hidup dalam suatu negara.
3.sifat mencakup semua (all-encompassing, all embracing), semua aturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa kecuali
unsur-unsur suatu negara
Negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut:
1.wilayah, terbentuknya suatu negara mensyaratkan adanya wilayah dimana sebuah negara berdiri. Setiap negara menduduki tempat tertantu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.
2.penduduk, setiap negara dihuni dan mempunyai penduduk dan kekuasaan negara mampu menjangkau semua penduduk dalam satu wilayahnya.
3.pemeintah, setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya.
4.kedaulatan, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.
5.pengakuan, berdirinya suatu negara butuh pengakuan dari negara lain sebagai bagian dari kehidupan bernegara secara internasional

Pengertian negera dalam bentuk abstrak (umum) adalah:
Negara terikat oleh ruang dan waktu dari suatu negara, misalnya tentang asal mula pertumbuhan serta lenyapnya suatu negara tersebut.

Sedangkan pengertian negara dalam bentuk konkrit:
Negara terikat pada ruang dan waktu dari suatu negara, misalnya letak negara.


Tata negara:
susunan tentang suatu negara tertentu, bagaimana susunan pemerintahannya dan diselenggarakanya, baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah.

Pemerintah:
Di Amerika Serikat, perkataan pemerintah (government) biasanya di gunakan untuk menggambarkan semua cabang pemerintahan, yaitu: legislatif, yudikatif dan eksekutif termasuk fungsi pelayanan umum yang bersifat tetap. Sedangkan tradisi Inggris dan Eropa pada umumnya serta beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Latin perkataan pemerintah lazim diartikan sebagai kabinet saja, yaitu para menteri dan departemen-departemen atau kantor kementerian yang mereka pimpin. (Duchacek, 1973 dalam Asshiddiqie,1996).
Para anggota kabinet biasanya disebut menteri, kecuali di Amerika Serikat yang lazim di sebut secretaries of state. Dalam sistem parlementer, kabinet yang terdiri atas para menteri itu umumnya di sebut Perdana Menteri (Prime Minister) atau di jerman di sebut dengan Kanselir (Chancellor) yang memimipin dewan yang lazim di sebut Dewan Menteri (Council of Ministers). Di amerika serikat untuk meyebut suatu pemerintahan yang di sedang di jalankan oleh suatu rezim di senut dengan administrasi seperti Bush Administration sementara di beberapa negara biasanya disebut dengan pemerintahan A, seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono
Berbagai negara Eropa yang biasa menggunakan perkataan pemerintah dalam pengertian cabang kekuasaan eksekutif itu misalnya, seperti Perancis (Gouvernement), Spanyol (Gobierno), Italia (Governo), Rusia (Gosudarstvo), Belanda (Regering) dan Cekoslovakia (Vlada). (Asshiddiqie, 1996).
Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan. Lalu ’’ memerintah’’ berarti melihat kedepam, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkannya masyarakat ke tujuan yang di tetapkan.(Surbakti,1992)
Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatandan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara. Sementara itu, istilah pemerintahan dan pemerintahan berbeda. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewengangan negara. Dimana setiap masyarakat-negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya bersifat statis sedangkan tugas sifatnya dinamis. (Surbakti,1992).
Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan. (Surbakti,1992). Apabila ditinjau dari segi dinamika pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada keadulatan yang berlandaskan pada dasar negara, menngenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Apabila di tinjau dari segi sruktural fungsional pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Dan sehubungan dengan segi tugas dan kewenangan maka pemerintahan dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Pengertian pemerintah secara sederhana adalah organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsinya, pengertian istilah pemerintahan sering dibedakan dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit:
1.pemerintah dalam arti luas adalah semua organ-organ negara seperti DPR, MPR, MA dan lain-lain.
2.pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif, misalnya menurut UUD terdiri atas presien da wakil presiden dan para menteri.


Pemerintah yang efektif dan efisien dapat di upoayakan melalui Reinventing Government (REGOM). Reinventing Government adalah prinsip dasar yang dikembangkan oleh David Osborn dan Ted Gaebler yang terkenal dengan 10 prinsip dasar REGOM yaitu.

1.pemerintah katalis : catalyc government; Sterring rather rowing) lebih mengarahkan ketimbang mengayuh.
2.pemerintah milik masyarakat: Community owned by government: empowering rather than serving), memberdayakan ketimbang melayani.
3.pemerintaha yang kompetitip: menyuntikkan persaingan kedalam pemberinan pelayanan.
4.pemerintahan yang digerakkkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5.pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan memasukkan
6.pemerintah yang berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi
7.pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan
8.pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati
9.pemerintahan yang berorientasi pasar: mendongkrrak perubahan memalui pasar.
10.mengumpulkan semua menjadi satu.

Hal itu disarankan oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Sebuah paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan/ birokrasi yang baru antara lain:
(a) Catalytic government: steering rather than rowing. Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri.

(b) Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah.

(c) Competitive government: injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik. (Osborne &Gaebler, 1992)


Pengalaman Bill Clinton dalam menjalankan regom adalah dengan menjalankan 4 prinsip yang menonjol dan perlu diperhatikan secara khusus, yaitu: (Al Gore, 1996)
1.memangkas penyakit birokrasi antara lain:
a.memangkas prose anggaran
b.desentraslisasi persediaan
c.memangkas persediaan
d.membatasi aturan
e.memberdayakan pemda
2.menetapkan pelanggan sebagai focus dengan cara antara lain:
a.memberikan pilihan dan suara kepada pelanggan
b.melengkapi organisasi pelayanan
c.menciptakan dinamika pasar
d.menggunakan mekanisme pasar untuk memecahkan masalah
3.memberdayakan pegawai untuk mencapai hasil dengan cara antara lain:
a.desentaliasasi kekuasaan pengambilan keputusan
b.mengharuskan pegawai federal bertanggungjawab atas hasil
c.memberi pegawai alat yang dibutuhkan pada pekerjaan mereka
d.meningkatkan kwalitas kehidupan kerja
e.membentuk kemitraan manajemen dan pekerja
f.menekankan kepemimpinan
4.melihat dan mengembalikan pada aspek fundamental, antara lain:
a.membatasi hal yang tidak dibutuhkan
b.mengumpulkan lebih banyak hasil
c.menginvestasikan produktifitas yang lebih besar
d.merekayasa ulang program untuk memotong biaya.


BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tata Negara
Hukum jika dilihat dari isinya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: hukum publik (hukum negara) dan hukum sipil (hukum privat/perdata). Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara masuk dalam ruang lingkup hukum publik.
Hukum Tata Negara (HKN) adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarki) yang selanjutnya menegaskan wilayahnya dan lingkungannya dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasai) dari masyarakat hukum itu beserta susunan, wewenang, ikatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu (Prof. Van Vollenhoven).


Tata Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata pemerintahan berasal dari bahasa Belanda Administratief Recht. Jika diterjemahkan secara literlijke berarti Hukum Administraso Negara-
Ada tiga arti administrasi negara:
1.sebagai paratur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara.
2.sebagai fungsi atau sebagai aktifitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan, artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
3.sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.


Peraturan Perundang-Undangan
Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia
 Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang, PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).
 PP (Peraturan Pemerintah)
 Perda (Peraturan Daerah)

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya berlaku bagi manusia individu saja, melainkan juga mengikat anggota-anggota masyarakat seluruhnya hingga menciptakan keadaan yang teratur. Peraturan-peaturan yang mengatur mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat adalah terwujud ketenteraman dan ketertiban disebut norma (kaidah), yang antara lain terdiri atas:
 Norma agama
 Norma kesusilaan
 Norma kesopanan
 Norma hukum yaitu pedoman bagi-bagi setiap orang yang melapisi segala macam peraturan yang terdapat dalam undang-undang.

Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingakah laku manusia dalam bermasyarakat yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya: norma hukum pidanan yang melarang orang membunuh.

Ciri-Ciri Negara Hukum:
 Pengakuan dan perlindungan atas hak azasi manusia
 Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan
 Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Menurut isinya hukum dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu:
1.hukum publik
2.hukum privat


yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara:
1.negara dengan orang (hukum pidana)
2.negara dengan bagian-bagiannya (pemerintah pusat dengan daerah dan hukum tata negara)
3.negara yang satu dengan negara yang lain (hukum internasional)
4.pejabat pemerintah yang satu dengan yang lain mengenai segala tugas kewajiban dalam waktu mereka sedang melakukan pekerjaan (hukum administratif)
sementara yang dimaksud dengan hukum sipil (private) adalah hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain:
1.hukum sipil (private dalam arti luas meliputi hukum perdata dan perniagaan)
2.hukum sipil dalam arti sempit adalah hanya meliputi hukum perdata.
Perbedaan antara hukum private dan hukum public adalah bahwa dalam hukum private adalah mengatur hubungan antara orang dengan orang sementara dalam hukum public mengatur antara orang dengan pemerintah


PERTEMUAN MINGGU KETIKA

HUKUM INTERNATIONAL

a. Pengertian
Hukum Internasional adalah keseluruhan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang menentukan sampai dimana jauhnya sesuatu negara harus mengindahkan adanya negara lain. Dengan kata lain, perkataan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain atau hubungan-hubungan antar warga negara dari negara yang satu dan warga dari negara yang lain.
Menurut prof. Prancois
Hubungan internasional adalah sejenis hukum, memuat norma-norma hukum yang mengatur tata tertib masyarakat internasional. Norma-norma itu sama seperti norma hukum lainya, akar dasarnya terdapat dalam dasar kesusilaan manusia.

b. Pembagian Hukum Internasional
1. Hukum Tantra (publik) Internasional
a). Pengertian
Hukum Tantra (Publik) Internasional adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa tantra (publik) internasional. Dengan perkataan lain Hukum Tantra (Publik) Internasional adalah hukum antar negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan yang lain dalam hubungan internsional. Hukum tantra internasional tidak meliputi bidang hukum perdata internasional dan hukum pidana internasional.
Hukum publik internasional mulai timbul saat munculnya subjek hukum yang utama yaitu: negara (mungkin dulu belum berbentuk negara nasional seperti sekarang), misalnya negara kerajaan atai negara kota yang dikenal ada zaman yunani kuno.
Kira-kira tahun 3000 sm telah dibuat suatu perjanjian Eannatum, raja lagash di Mesopotamia dengan sebuah negara kota lainnya di Mesopotamia, yaitu Umma, perjanjian ini mengatur perbatasan diantara kedua negara tersebut yang ditandai dengan tapal batas peletakan batu.
Perkembangan selanjutnya hukum internasional dapat dilihat setelah perang dunia I (PD) melalui perjanjian Vesailes pada tahun 1919 dengan didirikanya liga bangsa-bangsa, hal ini sebagai upaya mencegah supaya tidak terjadi lagi perang. Tapi kenyataannya hal ini gagal terbukti dengan berlangsungnya PD II yang kemudian setelah selesai PD II di bentuk kembali lembaga internasional yang maksudnya untuk mencegah terjadinya perang dan mempromosikan perdamaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa walaupun sudah dibentuk sebagai organisasi internasional yang membidangin banyak hal sampai sekarang ternyata belum berhasil sepenuhnya menjalankan misinya. Seperti pada abad ke dua puluh masih ada perang dingin diantara dua kekuatan besar yaitu rusia (blok komunis) dan Amerika (blok liberalis kapital). Sampai sekarang juga msih banyak persengketaan dan konflik antara negara yang tidak kunjung selesai seperti kasus palestina yang masih bersengketa dengan israel begitu juga antara pakistan dengan india dan yang tidak kalah penting adalah amerika mengobarkan perang diluar negaranya seperti di afganistan dan irak yang mereka klaim untuk mewujudkan demokratisasi.

b). Subjek Hukumnya
1)Negara
2)Negara gereja/tahta suci vatikan
3)Palang Merah Internasional
4)Pemberontak, kelompok pejuang pembebasan nasional dan pihak dalam sengketa. (dalam hal ini penting status dari pemberontak karena pengakuan dari dunia internasional akan existensi pemberontak penting apakah mereka berjuang dijalur yang benar.)
5)Pribadi kodrati/individu (hanya dalam hukum publik tertentu)


c). Sumber Hukumnya
1)Perjanjian internasional, baik yang umum maupun yang khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang berselisih.
2)Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. (adanya kekebalan diplomatik bagi para diplomat atau utusan dari suatu negara)
3)Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
4)Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan.

d). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
salah satu organisasi internasional sebagai subjek hukumnya adalah PBB.
1. tujuan PBB
a.Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional
b.Memajukan persahabatan antar bangsa
c.Memajukan kerjasama dibidang ekonomi, sosial budaya dan perikemanusiaan serta memajukan penghargaan hak azasi manusia.
2. untuk mencapai tujuan di atas maka PBB berpegang teguh pada azas-azas:
a.Persamaan kedaulatan
b.Jaminan atas hak-hak anggota dan kesetiaan untuk memenuhi kewajiban
c.Penyelesaian perselisihan secara damai (multilateral tidak seperti aksi-aksi unilateral (sepihak) yang dilancarkan oleh amerika serikat ke afganistan dan irak)
d.Menghindari penggunaan kekerasan
e.Ketaatan anggota kepada pigam PBB
f.PBB menghindari campur tangan dalam urusan negeri suatu negara.
3. Alat Kelengkapan Utama PBB
a.Majelis umum
b.Dewan keamanan
c.Dewan ekonomi dan sosial
d.Dewan perwalian
e.Mahkamah internasional
f.sekretariat


2. Hukum Perdata Internasional (HPI)
a). Pengertian
Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara sesuatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
Hukum perdata internasional muncul ketika ada hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, sebagai contoh adalah bagaimana diatur hubunan dagang antara satu warga negara dengan warga negara lainya.
b). Sumber Hukumnya
1.prinsip hukum umum (misalnya azas pacta sunsevanda). Janji yang dibuat oleh dua pihak yang kemudian mengikat kedua dalam berhubungan. Azas abus de droit (penyalahgunaan hak)
2.hukum kebiasaan (kebiasaan yang diterima sebagai hukum)
3.traktat
4.peraturan perundang-undangan
5.yurisprudensi (keputusan hak nasional maupun internasional, keputusan lembaga arbitrase internasional
6.doktrin


3. Hukum Pidana
1. Hukum Pidana Materiil
a. pengertian dan pembangiannya
hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan pidana (hukuman).
Yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah:
1.badang dan pengaturan perundang-undangan, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, UU, pemerintah dan sebagainya, pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang bertugas.
2.kepentingan hak tiap manusia, yaitu jiwa, raga/tubuh,kemerdekaan, kehormatan dan hak milik.misalnya
- terhadap jiwa : pembunuhan
- terhdap tubuh : penganiayaan
- terhadap kemerdekataa : penculikan
- terhadap kehormatan : penghinaan
- terhadap milik : pencurian
Beda pelanggaran dan kejahatan:
pelanggaran: mengenai hal-hal kecil/ringan yang diancam dengan hukum denda, misalnya sopir tidak membawa SIM, bersepeda dimalamhari tanpa lampu
kejahatan: mengenai soal-soal yang besar, seperti penghinaan, pencurian, penbunuhan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan merupakan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Tujuannya adalah untuk menjaga tertibnya, diturutnya peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusaknya atau mengganti kerugian yang disebabkan.
Menurut pasal 10 KUHP hukuman/pidana itu terdiri:
1.pidana pokok (utama)
a.pidana mati
b.pidana penjara (seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun minimal satu tahun)
c.pidana kurungan
d.denda
2.pidanan tambahan
a.pencabutan hak –hak tertentu
b.perampasan barang-barang tertentu
c.pengumuman putusan hakim

hukum pidana yang ada di indonesia sekarang adalah hukum pidana tertulis da terkodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. pembagian hukum pidana
1.hukum pidana objektif (jus punale) semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam denga hukuman yang bersifat siksaan, hukum pidana objektif dapat dibagi menjadi:
a.hukum pidana materiil:mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum.
b.Hukum pidana formal: hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksaaan hukum pidanan materiil)
2.hukum pidana subjektif (jus puniendi): hak negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.
3.hukum pidana umum: hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun juga seluruh indonesia) kecuali anggota ketenteraan.
4.hukum pidana hukum
5.hukum pidana khusus: hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, contoh:
a.hukum pidana militer: berlaku khusus untuk anggota militer
b.hukum pidana pajak: berlaku untuk wajib pajak

II. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara)
a. pengertian dan sumbernya:
hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana, jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan itu.

Dalam hukum acara pidana pihak penguasalah yang mengambil inisiatif beracara. Bukan pihak-pihak yang bersangkut dalam pelanggaran itu, melainkan penguasa (yakni alat penuntut umum atau jaksa).
Tetapi dalam beberapa kejahatan tertentu pihak penguasa baru bertindak sesudah ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan sendiri, misalnya:
1.dalam kejahatan yang melanggar kesusilaan pasal 284, 287 dan lain-lain dalam KUHP
2.kejahatan yang berupa penghinaan pasal 319 dan sebagainya KUHP
3.kejahatan terhadap saudara sendiri seperti pencurian pasal 367 dalam KUHP

sumber terpenting dari hukum acara pidana adalah undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana yang sebelumnya berlaku peraturan hindia belanda yaitu reglemen indonesia yang diperbaharui yang sudah tidak sesuai lahi dengan cita-cita hukum indonesia.


PERTEMUAN MINGGU KE EMPAT
TRANSFORMASI MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menurut Fahmi Mut’hi ada empat aspek dalam tranformasi manajemen:
1.merumuskan kembali konsep perusahaan.
2.restrukturisasi perusahaan.
3.revitalisasi organisasi.
4.memperbaharui jiwa dan semangat orang dalam organisasi.

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara
1.Persero/PT (Perseroan Terbatas): Perusahaan yang mencari keuntungan dan harus memberikan deviden dan pajak kepada pemerintah disamping mengembang misi-misi yang dibebankan.
2.Perum (Perusahaan Umum): Perusahaan yang membiayai usahanya sendiri dan tidak perlu dituntut untuk mendapatkan perkembangan.
3.Perjan (Perusahaan Jawatan): Perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan pihak manajemen hanya mengelola.

Tujuan Badan Usaha Milik Negara
2.memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara.
3.mengadakan pemungutan data atau keuntungan bagi negara.
4.menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi.
5.menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
6.turut aktif memberikan sumbangan kepada sektor swasta, khususnya golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.

Permasalahan Badan Usaha Milik Negara
2.ketidakjelasan misi, tujuan dan peran Badan Usaha Milik Negara.
3.kemandirian yang lemah dan profesionalisme yang kurang memadai.
4.daya saing yang rendah.
5.budaya perusahaan yang kurang mantap.
6.mutu produk dan kwalitas pelayanan yang kurang bersaing.
7.sistem manajemen yang kurang efektif.
8.teknologi yang digunakan umumnya kurang efisien.
9.intervensi yang tinggi dari pemerintah.
10.sumber Daya Manusia yang kurang berkwalitas.

Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1.perbaikan manajemen melalui profesionalisme dan transformasi manajemen.
2.peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
3.deregulasi dan debirokratisasi.
4.restrukturisasi perusahaan.
5.privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kwalitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh karena itu faktor SDM sangatlah menentukan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Sedangkan untuk menghasilkan SDM yang berkwalitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang mampu untuk memperdayakan tenaga kerjannya sedemikian rupa agar jadi lebih produktif dan profesional.
Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan melakukan pembelajaran individu, pembelajaran kelompok dan pembelajaran organisasi. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan kwalitas SDM Badan Usaha Milik Negara dapat ditingkatkan dan yang lebih penting adalah dapat meminimalkan sesegera mungkin ketidakefisienan yang selama ini mejadi sorotan publik terhadap sumber daya manusia BUMN yang ada.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan dalam bidang sumber daya manusia antara lain disebabkan:
1.SDM kurang profesional, karena rekruitmen tidak didasarkan pada keahlian.
2.kadang hanya merupakan tempat untuk mengakomodasikan birokrat pemerintah yang tidak mempunyai jabatan.
3.terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga mereka menjadi tidak efisien dan efektif.
4.kompensasi atau insentif yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan pada jenis kegiatan usaha yang sama.
5.kurangnya rasa disiplin pegawai, sebagaimana yang terjadi umumnya pada pegawai negeri. Padahal budaya disiplin ini juga merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan.



20 attributes Aggregation scheme leading to the final evaluation
Attributes Areas Macro-areas Final evaluat.
x1: GDP per capita Economics
Economics and Human capital


Well-being
Measure-ment
x2: Rate of unemployment
x3: Gini index Economic inequality
x4: Income share held by the poorest 20% of population
x5: Adult literacy rate Human capital
x6: School enrolment rate (%) (primary education)
x7: School enrolment rate (%) (secondary education)
x8: Difference in adult literacy rate Gender discrimina-tion
Gender discrimina-tion and Health
x9: Difference in school enrolment rate
x10: Difference in life expectancy
x11: Infant mortality rate Health
x12: Life expectancy at birth
x13: CO2 emission
Environ-ment



Environ-ment,
Rights and
Safeness
x14: percentage of territory covered by forest
x15: Density of population
x16: Synthesis of polity scores and political rights (World Bank indicator) Rights
x17: Subjective judgment of rights
x18: Crimes against the person (% of population)

Safeness
x19: Crimes against the patrimony (% of population)
x20: Subjective judgment of safeness
Threshold values below which a Country is considered deprived with respect to the particular attribute


Attributes Countries
Western Central-Eastern
x1: GDP per capita (in $ PPP) 22,000 9,000
x2: Rate of unemployment (%) 6% 7%
x4: Income share held by the poorest 20% of population 6% 7%
x5: Adult literacy rate 93% 99%
x6: School enrolment rate (primary education) 97% 99%
x7: School enrolment rate (secondary education) 96% 89%
x8: Difference (of percentages) in adult literacy rate 3% 0%
x9: Difference (of percentages) in School enrolment rate (primary) 3.3% 3%
x10: Difference in life expectancy (years) 7 11
x11: Infant mortality rate (%) 0.004 0.015
x12: Life expectancy at birth (years) 78 71
x13: CO2 emission 700,000 265,000
x14: percentage of territory covered by forest 35% 25%
x16: Synthesis of polity scores and political rights (scale 1 – 10) 4 6
x18: Crimes against the person (% of population) 1% 1%
x19: Crimes against the patrimony (% of population) 10% 9%

Functional forms and parameter values of the partial evaluation functions after the first aggregation step; suffix “w” indicates the form used for the Western Countries and suffix “e” for the Central-Eastern ones.


Economics
VPw11(x1 , x2 ) = 0.60 Vw1 + 0.43 Vw2 – 0.03 Vw1 Vw2
VPe11(x1 , x2 ) = 0.60 Ve1 + 0.43 Ve2 – 0.03 Ve1 Ve2
Inequality
VPw12(x3 , x4) = 0.45 Vw3 + 0.45 Vw4 + 0.10 Vw3 Vw4
VPe12(x3 , x4) = 0.45 Ve3 + 0.45 Ve4 + 0.10 Ve3 Ve4
Human capital
VPw13(x5 , x6, x7) = 0.42 Vw5+ 0.35Vw6+ 0.26Vw7 –
+ 0.02Vw5 Vw7 - 0.01Vw5Vw7
VPe13(x5 , x6, x7) = 0.39Ve5 + 0.37Ve6 + 0.17Ve7 +
+ 0.03Ve5 Ve6+ 0.01Ve5 Ve7 + 0.02Ve6 Ve7
Gender discrimination
VPw14(x8, x9,x10) = 0.32 Vw8 + 0.32 Vw9 + 0.33 Vw10 +
+ 0.01 Vw8 Vw9 - 0.01 Vw8 Vw10 +
+ 0.05Vw9 Vw10 – 0.01Vw9 Vw9 Vw10
VPe14(x8, x9,x10) = 0.27 Ve8 + 0.30 Ve9 + 0.38Ve10 +
– 0.01 Ve8 Ve9 + 0.03 Ve8 Ve10 + 0.03Ve9 Ve10
Functional forms and parameter values for the partial evaluation functions after the second aggregation step; suffix “w” indicates the form used for the Western Countries and suffix “e” for the Central-Eastern ones.


Economics and Human capital
VPw21 = 0.21VPw11 + 0.30VPw12 + 0.36VPw13 + 0.04VPw11VPw12 +
+ 0.05VPw11VPw13 + 0.05VPw12VPw13 + 0.01VPw11VPw12VPw13

VPe21 = 0.24VPe11 + 0.33VPe12 + 0.34VPe13 + 0.01VPe11VPe12 +
+ 0.03VPe11VPe13 + 0.06VPe12VPe13
Gender discrimination and Health
VPw22 = 0.40VPw14 + 0.46VPw15 + 0.14 VPw14VPw15

VPe22 = 0.38VPe14 + 0.46VPe15 + 0.17 VPe14VPe15
Environment, Rights and Safeness
VPw23 = 0.25VPw16 + 0.35VPw17 + 0.34VPw18 + 0.01VPw16VPw17 +
+ 0.01VPw16VPw18 + 0.04VPw17VPw18

VPe23 = 0.19VPe16 + 0.29VPe17 + 0.38VPe18 + 0.02VPe16VPe17 +
+ 0.07VPe16VPe18 + 0.05VPe17VPe18

BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERTEMUAN SELANJUTNYA


PRIVATISASI

Selling state owned campany (all or a part) into private hands

Privatisasi dapat diartikan:
1.Sempit: pengalihan asset dan control pemerintah, sebagian atau keseluruhan kepada sector swasta.
2.Luas: mencakup:
1.pengalihan peranan pemerintah ke sector swasta dalam hal salah satu atau kombinasi dari:
a.Kepemilikan
b.Pembiayaan
c.Pelaksanaan produksi
d.Manajemen
e.Lingkungan bisnis
2.pemindahan pemilikan dari pemerintah ke swasta
a.apakah kompetisi meningkat
b.apakah hutang pemerintah turun
c.kepuasan konsumen naik
d.prospek usaha baik
3.deregulasi ekonomi
4.liberalisasi pasar

privatisasi menggejalan di akhir 1970 an (awal 1980 an), usaha-usaha yang diprivatisasi telepon di Argentina dan Mexico, tekstil dan semen di Pakistan, tembakau, telepon dan kreta api di Jepang, baja di Inggris dan hampir seluruh bisnis Negara, bahkan termasuk penjara di Amerika.

LATAR BELAKANG
Proteksi dan kontrol pemerintah atas persaingan pasar, dirasakan telah merusak mekanisme pasar (distorsi pasar) sehingga menimbulkkan high cost economy

HIGH COST ECONOMY
1.dayasaing ekonomi nasional turun
2.growth investasi turun
3.pengangguran meningkat

TUJUAN PRIVATISASI
1.mendorong persaingan yang sehat, melalui mekanisme pasar
2.menurunkan ’’High Cost Economy’’
3.meningkatkan daya saing ekonomi nasional
4.mendorong pertumbuhan investasi
5.growth economy
6.menambah lapangan kerja


PRO-KONTRA PRIVATISASI

ALASAN PRO KEPADA PRIVATISASI
1.effisiensi
2.memperbaiki struktur anggaran
3.
ALASAN KONTRA KEPADA PRIVATISASI
1.effisiensi tidak mengenal asset effisiensi bukan masalah ownership tetapi manajemen jadi cukup dengan privatisasi manajemen.
2.penjualan asset BUMN, mengurangi future income bagi negara dalam jangka panjang.
3.mengurangi fungsi sosial dan stabilisator pemerintah

hal di atas lebih dilihat dari segi ekonomi
1. privatisasi menjurus ke kapitalis, yang kuat makin kuat yang lemah makin lemah, kurangnya perhatian pada aspek sosial
2.mengalihkan monopoli dari negar ke swasta, karena individu adalah ratinal utily maximazer maka akibatnya bisa lebih parah.

PROSEDUR PRIVATISASI

Tidak ada yang standar,tergantung dari masing-masing negara.

Contoh prosedur dan proses privatisasi (di Prancis)
1.perlu perangkat hukum yang jelas diterapkan secara transparan dan
2.dibentuk komite khusus
3.mengutamakan ’’national interest’’
-karyawan
-melarang atau membatasi kepemilikan asing
-membentuk stable shareholder group seperti institusional investor untuk menjaga stabilits harga saham.

METODE PRIVATISASI
1.penawaran umum perdana di pasar modal (initial public Offering-IPO)
2.direct placement
-finacial investor
-sttategic investor

1.obligasi konversi
2.management buy out dan employee buy out
3.regional government buy out

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGAMANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
1.kerangka regulasi: membuat pedoman dan kebijakan yang mengatur perilaku perusahaan
-kebijakan harga dan standar kualitas
-pengawasan atas praktek-praktek bisnis
-peraturan perlindungan konsumen
-peraturan keselamatan kerja
-publice service obligation
1.kerangka prosedur yang transparan
- seleksi mitra bisnis
2.jaring pengaman sosial, untuk mengulangi dampak sosial dari privatisasi dilakukan dengan langkah langkah
-menghindari PHK
-program pensiun dini bagi pegawai yang mendekati usia pensiun
-kompensasi yang adil jika PHK tak terhindarkan

TRANSFORMASI MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menurut Fahmi Mut’hi ada empat aspek dalam tranformasi manajemen:
1. Merumuskan kembali konsep perusahaan.
2. Restrukturisasi perusahaan.
3. Revitalisasi organisasi.
4. Memperbaharui jiwa dan semangat orang dalam organisasi.

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara
1. Persero/PT (Perseroan Terbatas): Perusahaan yang mencari keuntungan dan harus memberikan deviden dan pajak kepada pemerintah disamping mengembang misi-misi yang dibebankan.
2. Perum (Perusahaan Umum): Perusahaan yang membiayai usahanya sendiri dan tidak perlu dituntut untuk mendapatkan perkembangan.
3. Perjan (Perusahaan Jawatan): Perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah sedangkan pihak manajemen hanya mengelola.

Tujuan Badan Usaha Milik Negara
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara.
2. Mengadakan pemungutan data atau keuntungan bagi negara.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi.
4. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan sumbangan kepada sektor swasta, khususnya golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.

Permasalahan Badan Usaha Milik Negara
1. Ketidakjelasan misi, tujuan dan peran Badan Usaha Milik Negara.
2. Kemandirian yang lemah dan profesionalisme yang kurang memadai.
3. Daya saing yang rendah.
4. Budaya perusahaan yang kurang mantap.
5. Mutu produk dan kwalitas pelayanan yang kurang bersaing.
6. Sistem manajemen yang kurang efektif.
7. Teknologi yang digunakan umumnya kurang efisien.
8. Intervensi yang tinggi dari pemerintah.
9. Sumber Daya Manusia yang kurang berkwalitas.

Upaya Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara
1. Perbaikan manajemen melalui profesionalisme dan transformasi manajemen.
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Deregulasi dan debirokratisasi.
4. Restrukturisasi perusahaan.
5. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
Kwalitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh karena itu faktor SDM sangatlah menentukan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Sedangkan untuk menghasilkan SDM yang berkwalitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang mampu untuk memperdayakan tenaga kerjannya sedemikian rupa agar jadi lebih produktif dan profesional.
Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan melakukan pembelajaran individu, pembelajaran kelompok dan pembelajaran organisasi. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan kwalitas SDM Badan Usaha Milik Negara dapat ditingkatkan dan yang lebih penting adalah dapat meminimalkan sesegera mungkin ketidakefisienan yang selama ini mejadi sorotan publik terhadap sumber daya manusia BUMN yang ada.
Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan dalam bidang sumber daya manusia antara lain disebabkan:
1.SDM kurang profesional, karena rekruitmen tidak didasarkan pada keahlian.
2.Kadang hanya merupakan tempat untuk mengakomodasikan birokrat pemerintah yang tidak mempunyai jabatan.
3.Terlalu banyaknya campur tangan pemerintah sehingga mereka menjadi tidak efisien dan efektif.
4.Kompensasi atau insentif yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dan pada jenis kegiatan usaha yang sama.
5.Kurangnya rasa disiplin pegawai, sebagaimana yang terjadi umumnya pada pegawai negeri. Padahal budaya disiplin ini juga merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan.


GARIS BESAR MANAJEMEN ASET NEGARA

PENGERTIAN ASET NEGARA

1. Negara Pengertian atau batasan ”Negara” dalam kata ”Barang Milik Negara (BMN)” adalah Pemerintah RI, dalam arti kementerian negara/lembaga. Pengertian lembaga adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 17/2003, yaitu lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.
2. Barang Milik Negara (BMN) Yang dimaksud BMN sesuai dengan pasal 1 butir 10 UU No 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dimaksud dapat berada di semua tempat, tidak terbatas hanya yang ada pada kementerian/lembaga, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkanstatusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan terhadap BMN yang statusnya sudah ditetapkan menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan diatur secara terpisah dari ketentuan ini.
Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lingkup pengelolaan barang milik negara meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatn, pemeliharaan (pengamanan), penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan.
Untuk barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dapat lebih mudah identifikasinya sebagai bagian dari BMN. Sedangkan untuk barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai BMN. Dalam hal ini, batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan yang sah adalah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara


YANG TERMASUK ASET NEGARA
1. Bangunan Milik Negara harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib (Pasal 49 ayat (2) UU No. 1/2004).
2. Khusus untuk tanah dan bangunan (pasal 49 ayat (3)) apabila tidak dimanfaatkan untuk menunjang Tupoksi wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan.
PERATURAN YANG MENGATUR ASET NEGARA

Pernahkah Anda tahu berapa jumlah kekayaan negara kita? Untuk sementara simpan dulu rasa penasaran Anda. Karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Inilah gambaran umum negeri yang sering digambarkan sebagai sepotong surga didunia. Seolah-oleh kaya, tetapi tidak ada isinya. Seperti aset para pengutang BLBI yang disetor ke BPPN. Seolah-olah besar dan mampu menutup hutangnya. Namun ketika dihitung sebenarnya nilai sudah jatuh ke jurang.
Sebenarnya dengan keluarnnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 01 tahiun 2004 tentang Perbendaharaan Negara posisi kekayaan negara semakin baik. Namun demikian untuk menindaklanjuti pengelolaan kekayaan negara agar lebih profesional perlu aturan tersendiri sebagai bagain dari upaya empowering profesional management dibidang pengelolaan kekayaan negara. Mengingat fungsi strategisnya pengelolaan kekayaan negara berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Paling tidak ada dua fungsi strategis pengelolaan kekayaan negara yaitu fungsi pelayanan dan fungsi budgeter. Fungsi pelayanan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya kantor KPPN, yaitu untuk melayani bendahara atau pihak ketiga dalam mengajukan pembayaran. Sedangkan fungsi budgeter dibagi dua yaitu pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah. Pemindahtanganan seperti penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara. Khusus untuk fungsi budgeter perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian negara seperti hilangnya barang milik negara akibat terjadinya pemanfaatan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah dalam jangka waktu panjang misalnya 30 tahun.
Setiap tahap pengelolaan mempunyai aturan tersendiri yang harus dipatuhi. Demikian juga akan banyak bersinggungan dengan aturan lain berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Sebagai contoh pada saat pengadaan barang akan menggunakan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Keppres No. 80 tahun 2003. Kepemilikan barang ini juga akan berkaitan dengan legalitas yang menunjukan bukti-bukti sah atas kepemilikan barang tersebut. Belum lagi untuk mengetahui nilai kekayaan negara tentu diperlukan kompetensi akuntansi untuk melakukan apraisal baik nilai buku ataupun nilai pasar sekarang.
Pengelolaan kekayaan negara merupakan pekerjaan besar. Melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ahli pengadaan barang/jasa (procurement analyst), hukum, akuntasi, dan appraisal (penilai). Pantaslah kalau Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara didukung oleh sumber daya manusia yang punya kompetensi baik. Apalagi untuk mengelola kekayaan negara dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) di beberapa BUMN atau bahkan di perusaan swasta.


FUNGSI STATEGIS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
Mengingat fungsi strategisnya pengelolaan kekayaan negara berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Paling tidak ada dua fungsi strategis pengelolaan kekayaan negara yaitu
 fungsi pelayanan, Fungsi pelayanan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Contohnya kantor KPPN, yaitu untuk melayani bendahara atau pihak ketiga dalam mengajukan pembayaran.
 Sedangkan fungsi budgeter dibagi dua
1. pemanfaatan, Pemanfaatan berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah.
2. Pemindahtanganan seperti penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal negara.
Khusus untuk fungsi budgeter perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian negara seperti hilangnya barang milik negara akibat terjadinya pemanfaatan dengan pihak ketiga berupa bangun guna serah dalam jangka waktu panjang misalnya 30 tahun.
Fungsi strategis ini membuat rawan konflik kepentingan seperti penguasaan barang milik negara oleh pihak ketiga secara tidak sah. Atau pendudukan tanah kosong milik negara oleh masyarakat. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut perlu dibuatkan aturan main yang jelas dan komprehensif. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah disebutkan barang milik negara adalah barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN/APBD atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut UU Keuangan Negara kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah



SEJARAH TERBENTUKNYA BPPN (aset sekitar 669 triliun)

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN.
Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok
 untuk penyehatan perbankan, Bambang Subianto menangani tak kurang dari 54 bank. Empat bank BUMN yaitu Bank Bumi Daya, Bank Export Import, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia dimerger jadi Bank Mandiri.dana disuntikkan sekitar 50 triliun untuk menyehatkan erbankan tersebut
 penyelesaian aset bermasalah dan kredit bermasalah Cara kerjanya dengan cara Bersamaan dengan kesepakatan itu, BPPN bersama pemilik bank membentuk perusahaan induk untuk mengelola penjualan aset, misalnya saja PT. Holdiko Perkasa untuk aset Soedono Salim atau PT. Tunas Sepadan Investama bagi Sjamsul Nursalim.


 mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.
Karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN BPPN dan BERAKHIRNYA MASA KERJA BPPN 27 pebruari 2004


Ketika BPPN dibubarkan, uang negara yang telah dikucurkan kepada perbankan senilai Rp 699,9 triliun menyusut menjadi menjadi Rp 449,03 triliun, karena sebagian asset merupakan aset busuk yang nilainya digelembungkan para pemiliknya (debitor). Dari semua ini BPPN berhasil mengembalikan kepada negara Rp 172,4 triliun, sisanya menguap begitu saja.
PROSES DARI BPPN KE PPAN

Menurut Kwik, ketidakberhasilan BPPN mengembalikan ongkos krisis yang sudah dikeluarkan negara untuk menyehatkan bank yang kolaps tidak lepas dari adanya unsur korupsi, dan kolusi serta nepotisme di kalangan orang BPPN sendiri. Dari dana yang dikucurkan sebesar Rp 430 triliun oleh negara, BPPN hanya mampu mengembalikan 28 persennya saja. "Karena itu yang mimpin lembaga penggantinya harus orang bersih," tegasnya.
Kwik menilai pembubaran BPPN hari ini merupakan langkah yang tepat ditempuh pemerintah. Pasalnya, lembaga yang dibentuk pada 1999 itu memang direncanakan hanya berfungsi sementara waktu saja. Saat pembentukan, pemerintah berharap BPPN bisa kembali menyehatkan bank dan menuntaskan persoalan yang melilit bank-bank sakit itu. "Nyatanya pekerjaannya tidak tuntas," katanya.
Dengan bubarnya BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan. Nantinya, Menteri Keuangan akan menetapkan penggunaan kekayaan negara yang tidak terkait dengan perkara untuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian persero di bidang pengelolaan aset -berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan.
Aset yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan akan ditangani tim pemberesan BPPN. Aset yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani panitia urusan piutang negara. Lalu, hasil penanganan akan disampaikan kepada Menteri Keuangan yang selanjutnya digunakan untuk dikelola persero, diserahkan kepada panitia urusan piutang negara atau dimanfaatkan pemerintah

BERAKHIRNYA BPPN
 Segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang di kelola oleh menteri keuangan
 Aset yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan akan ditangani tim pemberesan BPPN. Aset yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani panitia urusan piutang neg



PENGELOLAAN ASET NEGARA OLEH PPAN

Penutupan BPPN sekaligus peresmian lembaga baru, sebagai lembaga yang mengelola aset-aset BPPN terdahulu yang belum selesai dijual. Nilai asset tersebut sekitar Rp 10,817 triliun.
Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ini sudah secara resmi ditetapkan di akhir penutupan BPPN, 27 Februari 2004. Persero ini di bawah payung Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004. PPA didirikan dengan modal dasar Rp 1 triliun dan modal disetor berupa uang tunai dari APBN sebesar Rp 300 miliar. Selain itu disertakan pula inventaris eks BPPN di luar tanah dan bangunan yang nilainya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Dalam kegiatan operasionalnya, PPAN ini melakukan :
 penjualan aset properti, saham dan piutang,
 penyewaan aset properti,
 penagihan utang,
 kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan aset,
 restrukturisasi atas aset properti, saham, dan piutang untuk meningkatkan nilai asetnya,
 serta kegiatan lain yang berkaitan langsung.
Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direktur PPA menjalankan empat fungsi yakni
 restrukturisasi aset,
 kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan nilai aset,
 penagihan piutang dan penjualan aset. Tapi, untuk melakukan penjualan, masih harus menunggu audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap nilai aset yag dialihkan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
 Aset-aset berupa tanah akan dilego melalui sistem langsung dan joint venture (mengajak investor untuk mengelola tanah milik PPA). Di luar itu akan dijual langsung. Dia menjelaskan, PPA akan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dengan program joint venture.
Latar Belakang Pendirian Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPA)
27 Februari 2004 Bersamaan dengan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),dibentuklah Perusahaan Pengelola Aset Negara, lembaga baru pengelola aset negara yang belum tuntas diselesaikan oleh BPPN
24 Maret 2004 PPA resmi diizinkan untuk merestrukturisasi dan menjual aset-aset yang dialihkan dari BPPN, sesuai Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan Direktur Utama PT PPA. Perusahaan dengan modal dasar senilai Rp 1 triliun dan modal awal tunai senilai Rp 300 miliar itu, dikepalai oleh mantan Deputi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bidang Asset Management Credit (AMC) Mohammad Syahrial.
Berdasarkan perjanjian antara Departemen Keuangan dengan PPA, aset-aset yang dikelola PPA meliputi aset kredit atau piutang hak tagih terhadap debitur baik yang telah maupun yang belum direstrukturisasi. Selain itu, aset lainnya seperti saham bank dan nonbank serta aset properti berupa tanah atau bangunan.
Pengurusan lembaga (PPAN dikelola oleh)ini akan dilakukan
 tujuh orang anggota direksi dan diawasi oleh tujuh anggota komisaris. Direktur Utamanya sendiri adalah mantan Deputi Ketua BPPN Bidang Aset Manajemen Kredit, Mohammad Syahrial. Sementara anggotanya, Raden Pardede, Wandhy Wira Riady, Emma Sri Martini, Rachmat Saptaman, Ananda, dan Khrisna Daswara.
 Sedangkan Komisaris Utamanya adalah Sekretaris Meneg BUMN, Bacelius Ruru. Anggota komisarisnya Lambock V. Nahattands, Hadiah Herawatie, M.A. Erwin Mappaseng, Machfud Sidik, Luthfi I. Naoetion, dan Taufik Mappaenre Maroef. Selain itu, ada juga Kepala Satuan Kerja Audit Internal adalah Parlien Andriyati.

ASET NEGARA BEDA DENGAN ASET BUMN DITEGASKAN OLEH MA
Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan mengenai pemisahan aset negara dengan aset perusahaan milik negara. Ini berarti, manajemen bank-bank badan usaha milik negara dapat menyelesaikan kredit seretnya. "Mahkamah Agung memutuskan, piutang BUMN bukan lagi dianggap sebagai piutang negara," kata Said kepada pers di kantornya, Jumat (25/8).
Said mengatakan, ini artinya bank-bank pelat merah itu dapat menyelesaikan piutang seret (kredit seret) yang dialaminya berdasarkan mekanisme korporasi. Seperti diketahui, bank-bank pelat merah selama ini mengeluhkan rumitnya prosedur penyelesaian kredit seret karena harus mendapat izin dari menteri, presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya, kredit seret itu semakin lama semakin menumpuk. Provisi yang disediakan bank semakin membesar dan menggerogoti aset sehat perusahaan.
Pernahkah Anda tahu berapa jumlah kekayaan negara kita? Untuk sementara simpan dulu rasa penasaran Anda. Karena tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Inilah gambaran umum negeri yang sering digambarkan sebagai sepotong surga didunia. Seolah-oleh kaya, tetapi tidak ada isinya. Seperti aset para pengutang BLBI yang disetor ke BPPN. Seolah-olah besar dan mampu menutup hutangnya. Namun ketika dihitung sebenarnya nilai sudah jatuh ke jurang.
Ketidakmampuan menghitung aset negara ini berkaitan erat dengan belum lengkapnya data barang milik negara sehingga tidak bisa menyusun data base. Inventarisasi barang milik negara selama ini kurang berjalan seperti yang diharapkan. Persoalan lain yang cukup menghambat adalah belum adanya persamaan persepsi dalam pengelolaan barang milik negara dan belum memadainya peraturan. Saat ini peraturan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara berupa KMK No. 18/KMK.018/1999, KMK No. 470/KMK.01/1994, KMK No. 350/KMK.03/1994